Kategori
Artikel

PANDEMI covid-19 benar- benar menguji kemapanan dan stabilitas demokrasi elektoral pelbagai negara di dunia

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –PANDEMI covid-19 benar- benar menguji kemapanan dan stabilitas demokrasi elektoral pelbagai negara di dunia, yang terbentang mulai dari Afrika, Amerika, Asia-Pasifik, Eropa, hingga Timur Tengah.
Ia sudah mendisrupsi agenda penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat nasional, maupun subnasional (pilkada), yang telah secara reguler diselenggarakan, dan membuat gamang para pemangku kepentingan pengambil keputusan di bidang kepemiluan.
Seluruh negara yang memiliki agenda pemilu/pilkada di masa pandemi itu dihadapkan pada dilema moral.
Pertama, pemilu/pilkada harus tetap diselenggarakan karena memang bersifat imperatif bagi tegaknya negara demokrasi yang meniscayakan proses elektoral secara berkala.
Kedua, pemilu/pilkada harus ditunda sampai situasi memungkinkan.
Sebab, menjaga kesehatan dan menyelamatkan jiwa manusia jauh lebih penting dan untuk itulah negara didirikan.
Terbelah Data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), menunjukkan, sejak 21 Februari hingga 13 September 2020 terdapat 71 negara dan wilayah (territory) di dunia, yang menunda pemilu/pilkada, karena, pandemi covid-19.
Sebanyak 38 negara dan wilayah di antaranya menunda pemilu nasional dan referendum nasional.
Di sisi lain, terdapat 60 negara dan wilayah yang tetap menyelenggarakan pemilu/pilkada, meskipun dihantui berjangkitnya pandemi.
Sebanyak 45 negara dan wilayah di antaranya telah menyelenggarakan pemilu nasional dan referendum nasional.
Sebanyak 25 negara dan wilayah, di antaranya, telah mengadakan pemilu/pilkada yang semula ditunda dan sebanyak 13 di antaranya telah mengadakan pemilu nasional atau referendum nasional.
Data di atas menunjukkan, terbelahnya negara-negara yang memiliki agenda pemilu/pilkada dalam memutuskan salah satu dari dua hal yang mengandung dilema moral itu.
Khusus untuk agenda pemilu nasional yang memilih presiden-wakil presiden, dan anggota parlemen yang masa jabatannya telah habis, barangkali tidak sulit untuk memutuskan tetap menyelenggarakan pemilu nasional.
Hal itu karena jika masa jabatan presiden-wakil presiden dan anggota parlemen telah habis, tidak ada lagi pemerintah berdaulat yang sah secara hukum.
Pemilu nasional merupakan satu-satunya cara untuk memperbarui mandat pemerintah yang berdaulat.
Hal berbeda terjadi pada pemilu yang bersifat subnasional atau biasa disebut pilkada.
Jika masa jabatan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) habis, selain diperbarui mandatnya dengan menyelenggarakan pilkada, juga masih ada pemerintah pusat (untuk negara kesatuan) atau pemerintah federal (untuk negara serikat) yang bisa mengambil alih.
Legitimasi demokratis
Mari berkaca pada keberhasilan Korea Selatan dalam menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 untuk memilih 300 anggota Majelis Nasional (Daehanminguk Gukhoe) .
Hal pertama yang menjadi episentrum pembicaraan, sebelum hal – hal teknis lain ialah bagaimana memastikan keselamatan pemilih melalui cara-cara yang memberikan kepercayaan dan kenyamanan pemilih.
Hal ini menjadi penting, lantaran, akan menjadi kunci besar dan kecilnya partisipasi pemilih (voter turnout).
Sejak semula, telah ada kesadaran bahwa angka partisipasi pemilih yang kecil karena takut terpapar covid-19 akan berakibat pemilu mengalami defi sit legitimasi.
Legitimasi dalam konteks ini, diartikan sebagai penerimaan warga negara yang menjadi sumber justifi kasi untuk mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah.
Lebih jauh lagi, penerimaan warga negara ini, juga merujuk pada legitimasi demokratis (democratic legitimacy) yang mengacu pada komitmen dan persepsi warga negara, pada pengambilan keputusan secara demokratis oleh pemerintah.
Karena, hasil pemilu merupakan instrumen faktual untuk mengukur legitimasi demokratis ini, besar dan kecilnya partisipasi pemilih akan sangat determinan terhadap kelangsungan pemerintahan atau parlemen yang dihasilkan.
Pada akhirnya, penyelenggara pemilu Korea Selatan, National Election Commission (NEC), dan tentunya atas dukungan pemerintah, berhasil mendapatkan kepercayaan pemilih, terkait jaminan keselamatan, seperti tecermin dari partisipasi pemilih sebesar 66,2% dari sekitar 44 juta pemilih, tertinggi sejak 1992.
Keberhasilan ini tak lepas dari upaya-upaya gigih NEC untuk terus mendorong dan meyakinkan pemilih menggunakan hak pilihnya.
Tidak hanya itu, NEC juga selalu menjelaskan berbagai tindakan luar biasa yang diambil kepada pemilih untuk memastikan keselamatan, dan juga menjelaskan alasan pengambilan tindakan-tindakan tersebut.
Pendekatan yang transparan dan proaktif ini tidak hanya meyakinkan pemilih tentang minimalisasi risiko penularan covid-19 ketika memberikan suara.
Tetapi, juga membantu partai-partai politik, dan para caleg untuk menyesuaikan diri dengan pembatasan ketat terhadap aktivitas kampanye mereka, dan, memberikan mereka waktu untuk mencari pilihan solusi untuk mencapai pemilih mereka (Antonio Spinelli, 2020).
Pengalaman keberhasilan Korea Selatan itu dapat menjadi pelajaran berharga.
Kita tentunya patut khawatir dengan pertambahan eksponensial kasus positif covid-19 di Indonesia.
Jika tidak ada skenario menunda Pilkada 2020, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Akankah pilkada 2020 menjadi perhelatan yang aman dan berkualitas?
Atau sebaliknya, akankah pilkada 2020 menjadi ‘pilkada maut’ karena mengabaikan protokol kesehatan penanganan covid-19, dan menjadi ‘pilkada senyap’ karena sepi partisipasi pemilih?
Kecakapan seluruh pemangku kepentingan di bidang kepemiluan akan menjadi penentunya. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi mungkin buruk secara moral.
Akan tetapi, menunda pilkada karena pandemi yang tidak diketahui kapan berakhirnya dan mengakibatkan kekosongan kepala daerah dengan konsekuensi terkendalanya pembangunan di daerah barangkali juga tidak kalah buruknya.
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu perlu mengingat the lesser of two evils principle.
Asas yang menentukan, bahwa, ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk secara moral, kita harus memilih salah satu yang paling sedikit tidak bermoralnya.
Jadi, apakah pilkada 2020 harus tetap diselenggarakan, atau harus ditunda lagi?
Mungkin jawabannya bisa subjektif-relatif. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, sudilah kiranya menimbang-nimbang dengan bijaksana!  

@garsantara