Kategori
Artikel

Meski pandemi covid-19 melanda dunia, percaturan politik dunia antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) tetap berlangsung

 

Oleh: Dhedi  Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Meski pandemi covid-19 melanda dunia, percaturan politik dunia antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) tetap berlangsung.

Dalam sejarah percaturan politik dunia, selalu ada yang diperebutkan oleh negara yang kuat.
Objek perebutan Di masa kejayaan negara-negara di Eropa, berbagai wilayah di Benua Asia, Amerika, Australia, dan Afrika menjadi objek perebutan.
Pasca-Perang Dunia II, objek yang diperebutkan tidak lagi wilayah, tetapi pengaruh (influence).
Kini pelakunya tidak lagi negara-negara di Eropa, tetapi AS dan Uni Soviet (USSR).
Uni Soviet ingin dunia berada di bawah genggamannya dengan meng-komunis-kan berbagai pemerintahan negara.
Sementara itu, AS hendak me-liberal-kan pemerintahan banyak negara dan menghadang pengaruh Uni Soviet.
Dua negara ini mengeluarkan anggaran yang sangat besar dalam upaya mereka memerahkan atau membirukan dunia. Anggaran digunakan untuk membangun sistem pertahanan yang dapat mengungguli lawan mereka. Akhirnya, perlombaan senjata tidak terelakkan yang mengakibatkan perang dingin (cold war).

Berbagai senjata antarbenua yang berhulukan nuklir ini, bila diluncurkan sudah pasti akan mempercepat datangnya kiamat. Namun, semua ini dapat dihindari dan perseteruan antara AS dan Uni Soviet pun berakhir dengan runtuhnya pemerintahan dan sistem komunis. Pada masa awal-awal setelah berakhirnya perang dingin, tidak ada negara yang terlihat mampu menyaingi kekuatan AS, baik ekonomi, politik, maupun militer.

Tidak mengherankan, bila di masa ini muncul istilah unipolar.
Perlahan dunia mengalihkan objek perebutannya. Berbagai negara melalui pelaku usahanya berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar (market share). Pada saat bersamaan, negara-negara pun berlomba-lomba agar negaranya menjadi tempat berproduksi (production base).
Pangsa pasar menjadi objek perebutan karena siapa yang dapat menciptakan permintaan (creating demand), ia akan menjadi kekuatan ekonomi, dan pada gilirannya mudah untuk membangun kekuatan militer dan politik.

Sementara itu, negara-negara berlomba-lomba yang menjadikan dirinya sebagai tempat berproduksi, karena ini yang akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Lapangan kerja berarti kesejahteraan bagi masyarakat.
RRC sebagai kekuatan baru Di era ini, RRC secara bertahap, tetapi pasti mulai terlihat unggul. Para pelaku usaha RRC yang dimotori badan usaha milik negaranya, mampu melakukan penetrasi berbagai barang dan jasanya ke berbagai belahan dunia. Mulai barang kelontong hingga teknologi berbagai dunia yang dimutakhirkan hingga transaksi keuangan secara digital. RRC pun mulai mendominasi dunia. Dominasi RRC, dalam rangka untuk dua hal penting.

Pertama ialah agar perekonomian tetap terjaga (sustain) dan terus tumbuh, dan kedua, untuk memastikan pasokan sumber daya, seperti minyak, gas, batu bara hingga ikan. Perekonomian RRC harus dijaga pertumbuhannya karena jumlah angkatan kerja terus membengkak. Sementara itu, pasokan sumber daya alam penting untuk dikuasai guna menopang kebutuhan populasinya yang hampir mencapai 1,4 miliar. Untuk menjaga perekonomian terus tumbuh dan mengamankan pasokan sumber daya alam, RRC sangat agresif bergerak ke berbagai negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir. RRC memanfaatkan instrumen utang, sebagai upaya menaklukkan banyak negara.

Sekali takluk, RRC akan menciptakan demand yang lebih besar lagi dan penguasaan sumber daya alam yang lebih masif. Kenyataan ini yang tidak dapat didiamkan AS. AS tidak rela bila RRC menguasai dunia secara unipolar. Di sinilah AS secara agresif memastikan hal ini tidak terjadi.
Tidak mengherankan, bila pada 2020 dunia melihat persaingan yang keras dan tajam antara AS dan RRC. RRC terus ingin memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai negara, dengan kebijakan Belt Road Initiative.

Mulai Benua Asia, Australia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Presiden Donald Trump kerap melontarkan ucapan-ucapan keras terhadap agresivitas RRC.
Bahkan, Trump mengenakan berbagai tarif yang tinggi atas barang-barang yang dihasilkan di RRC. Trump pula yang kerap menuduh pandemi covid-19 berasal dari RRC. Utang, investasi, bantuan ekonomi, bahkan belakangan vaksin telah menjadi instrumen bagi AS dan RRC dalam memengaruhi banyak negara di dunia untuk berada di belakangnya.

Prediksi 2021
Menjadi pertanyaan, apakah ini akan terus berlangsung pada 2021?

