Kategori
All

Opini publik

 


Oleh : Ayubdin Nasution

White Collar Crime
“Tsunami Politik ”

Korupsi mega Skandal ,e-KTP ibarat bola panas yang sedang menggelinding.
Wajar sekali bila banyak pengamat politik tanah air menyebut nya bakal akan terjadi Tsunami Politik ,jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsen serta serius membongkar korporasi jahat para elit politik,tokoh ,serta kalangan Ekseutif senayan terkait mega korupsi yang merugikan negara trilluanan rupiah .

Saat ini teridikaasi menyeret puluhan orang para tokoh politik dan birokrat.
Jelas Ini adalah kejahatan kerah putih atau White Collar Crime yang diduga keras melibatkan tokoh politi,eksekutif, legislatif serta korporasi.

Aroma busuk kongkalikong antara politisi Senayan dengan pejabat negara dalam proyek e-KTP sebetulnya sudah lama tercium.
Nama tokoh-tokoh yang diduga terlibat pun sudah beredar luas di tengah masyarakat.
Nama sejumlah pihak yang ditengarai telibat antara lain pejabat aktif, mantan pejabat, politisi dan korporasi, total ada 38 pihak, baru terpublish dalam dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) pada sidang terbuka di Pengadilan Tipikor, Kamis 9 Maret 2016.
” Tokoh yang namanya disebut pun kini ‘panas dingin’ dan buru-buru melakukan klarifikasi.
Kita memang harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Namun dengan semakin terbukanya siapa saja yang ditengarai terlibat, publik tentu menagih kinerja KPK untuk mengurai benang kusut , dalam kasus bancakan duit negara.

Membayangkan nilai duit yang diduga dikemplangpun publik geleng-geleng kepala. Betapa tidak, nilai proyek yang jumlah nya Rp5,4 triliun . ,Sedangkan dana yang jadi kerubutin serta di bancakan mencapai Rp2,3 triliun.
Ini terungkap seiring dengan bergulirnya sidang tahap awal pengungkapan megakorupsi proyek e-KTP, dalam hal itu publik menunggu gebrakan ampuh KPK.

Perlu di ingat “Ada beberapa poin yang perlu disoroti antara lain, lembaga anti-rasuah harus perkasa, berani, jujur dan tidak tebang pilih dalam mengusut pihak-pihak yang terduga terlibat ,baik perorangan maupun korporasi.
” Kalau tidak, citra KPK bakal merosot dan kepercayaan publikpun akan punah.

Poin lainnya, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto bisa dipertimbangkan dijadikan justice collaborator atau pelaku yang diajak bekerja sama membongkar kasus korupsi. Tentu hak-hak hukum mereka patut diperhatikan.

Ada dua orang yang pernah jadi justice collaborator yaitu Agus Tjondro Payitno (mantan anggota DPR) yang tersandung suap pemilihan Gubernur Senior BI. Juga, Rosalina Manulang dalam kasus proyek wisma atlet Jakabaring Palembang. Irman dan Sugiharto pun bisa diperlakukan sama. Yang pasti, publik kini menunggu keperkasaan KPK mengingat pihak-pihak yang terseret adalah ‘orang kuat’. ***

Tim Redaksi
Busur News.com