Kategori
All

Pakar Kepolisian : Jangan Biarkan Kasus Penodaan Agama Dan Faham Komunisme Bermunculan

 

Busur News Com,Jakarta – Akhir- akhir ini kasus penodaan agama dan simbul-simbol komunisme bermunculan di Indonesia karena ada smacam “pembiaran” dalam tanda kutip (red).

Pembiaran juga dilakukan aparatur negara. Padahal UU tentang kedua kasus tersebut cukup kuat. Rakyat juga harus aktif ikut bantu tegaknya UU tersebut dan aparat harus proaktif jangan nunggu laporan dari masyarakat karena kedua masalah tersebut bukan delik aduan.

Pakar kepolisian Anton Tabah Digdoyo yang mantan Jendral Polri tersebut menyatakan dalam fokus group discussion Kesatuan Pembangunan Politik/ Kesbangpol Bandung Raya yang juga dikuti pimpinan-pimpinan Ormas dan tokoh- tokoh se Jabar di bandung (29/5/i2017) semalam.

UU Penodaan Agama cukup tegas yaitu UU no 1/PNPS/1965 Misal psl 1 sangat jelas setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan menganjurkan berusaha mencari dukungan melakukan penafsiran agama yang dianut di Indonesia melakukan kegiatan- kegiatan yang menyerupai dari agama itu yang nyimpang dari pokok ajaran agama itu .

Dan pasal 156a KUHP dipenjara selama2nya 5 tahun barang siapa di muka umum lakukan perasaan atau perbuatan ,

Bersifat permusuhan salah gunakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Dengan maksud agar seseorang tidak menganut agama yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari UU tersebutb kasus Ahok sangat memenuhi unsur-unsurnya karena itu vonis hakim sangat tepat namun terlalu ringan jika melihat yurisprudensi dan fatwa MA mei 1964 yang memerintahkan agar hakim memvonis seberat beratnya pelaku penodaan agama krena kasus tersebut memiliki derajat keresahan masyarakat sangat tinggi
Terhadap kasus-kasus simbol dan kegiatan- kegiatan  yang berindikasi PKI atau Partai komunisme indonesia juga punya UU yang cukup tegas yaitu Tap MPRS Nomor XXV /1966 dan UU no 27/1999 Tentang Larangan Komunisme Marxisme Leninisme di Indonesia yang ancaman hukumannya sangat berat mulai dari 12th penjara sanpai 20th penjara. Yang menarik adalah bunyi pasal 107e barang siapa adakan hubungan atau kerjasama atau perbantuan dengan organisai yang berazaskan komunisme di dalam.negeri maupun di luar negeri dpidana 15th penjara. Kini ada beberapa parpol yang diisukan bina hubungan bahkan kerjasama degan  PKC partai komunis cina?

Aparat harus tegas dalam penegakan hukum UU ini karana  komunisme sangat berbahaya di Indonesia
Adanya UU anti penodaan agsma dan UU tentang larangan faham komunisme.tersebut  untnk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
Pungkas Anton.(Am,Rn)