Kategori
Artikel

Negara-negara yang sebelumnya fasih mengajarkan prinsip kosmopolitanisme , HAM, demokrasi, pluralisme, malah semakin dilanda wabah xenofobia

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Negara-negara yang sebelumnya fasih mengajarkan prinsip kosmopolitanisme; hak asasi manusia (HAM), demokrasi, pluralisme, malah semakin dilanda wabah xenofobia, islamofobia, yang diimplementasikan dalam berbagai praktik kebijakan.

Negara-negara Eropa, Amerika, yang memiliki sekolah modern dengan reputasi internasional, bahkan tidak sanggup membendung sikap dan perilaku warganya yang semakin menutup diri/enggan dengan kehadiran kaum imigran. Trump bisa jadi akan keluar dari Gedung Putih. Namun, jejak Trump(isme) yang mengampanyekan isu primordialisme masih membekas di sanubari sebagian warga Amerika. Kaum kosmopolit, baik di Amerika maupun Eropa, justru semakin menjadi minoritas dan menjadi bahan olok-olok.

Ironi pendidikan
Fenomena ini sangat disayangkan dan sebuah ironi dalam sistem pendidikan modern. Pandangan-pandangan sekuler terbaik saat ini, seperti demokrasi, HAM, kesetaraan gender, kesadaran atas krisis lingkungan, ternyata tidak menjadi materi penting bahkan dominan yang seharusnya direproduksi sebagai pengetahuan bersama di sekolah-sekolah modern. Pandangan warga di negara-negara demokrasi liberal justru menjauh dari karakter liberalisme dan penghormatan terhadap keragaman. Liberalisme kini berada di ujung batasnya, yang semakin menjauh dari karakter kosmopolitanisme. Ia menolak kaum imigran dan menganggap mereka sebagai iliberal ketika tak bersetuju dengan kehadiran perempuan muslim yang berhijab. Di sini kebebasan tubuh perempuan yang semula dikampanyekan kaum liberal justru diingkari.

Di Indonesia situasi yang dihadapi nyaris serupa. Kelompok mayoritas (Islam) mengerdilkan dirinya menjadi kelompok penakut yang gagap menghadapi keragaman dan perbedaan di masyarakat. Mereka menyerukan pandangan sepihak; memaksa nilai-nilai moralnya diterima sebagai norma/moral bersama, dengan mengesampingkan komitmen yang sudah disepakati sebagai nilai-nilai bersama. Misalnya, mereka menyerukan negara Islam/khilafah untuk menggantikan komitmen bersama sebagai negara Pancasila yang memberi tempat setara bagi seluruh keragaman bangsa.
Padahal di dalam komunitas Islam itu sendiri, negara Pancasila sudah dianggap final karena memberi pengakuan setara bagi warga negara tanpa diskriminasi.
Di kalangan muslim moderat seperti di NU dan Muhammadiyah, negara Pancasila justru menjadi ladang mereka beramal dan tempat untuk mengimplementasikan visi keagamaan mereka. Namun, lantaran berbagai kekecewaan dan frustrasi melihat situasi sosial, ekonomi, dan politik yang jauh dari cita-cita bersama itu, gagasan khilafah, penerapan syariat Islam serasa mengobati luka yang mereka derita. Keadaan ini semakin membuktikan apa yang dinyatakan Noam Chomski. Kebohongan dan kebenaran bisa bertukar tempat, tergantung seberapa canggih ia dikemas dalam fabrikasi (fabrication of truth). Inilah yang kini tampak dari banjir informasi yang terus menyerang kesadaran warga melalui media sosial. Yang tampak bohong dan palsu semakin menjadi kebenaran.

