Kategori
Artikel

OPPOSITIONAL POLITICS

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – OPPOSITIONAL POLITICS

Dunia perpolitikan kita pascareformasi sangat maju.
Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat meningkat kualitas apresiasinya sejalan perbaikan berbagai dimensi infrastruktur dan suprastruktur negeri ini.

Minimal di Asia Tenggara, RI ialah negara yang berdiri di garda terdepan dalam kemajuan demokrasinya
(Clauspeter Hill & Jorg Menzel, ed, Constitutionalism in Southeast Asia, 2009).

Apalagi di dunia Islam,
RI dengan predikatnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ini mampu meyakinkan dunia bahwa Islam sangat kompatibel dengan demokrasi.

Implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme ataupun rule of law di negeri ini sudah bisa menjadi bukti nyata kesejalanan dua entitas yang selalu dipostulatkan sebagai hubungan yang tidak akan pernah bisa akur.

Satu dari pilar demokrasi yang substantif ialah diterimanya partai oposisi dalam satu sistem perpolitikan di suatu negara
(Robert Dahl, Democracy and Its Critics, 1989).

Pun,
INDEKS DEMOKRASI ITU DIUKUR SALAH SATUNYA MELALUI LEMBAGA OPOSISI.

Sejauh mana demokrasi itu dapat terbentuk dengan matang dibuktikan dengan seberapa kemampuan pemangku kuasa politik menerima hadirnya partai oposisi, utamanya di parlemen.

Pada masyarakat yang sistem multipartai dipelihara dengan baik sehingga mewujudkan keterwakilan setiap kelompok masyarakat dengan proporsi adil, partai oposisi muncul menjadi kelompok penekan yang berperan besar mengkritisi pemerintah.

Berbeda pada masyarakat sistem partai tunggal, oposisi menjadi entitas diharamkan.

Apa pun tingkatannya, lembaga oposisi itu diwujudkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penguasa.

Di sinilah hakikatnya,
Lembaga ini menjadi tolok ukur kemajuan negara modern dalam pengaplikasian prinsip-prinsip konstitusionalismenya.

Pemegang kekuasaan pemerintahan tidaklah tanpa batas karena harus ada sistem dan mekanisme yang sehat untuk saling mengoreksi.

Dalam praktiknya di beberapa negara, partai oposisi itu betul-betul dapat menjadi penyeimbang.

Mereka bahkan senantiasa bergiliran dalam peran kekuasaannya, sesuai warna sosial politik yang berkembang
(misalnya, Partai Demokrat dengan Partai Republik di AS, dll).

 

PERTANYAANNYA, BAGAIMANA DENGAN KITA?

ADAKAH INSTITUSI OPOSISI ITU DITERIMA DALAM SISTEM PERPOLITIKAN RI?

 

Secara teoretis, RI tidak mengenal politik oposisi.
Sistem presidensial yang kita anut memang menghendaki parpol yang ada tidak pernah berpikiran menjatuhkan partai penguasa.

 

Kalaupun ada, itu terbatas tindakan dan sikap tertentu yang ditujukan untuk menekan partai pemerintah itu.
Dalam sistem ini,
Presiden dan anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu,
Kedua lembaga pemerintahan ini pada prinsipnya tidak bisa saling menjatuhkan meskipun masing-masing bisa mengajukan hak tanya dan veto.

Kalaupun ada, dalam kondisi sangat memaksa, legislatif dapat mengajukan ketidakpercayaan kepada presiden yang bisa berujung impeachment melalui sidang umum MPR.

Memang,
Pelembagaan partai oposisi hanya dikenal dalam negara yang menganut sistem parlementer.

Jikapun hendak disebut partai oposisi, di negeri kita itu hanya mewujud dalam konteks perubahan kebijakan.

 

Uniknya, yang muncul kekinian ialah partai penggembos pemerintah.
Apa pun yang dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap salah.

