Partai Politik harus bisa membangun sistem antikorupsi di internal masing-masing, dengan begitu gejala koruptif di lembaga legislatif bisa terminimalisasi*.

 

Oleh: Dhedi  Rochaedi  Razak

 

BusurNews.Com,Jakarta – *Partai Politik harus bisa membangun sistem antikorupsi di internal masing-masing, dengan begitu gejala koruptif di lembaga legislatif bisa terminimalisasi*.

*Komitmen antikorupsi tidak cukup hanya dituntut kepada para calon legislatif (caleg), tetapi sistem di internal setiap partai politik harus mendukung komitmen tersebut*.

 

“Partai membangun sistem yang antikorupsi buat mereka (caleg), kalau partai mintanya enggak kebanyakan ke mereka.
Kalau partai enggak membebani mereka (dengan biaya) yang terlalu tinggi, biasanya gejala koruptif itu menjadi rendah.
Sekarang kan partai membebani (caleg) terlalu banyak,”.

Selama ini antara kebutuhan partai dan kemampuan pembiayaan tidak pernah imbang.

Misalnya,
Pembiayaan partai dalam satu tahun mencapai Rp16 miliar.
Sumbangan resmi yang didapat hanya Rp300 juta.
Sisa beban pembiayaan tersebut akan dibebankan kepada para caleg.

Jika rantai pembebanan biaya partai tersebut bisa diputus,
Setengah persoalan korupsi di lembaga legislatif bisa berkurang.

“*Saya membayangkan, satu sisi mereka (caleg) berjanji untuk antikorupsi, tapi pada saat yang sama partai harus menyediakan jalan untuk antikorupsi*,”.

Partai, tidak cukup hanya meminta para caleg untuk berjanji antikorupsi, tetapi partai juga harus bisa mengawal mereka dengan tidak membebani biaya yang terlalu besar.

Selain itu, rekrutmen caleg harus transparan.
Hal itu dilakukan agar relasi antara publik dan caleg yang akan dipilih bisa lebih baik.

Saat ditanyakan mengapa parpol cenderung tidak terbuka dalam hal rekrutmen caleg, kita mengatakan hal itu sebenarnya tergantung kemauan dari setiap parpol.

 

“Itu persoalan mau terbuka atau tidak.
Namun, apa yang terjadi dalam beberapa pemilu terakhir kelihatan sudah mulai membaik,”.

 

MEMAKSA PARPOL

Belum ada cara untuk memaksa parpol melakukan transparansi dalam rekrutmen caleg.
Pasalnya, setiap partai sudah mempunyai mekanisme sendiri dalam merekrut caleg.

“Ada yang melibatkan anggotanya, ada yang melibatkan pengurusnya saja, tapi ujungnya kan keputusan dari pimpinan tertinggi partai.
Itu bisa ketua partai, pembina, sekjen, dewan syuro.
Semua partai yang ada sudah punya mekanisme masing-masing soal itu,”.

 

Sementara itu, bahwa rekrutmen caleg yang transparan harus mulai diterapkan di Indonesia.

Selain untuk pencegahan korupsi, juga untuk mendapatkan wakil rakyat yang lebih berkualitas dan berintegritas.

 

“*Kedepan, partai harus terbuka terhadap semua SDM sehingga pengangkatannya, rekrutmen politiknya tidak nepotis, teman sendiri (atau) saudara sendiri*.
*Apa yang dilakukan parpol merupakan eks­perimen politik untuk memperbaiki proses rekrutmen politik yang lebih beradab dan profesional*,”.

(Rn)