Pandangan intoleran dan primordial justru semakin populer dan digemari.
Panggung demokrasi justru dipenuhi oleh aktor-aktor yang sesungguhnya membenci demokrasi.
Seperti tergambar dari survei terakhir PPIM, UIN Jakarta 2020. Survei ini menyatakan 44,72% kalangan guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah. Dengan pertanyaan serupa, siswa dan mahasiswa 49%. Di survei yang sama, tergambar 53,74% bersetuju bahwa Yahudi adalah musuh Islam dan 52,99% siswa dan mahasiswa ketika diberi pertanyaan serupa. Survei ini memaparkan sikap intoleran yang perlu diwaspadai.
Dalam beberapa hal, intoleran yang dipraktikkan secara ekstrem menjadi rumput kering bagi penanaman doktrin ideologi teroris. Menjadi sebuah ironi jika kalangan terdidik saja menjadi intoleran, yang seharusnya cara pandang seperti ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dikritisi dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Kosmopolitanisme
Menurut Neil Postman, dalam The End of Education: Redefining the Values of School, tumpulnya kritisisme dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah lantaran materi sekolah saat ini terlalu ditekankan pada penguasaan skill teknis. Sekolah berlomba-lomba menyuguhkan materi pendidikan yang dibutuhkan pasar. Sekolah sibuk untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar sehingga menciptakan manusia seperti robot yang berpikir menggunakan kacamata kuda.

Yang ditelantarkan dalam sistem pendidikan di sekolah saat ini ialah penanaman nilai-nilai dan karakter kosmopolitanisme. Nilai-nilai kosmopolitanisme seharusnya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas global, keadilan, dan demokrasi, yang seharusnya nilai-nilai ini diserap menjadi praktik sehari-hari tiap warga negara sejak usia dini.
Absennya kosmopolitanisme di sekolah menjadikan sosok seperti Greta Thunberg, remaja SMP yang lebih memilih bolos sekolah dan mengajak kawan-kawannya melakukan aksi demo mengenai krisis lingkungan.
Di Indonesia, materi pelajaran HAM sebenarnya sudah dimasukkan ke pelajaran kewarganegaraan.

Sebenarnya ini mengejawantahkan apa yang disampaikan Soekarno tentang Pancasila yang menggambarkan prinsip nasionalisme yang dipadukan dengan internasionalisme.
Sayang materi dalam pendidikan kewarganegaraan ini tidak banyak mengubah pandangan mainstream yang justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM karena materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan disuguhkan dengan cara konvesional, pendekatan hapalan, legal normatif, bukan dialog dan transformatif.

Kegagalan menginternalisasi pelajaran kewarganegaraan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi yang dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia gagal dipahami oleh generasi saat ini.

Kekurangan dalam menginternalisasikan ideologi bangsa membuat lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah justru diisi dengan penanaman ideologi lain yang bertentangan dengan semangat kebangsaan.

Padahal, saat ini bukan saja soal kebangsaan, dunia membutuhkan generasi mendatang yang memahami isu global.
Karena apa yang dilakukan di Indonesia akan berdampak bagi dunia, begitu sebaliknya.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, residunya akan semakin terasa dan mengganggu generasi mendatang; kekeringan akut, deforestasi, polusi plastik yang mewabah, rumah kaca/meningkatnya panas bumi, dan lain-lain.

Hal ini tidak hanya mengganggu kehidupan/tatanan sosial di Indonsia, tapi juga dunia.
Masa depan bumi akan ditentukan seberapa jauh umat manusia dari generasi mendatang bersolidaritas mencari solusi bersama.

Umat Islam boleh saja mempertanyakan ide demokrasi.

Namun, adakah gagasan bernegara selain demokrasi yang lebih maju dan lebih menghormati pandangan yang beragam dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan hari ini dan di masa depan?

Jika kritik terhadap ide-ide demokrasi justru mengarahkan seseorang untuk mendukung gagasan absolutis (otoritarian dan fasisme), sesungguhnya ini gejala kemunduran yang patut disesalkan.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sesungguhnya ditunggu warga dunia untuk turut memberikan solusi bagi persoalan global yang saat ini belum terselesaikan; konflik Islam vs Barat, krisis demokrasi, krisis lingkungan, kemiskinan, dan lain-lain.

Jika gagasan-gagasan kosmopolitanisme tak segera dikenalkan ke sekolah-sekolah, bisa jadi harapan ini cuma pepesan kosong.

 

@garsantara