Ada dua alasan utama mengapa pertanyaan ini muncul.
Pertama, pergantian kepemimpinan di AS dari Donald Trump ke Joe Biden. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS banyak yang memperkirakan AS tidak seagresif saat Donald Trump sebagai Presiden. Meski ada benarnya, kebijakan untuk menghadapi dan membendung agresivitas RRC akan tetap. Hal ini disebabkan di AS pembuatan kebijakan tidak semata dilakukan para politisi, seperti menteri luar negeri atau presiden. Para birokrat mempunyai andil yang penting dalam membuat kebijakan. Para birokrat AS melihat bahaya RRC mendominasi dunia.

Dalam buku putih yang dikeluarkan Departemen Pertahanan 2020 ini menyebutkan, sangat mungkin sejumlah negara, termasuk Indonesia, diminta RRC untuk membangun pangkalan militer.
Analisis ini yang membuat AS di akhir-akhir masa jabatan Presiden Trump melakukan berbagai manuver.
Semisal, Menteri Pertahanan Prabowo diundang ke Kementerian Pertahanan AS.
Demikian juga kehadiran Michael Pompeo ke Indonesia, dan memberikan insentif berupa dibatalkannya pencabutan fasilitas sistem tarif preferensial. Bahkan, baru-baru ini diberitakan di sejumlah media, Presiden Trump tengah mengupayakan sejumlah dana masuk ke Indonesia dari Israel dengan syarat Indonesia bersedia membuka hubungan dengan Israel.

Saat ini sebuah negara yang hendak mendominasi dunia atau negara yang hendak membendung dominasi dari suatu negara harus memiliki kekuatan ekonomi. Uang berbicara (money talks).

Manuver oleh Presiden Trump yang membawa Israel memunculkan pertanyaan apakan kemampuan memberi utang atau insentif lainnya ke berbagai negara oleh AS sudah mulai berkurang?

Bila dicermati, perekonomian AS saat ini tidaklah sekuat di masa lampau. Terlebih lagi pandemi covid-19 telah berdampak pada kemerosotan ekonomi AS. Kedua, banyak pemerintahan negara yang mulai sadar akan bahaya utang RRC. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo ke Sri Lanka pada 27 Oktober lalu, dikatakan bantuan ekonomi Partai Komunis RRC sifatnya predator. Ini seolah merupakan penegasan, dari apa yang dialami sejumlah negara yang mendapat pinjaman dari pemerintah RRC.

Pompeo, seolah hendak mengatakan keuntungan yang didapat dari utang yang diberikan RRC tidak hanya komersial, pengaruh berupa ‘intervensi’ atau ‘pengendalian’ oleh RRC, tetapi juga bagaimana membuat ekonomi RRC terus berkembang dan berkelanjutan.
Memang sudah umum diketahui, utang dari satu negara ke negara lain selain bersifat komersial juga dijadikan instrumen untuk melakukan intervensi. Namun, belum pernah terpikirkan bantuan ekonomi dapat membuat perekonomian suatu negara terus berkembang dan berkelanjutan. Bagi pemerintah RRC, tujuan dominasi ke dunia tidaklah semata untuk urusan politik, tetapi lebih untuk keberlanjutan perekonomian RRC dan pasokan sumber daya alam. Pemerintah RRC tidak ingin perekonomian RRC runtuh.
Fenomena bubble economy yang kerap dihadapi banyak negara maju hendak dihindari. Gelembung ekonomi suatu waktu dapat pecah dan konsekuensinya sangat berat dihadapi masyarakat dan pemerintah.
Demikian pula pasokan sumber daya alam harus dijaga mengingat besarnya jumlah kebutuhannya. Sedari awal, pemerintah RRC sangat sadar jumlah penduduk yang besar tidak boleh menjadi beban bagi RRC. Justru jumlah penduduk yang besar harus menjadi penggerak ekonomi.

Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri didesain untuk mengeksploitasi pangsa pasar dalam negeri, yang sangat menjanjikan dan RRC pun menjaga dirinya sebagai tempat berproduksi yang kompetitif. Replikasi kebijakan-kebijakan dalam negeri inilah yang dijalankan RRC di banyak negara, dengan membuat negara-negara tersebut tergantung pada utang RRC.

Menyadari akan hal ini, banyak negara yang kemudian menolak intervensi yang dilakukan pemerintah RRC. Dalam konteks di atas banyak negara yang berpaling ke AS atau sekutunya seperti Jepang sebagai upaya melepas dari dominasi RRC. Padahal, alasan sebenarnya ialah banyak pemerintahan dari negara-negara yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap RRC tidak ingin dituduh rakyatnya, telah mencederai kepercayaan yang diberikan dalam menjaga kedaulatan.

Kepentingan nasional Lalu, bagaimana ujung dari persaingan AS dengan RRC?

Inilah yang dunia harus sabar menanti dan menunggu apa yang akan terjadi pada 2021. Satu hal yang pasti, dunia harus mencermati dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Indonesia pun harus mencermati dan mengambil kebijakan yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri yang bebas dan aktif patut untuk dipegang secara teguh.

@garsantara