Kategori
Artikel

Pandemi covid-19, adalah bencana global dan nasional yang melahirkan efek domino

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com , JAKARTA —Pandemi covid-19, adalah bencana global dan nasional yang melahirkan efek domino yang menimbulkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Meminjam istilah Anthony Giddens (1990), dalam bukunya The Consequences of Modernity, covid-19 ibaratnya ialah Juggernaut atau panser raksasa, yang memorakporandakan semua sendiri kehidupan, –tak terkecuali modal sosial masyarakat.

Pandemi covid-19, di satu sisi memang menstimulasi munculnya rasa solidaritas dan kepedulian terhadap nasib sesama. Namun, di sisi lain, virus yang berbahaya ini juga menyebabkan investasi dan modal sosial yang dibangun dengan susah-payah selama bertahun-tahun terkoyak kembali.
Ketika masyarakat harus lebih banyak tinggal di rumah selama kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) diberlakukan, dan pada saat kesempatan untuk bertemu dengan orang lain terhambat, karena kebijakan social distancing, yang terjadi ialah berubahnya pola interaksi sosial. Kontak-kontak personal selama pandemi covid-19 menjadi berkurang dan sebagai gantinya, interaksi lebih banyak dikembangkan di ruang-ruang digital, di antara sesama anggota peer-group-nya sendiri.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika masyarakat tidak memiliki kesempatan yang leluasa untuk saling menyapa dengan orang lain?

Apa yang terjadi ketika masyarakat lebih banyak berdiam diri di rumah dan mengembangkan relasi sosial dengan kerabat atau kenalannya saja?

Sementara itu, peluang untuk menyapa dan berinteraksi dengan orang lain tidak lagi mungkin dilakukan?

Dalam ruang yang terbatas, ketika masyarakat lebih banyak berdiam diri di rumah, ancaman yang dihadapi bukan hanya serbuan hoaks, melainkan juga bukan tidak mungkin menyebabkan benih-benih syak wasangka dan rasa keakuan menemukan habitusnya kembali. Sejak dini Selama satu tahun terakhir, berbagai kasus yang terjadi di Tanah Air memang tidak semuanya memperlihatkan tindak intoleransi yang kasatmata.

Namun demikian, kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah memperlihatkan ‘benang merah’, betapa persoalan solidaritas dan kohesi sosial masyarakat sangat rawan pecah.
Seperti gelas tipis, hanya karena sentuhan kecil pertikaian di tingkat individu, bisa saja konflik kemudian berkembang dalam skala yang makin sulit dikelola. Berbagai kasus yang terjadi sepanjang 2020, memperlihatkan tindak intoleransi yang berkembang di masyarakat ternyata bukan sekadar imbas dari kontestasi politik dalam pemilu maupun pilkada. Namun, juga buah persemaian dari benih-benih sikap intoleransi dan solidaritas sempit pada kelompoknya sendiri-sendiri yang dikonstruksi sejak dini. Anak-anak, ketika mulai memasuki bangku sekolah, mereka memang belajar hal-hal baru dari para gurunya. Namun, sekaligus di saat yang sama juga menjadi objek dari pembibitan sikap intoleransi yang pelan-pelan dibiasakan, untuk membagi kelompok dalam dua kubu yang oposisi biner: aku dan dia, kami dan mereka. Di sebuah sekolah di kawasan Depok, misalnya, seorang siswa dilaporkan gagal menjadi ketua OSIS, diduga karena berbeda agama. Di berbagai sekolah, tidak jarang terjadi, hanya karena berbeda agama atau etnik, antara siswa satu dengan yang lain terlibat dalam aksi perundungan hingga perseteruan yang tidak perlu. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan berbagai perbedaan, dan media, untuk menjalin relasi sosial tanpa harus dibayang-bayangi syak wasangka, dalam kenyataan justru menjadi habitat bagi persemaian rasa keakuan.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar-mengajar yang netral dari sikap intoleransi, justru dalam kenyataan menjadi lembaga yang rawan terkontaminasi pengaruh negatif sikap intoleransi yang menyebabkan peserta didik sejak dini mengalami segregasi sosial.
Studi yang dilakukan Bagong Suyanto et al (2019), yang meneliti 500 pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, menemukan meskipun di kalangan siswa mereka telah menyadari arti penting multikulturalisme, dalam praktik, mereka sering kali bersikap ambivalensi.

Pada tataran konstruksi, sebagian besar siswa sebetulnya sudah menyadari kebe ragaman dan toleransi ialah prasyarat dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang memang pluralistik. Namun demikian, sebagian besar siswa umumnya lebih mempertimbangkan keselamatan diri sendiri daripada ikut campur dalam urusan persekusi SARA yang mereka saksikan di sekolah. Sebagian besar siswa yang diteliti, memang mengaku akan membela jika ada teman mereka yang menjadi korban persekusi atau tindakan intoleransi. Namun demikian, dalam kenyataan, mereka umumnya masih menimbang berbagai faktor dan implikasi dari tindakannya. Dari segi jumlah, tindakan intoleransi yang dilakukan siswa barangkali belum terlalu besar. Namun, sekitar 20%-25% pelajar yang bersikap intoleran dan bersimpati kepada gerakan radikalisme, sesungguhnya ialah benih-benih yang kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak mustahil terjadi, ­akibat peran sebagian guru yang seolah mendukung intoleransi, dalam kenyataan makin mendorong tumbuhnya sikap intoleransi di kalangan siswa.

