Kategori
Artikel

Pasal 201 UU Pilkada menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2017 menjabat sampai 2022

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews. com ,  JAKARTA —Pasal 201 UU Pilkada menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2017 menjabat sampai 2022.

Anies terpilih dalam Pilkada 2017.
Dengan demikian, setelah Anies berakhir masa jabatannya tahun depan, diangkat penjabat gubernur sampai terpilihnya gubernur definitif pada 2024.

Konstruksi Pilkada serentak nasional 2024 kemungkinan diundur hingga 2027.
Saat ini, DPR sedang menyiapkan revisi UU 10/2016.
Salah satu poin revisi ialah pilkada dan pilpres/pileg tidak digelar pada tahun yang sama.
Jika revisi itu disetujui, pilkada Jakarta tetap digelar pada 2022.
Bocoran pilkada digelar pada 2022 itulah yang mengembuskan aroma persaingan di Jakarta.

Pesaing Anies ialah Tri Rismaharini yang dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020.
Risma sudah digadang-gadang menjadi calon gubernur Jakarta sejak 2019.

Menanggapi pencalonan dirinya, pada Agustus 2019, Risma mengatakan, “Belum tahu, wong (pilkada Jakarta) masih lama kok.”
Pelantikan Risma sebagai Mensos ditafsirkan orang sebagai persiapan dirinya menjadi calon gubernur Jakarta.
Ia disebut-sebut didatangkan ke Jakarta untuk mendekatkan dirinya dengan pemilih di Ibu Kota.
Bahkan, kegiatan blusukan Risma untuk menemui gelandangan di Jakarta dianggap sebagai kampanye DRAKOR (drama kotor).

Risma blusukan pada 4 Januari.
Pagi itu ia menyusuri jalur pedestrian di Jalan Thamrin persis di sisi kanan Plaza UOB, Jakarta Pusat.
Ia mendapati tiga gelandangan yang disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
Seperti biasa, Risma menyapa dan berdialog dengan mereka, termasuk menanyakan asal kampung halaman, dan tidak kalah penting meminta kesediaan mereka mendapatkan pembinaan.
Dua di antara gelandangan itu ialah Kastubi dan Faisal yang bersedia menerima penanganan dari Kementerian Sosial.
Kedua orang itu selanjutnya diantar ke kantor Kementerian Sosial untuk menikmati sarapan pagi.
Foto sarapan dua orang itu menjadi trending di Twitter, Risma terbukti blusukan settingan atau sudah diatur untuk keperluan pencitraan.
Hingga 7 Januari, sudah 23 gelandangan berhasil dibujuk Risma untuk masuk Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi.

Mereka akan diberikan keterampilan berwirausaha, seperti budi daya lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budi daya tanaman hidroponik, dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai ekonomi.

Temuan gelandangan di jalan protokol itu membuat aneh Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat.
Keberadaan gelandangan tidak sejalan dengan visi Anies Baswedan bahwa Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan semua.

Apalagi, salah satu misi Anies ialah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja. Karena itulah, Anies meminta Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memeriksa pengemis yang ditemukan Risma. “Pak Gubernur langsung perintahkan kepada Kadinsos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (6/1).

Ariza juga mengaku heran dengan keberadaan tunawisma yang ditemukan Risma. “Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur empat tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin,” kata dia.

Sah-sah saja Anies bereaksi sebab pada saat Risma menemui gelandangan, Anies posting di media sosial sejumlah penghargaan yang diterimanya.

Andai pemimpin Jakarta sering blusukan, tidak hanya berada di belakang meja, mungkin dengan mudah menemui gelandangan.

Pengemis yang ditemui Risma sangat sarat rekayasa dan saat ini sudah ‘disekolahkan’ di balai karya.
Blusukan Risma perlu dilihat dari tugas pokoknya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Kemensos mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sebagai turunan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.

Konsisten:
Dipelihara negara sehingga kemiskinan menjadi alat politik pencitraan.

 

@garsantara