 

POLITIK PERGURUAN TINGGI

Jika kita masih percaya pilar lain dari demokrasi itu terletak pada sistem pendidikan.
Tentunya bisa dipahami bahwa perguruan tinggi (PT) ladang subur menumbuhkan perilaku dan kultur politik yang adiluhung.

Tradisi politik modern dapat dibina dalam lembaga pendidikan tinggi kita sejak awal proses pendidikan itu dimulai.

Namun,
Asumsi ini boleh jadi keliru karena perkembangan birokrasi dan sistem kelembagaan pendidikan kita yang kurang mendukung terbentuknya kultur demokrasi yang sehat di kampus.

Lembaga PT tak ubahnya parpol yang penuh pernak-pernik logika perpolitikan praksis.

Perebutan jabatan struktural kampus begitu membahana, sokong-menyokong terhadap calon pimpinan eksekutif suatu PT tak beda gegap gempitanya pemilu legislatif.

Yang menang menghabisi segala ruang kuasa.

 

UU No 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
PP No 4/2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT

*Telah dengan tegas menekankan pada komitmen pemerintah untuk menumbuhkan otonomi PT di Tanah Air*.

 

Ini sejalan Deklarasi Lima (Peru) tentang
‘Academic Freedom and Autonomy of Higher Education’, Oktober 1989.

 

Di mana otonomi PT itu diartikan bahwa lembaga PT harus memiliki independensi mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan, antara lain menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat tanpa campur tangan pemerintah atau kekuatan lain.

 

Ini dalam praktiknya sering memunculkan ekstasi kekuasaan dalam PT bersangkutan yang merusak citranya sebagai lembaga akademik.

 

Utamanya ketika otonomi itu hanya ditekankan pada aspek otonomi keuangan, kompetisi jabatan struktural dalam dunia kampus dapat menyingkirkan konsernya pada dunia riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Otonomi berubah menjadi gurita otomoney demgam memakan korban para dosen dan peneliti yang terjebak perseteruan.

Ketika dipenuhi kegiatan politik kampus, lembaga PT tidak mampu lagi memenuhi amanat UU PT untuk menjadikan kampus sebagai institusi yang turut serta
‘*mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*’ (Ps 4).

 

Di situlah tumbuh suburnya perilaku dan tradisi politik nirapresiasi karena:

(1) anggota sivitas akademik PT tidak lagi dinilai dan diapresiasi karena keahlian dan keprofesionalannya.
Namun,
SEMATA KEBERHASILAN KARIER STRUKTURALNYA DI LINGKUNGAN KAMPUS.

 

(2) KARYA ILMIAH DIHARGAI LEBIH RENDAH DARIPADA KARIER STRUKTURAL.

Pada gilirannya,
Lembaga PT akan terseok peran substantifnya untuk meningkatkan daya literasi bangsa kita.

Di sinilah peran kita semua untuk mencegah penyebaran virus perilaku politik minus apresiasi ini, tak terkecuali dalam dunia pendidikan tinggi kita.

 

–. Dalam Dialog di salah satu televisi swasta baru-baru ini, tokoh politik (fadli-zon) kita yang cukup tersohor berujar,
RAKYAT INDONESIA SEKARANG JAUH LEBIH SENGSARA.

 

Lucunya,
Ketika pertanyaan itu dikonfirmasi kepada hadirin dalam dialog itu, hampir semuanya menjawab hidup mereka lebih mudah.

Tepuk sorak menyeringai dari seluruh yang hadir.

 

Hal itu boleh jadi mempresentasikan absurditas:
POLITISI YANG ASBURD,
Yang pandai sekali menggunakan terma-terma generik
(misal terma masyarakat)
Untuk tujuan politisnya, tetapi hanya anekdotal, tanpa dukungan data riset mendalam.

Sejatinya itu gambaran nyata, sikap dan perilaku umum dalam perpolitikan kita yang bisa kita sebut
‘POLITIK MINUS APRESIASI’.

 

Wallahu a’lam.

(Rn)