Perang wacana Memupuk sikap into­leran, kebencian dan rasa permusuhan sejak dini sebetulnya bukan hal baru. Kecenderungan anak-anak dan masyarakat yang makin soliter telah dipupuk sejak lama, dan pada 2020 benih-benih perseteruan itu mulai bermekaran di berbagai tempat. Sepanjang 2020, kita bisa melihat potensi konflik latent pelan-pelan mulai terkoyak. Perbedaan yang seha­rusnya diterima sebagai rahmat, ternyata justru acap menjadi pemicu munculnya berbagai konflik yang tak berkesudahan.
Syakwasangka dan sikap intoleransi kini tidak lagi hanya dipendam dalam hati. Memasuki era masyarakat digital, keha­diran ruang publik (public sphere) dan media sosial, dalam banyak kasus menjadi ruang baru yang membuat konflik menjadi lebih intens dan lebih mudah tersalurkan. Konflik yang terjadi sepanjang 2020, tidak selalu berupa konflik fisik.

Di masyarakat, konflik justru lebih banyak muncul di dunia maya, terutama di media sosial yang siapa pun dengan mudah mengakses dan memanfaatkan untuk menyebar informasi dan membangun konstruksi sosial yang hanya membenarkan kelompoknya sendiri. Ketika pandemi covid-19 makin meluas dan masyarakat lebih banyak mengandalkan komunikasi online, untuk berhubungan dengan orang lain, yang terjadi potensi konflik dan syak wasangka justru makin berkembang (Lennings et al., 2010; Schmidt, 2018).

Tidak sekali-dua kali terjadi, grup-grup di media sosial seperti Whapsapp group (WAG) pecah, akibat anggotanya berbeda pendapat atau karena termakan hoaks dan hate speech (ujaran kebencian). Alih-alih makin tahan pukul dan tidak mudah emosional, dalam kenyataan ada indikasi masyarakat kita selama masa pandemi covid-19 justru makin sensitif. Masyarakat cenderung menjadi lebih rapuh menyikapi berbagai informasi bohong dan perbedaan yang berkembang di dunia maya.

Hanya gara-gara persoalan sepele, tidak mustahil konflik yang berbasis SARA tiba-tiba pecah dalam skala yang sangat meresahkan. Konflik yang terjadi sepanjang 2020 ialah perang wacana. Ketika kebebasan berpendapat dan peluang mengakses informasi makin terbuka, yang terjadi ialah meluasnya ekspresi-ekspresi konflik dalam bentuk narasi-narasi kebencian, yang bahkan sangat kasar.

Di media sosial, nyaris setiap jam selalu bermunculan ujaran kebencian, hoaks dan konten informasi yang tanpa tedeng aling-aling menyerang kelompok yang berbeda (Thurlow & Mroczek, 2019).

Syak wasangka terhadap kelompok yang berbeda, belakangan ini dengan mudah diekspresikan dalam konten informasi yang menohok nilai-nilai multikulturalisme. Gerakan sosial menentang omnibus law, misalnya, konon sebagian ditengarai telah ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, yang ingin mengail di air keruh: mengajak massa melakukan aksi kerusuhan dan mempersekusi kelompok etnik tertentu. Memintal kembali modal sosial Memasuki 2021, salah satu agenda penting, yang seharusnya menjadi komitmen kita semua ialah bagaimana merevitalisasi modal sosial yang sempat memudar. Integrasi sosial yang sempat terkoyak dan kohesi sosial yang sempat retak perlu dipintal kembali agar fondasi bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bisa pulih. Pengalaman selama 2020, telah banyak mengajarkan bahwa pertikaian dan sikap intoleransi ibaratnya ialah virus jahat seperti covid-19 yang merongrong daya tahan dan keserasian sosial masyarakat. Intoleransi adalah sebuah sikap buruk, yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi cepat atau lambat niscaya akan menggerogoti fondasi sosial keutuhan sebuah bangsa. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang dibangun di atas prinsip dan semangat multikulturalisme, niscaya membutuhkan modal sosial semangat toleransi dan kohesi sosial yang kuat. Perbedaan ialah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihilangkan.

Sikap yang menolak perbedaan dan menganggap kelompoknya sendiri sebagai yang paling penting dan paling berhak atas tanah tumpah darah ini, tentu tidak bisa dibenarkan.
Demikian pula, tindakan sekelompok orang yang menguasai dan memonopoli aktivitas perekonomian dan tampil terlalu menyolok mata dengan segala akses pada kekuasaan dan permodalan, tentu akan berisiko mengusik rasa keadilan dan protes sosial masyarakat marginal. Untuk memastikan, agar integrasi sosial bangsa Indonesia pada 2021 tidak makin terkoyak, yang dibutuhkan ialah kepedulian, empati, dan komitmen semua pihak, untuk belajar dari kesalahan di masa lalu.

Kemajuan dan kesuksesan bangsa Indonesia, agar tetap mampu bertahan di tengah gempuran krisis dan ancaman konflik internal yang berkepanjangan, ialah bagaimana memintal kembali modal sosial kita, yakni toleransi dan kepedulian sosial.

 

@garsantara