Menjadi wajar ada keterkaitan antara SURVEI dengan penyusunan agenda SETTING.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.comJAKARTA –: Menjadi wajar ada keterkaitan antara SURVEI dengan penyusunan agenda SETTING.

–. Sebenarnya, judul artikel ini awalnya bukanlah demikian.

Sebelum tulisan kelar, saya mencoba lagi mencari judul yang sekiranya etis untuk menanggapi fenomena Pilkada Serentak 2018, dengan tanpa mengurangi substansi gagasan utama yang ingin diangkat.

Jika boleh memilih secara terbuka dan berani, judul tulisan ini lebih tepat adalah

“Membajak Demokrasi lewat Statistik”.

Bahwa, cara kita berdemokrasi sudah tersimplifikasi oleh barisan angka-angka yang dibentuk oleh metode keilmuan tertentu.

Dengan kata lain, Demokrasi kita hari ini bukan lagi soal pemaknaan kultural-substansial yang dihayati dalam kehidupan keseharian
(daily-life democracy),

tapi sudah tereduksi menjadi hanya urusan prosedural lima tahunan
(procedural democracy)

dalam bentuk aplikatif bernama survey, quick count, dan sebagainya.

Demokrasi Angka itu memang, harus diakui, memiliki sistematika metodologi yang ajeg.

Karenanya, ia terlalu sulit untuk di-challenge, jika cara untuk menentukan hasil akhirnya sudah sesuai dengan prosedur keilmuan:

Mulai dari tahap pengambilan sampel, proses perhitungan, hingga pengambilan kesimpulan;

Siapa yang menang, kalah, dan seterusnya.

Meskipun demikian, problematika pada akhirnya muncul saat hasil perhitungan dari Demokrasi Angka itu disampaikan ke publik.

Terlebih, di saat kompetisi (campaigning) sedang berlangsung.

Prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam asas Luber JURDIL
(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)

*Dalam suatu penyelenggaraan pemilu/pilkada, akhirnya tergerus dikarenakan persepsi yang terbangun dari hasil survei yang dilakukan oleh pollster*.

Jika dilakukan secara gradual sebelum diadakannya pemilihan (election), maka survei tersebut akan membentuk pre asumsi opini publik akan siapa kandidat yang menang dan kalah.

*Sehingga, dalam alam pikiran pemilih (top of mind), terutama massa mengambang (swing voters), ruang kontestasi paslon yang berkompetisi menjadi sedikit*.

Kita bisa melihat misalnya, pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat 2018.

Dalam catatan saya, selama kurun waktu lima bulan kampanye, beberapa pollster terkemuka rutin melakukan desiminasi hasil survei per dua bulan kepada publik.

Secara metodologi akademik, bisa jadi sesuai proses perhitungan yang dilakukan.

Tapi, secara etika akademik, hampir tidak ada satu pun dari pollster tersebut yang secara terbuka dan jujur mengakui bahwa mereka
– bisa jadi –
juga bagian dari konsultan politik pemenangan paslon tertentu.

Di sini jebakan demokrasi angka itu.

Hal yang sama pun dialami dalam Pilgub Jawa Tengah.

Persepsi publik seolah dibuat menyempit, bahwa kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jawa Tengah, dari hasil survei yang dilakukan oleh para pollster, adalah kemenangan dengan selisih yang sangat jauh.

Faktanya, setelah pilkada, hasilnya jauh berbeda.

Meskipun pada survei terakhir yang dilakukan dua pekan sebelum Juni masih menyisakan swing voter sebesar 33 persen, namun kemenangan paslon Sudirman-Ida Fauziyah melompat jauh melebihi prediksi -istilah teknis yang disebut dengan Margin of Error
(MoE).

AGENDA SETTING

–. Apa yang ingin saya bahas dari polemik di Pilkada 2018 ini adalah bahwa Demokrasi Angka itu memiliki jebakan-jebakan yang mengganggu rasionalitas publik.

Selain mempersempit makna Demokrasi menjadi sebatas prosedural, konsekuensi lainnya adalah ia mempunyai kecenderungan melakukan political framing
– atau dalam istilah kebijakan publik adalah agenda setting.

Menjadi wajar ada keterkaitan antara Survei dengan penyusunan Agenda Setting.

Sebab, menurut Even Rogers dan James Dearing (1998), Agenda Setting memiliki tiga proses tahapan, yaitu Agenda Media, Agenda Publik, dan Agenda Kebijakan.

Di sisi lain, Agenda Setting juga menjadi salah satu tahapan dari Formulasi Agenda, untuk ditentukan mana yang akan menjadi
– dan tidak akan menjadi perhatian – oleh publik (Birkland, 2015).

Dalam konteks itu, penyusunan survei khususnya dalam kontestasi pilkada, menjadi acuan utama untuk melihat pra-persepsi publik dalam memilih paslon yang berkontestasi.

Dalam survei ini, biasanya pollster yang juga sekaligus sebagai Konsultan Politik paslon akan berada pada titik dilema:

Jika hasilnya menguntungkan, tentu survey tersebut akan menjadi tool untuk menguji elektabilitas kliennya;
Namun jika tidak menguntungkan, akan menjadi tool untuk mencari celah kelemahan lawannya.

Walhasil,
survey yang dilakukan seringnya menjadi bias:
Apakah untuk mengedukasi publik soal elektabilitas paslon karena kompetensinya (merit system), atau untuk memenuhi kepentingan dari donatur.

Pollster terkemuka
– lembaga apapun saya kira –
akan mengalami split of personality seperti ini.

Dalam Pilgub Jawa Barat 2018, dalam top of mind publik, hanya ada dua paslon yang bertarung, yaitu

Ridwan Kamil – UU Ruzanul Ulum (Rindu)
dan

Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi.

*Setiap kali survey, dua paslon itu selalu bersaing untuk memperebutkan posisi pertama*.

Dalam konteks agenda setting, survei yang dilakukan secara terus-menerus ini pada akhirnya akan menjadi agenda media untuk memprioritaskan mana yang lebih banyak dipublikasikan dan tidak.

*Agenda Media itu, khususnya pada Media Online, pada akhirnya akan menjadi Agenda Publik , sehingga membentuk persepsi hanya calon-calon tertentu yang dapat berpotensi menang*.

Sebagai contoh, data dari riset Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan oleh Ismail Fahmi (2018), di media online sepanjang 1-26 Juni 2018, tampak bahwa percakapan tentang
#Rindu (2.1K mention), lebih banyak dari pada tentang
#Asyik (1.4K mention) meski dengan selisih yang tidak terlalu banyak.

Puncak (peak) tertinggi dari pemberitaan tentang #Rindu tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2018.

Pemberitaan di media online mengenai paslon yang diusung oleh Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura ini mencapai hampir 300 K mention dalam satu hari.

Massifnya pemberitaan media online ini semakin relevan, mengingat peta persebaran pemilih paslon nomor urut 1 tersebut bukan berada di wilayah yang secara demografi dekat dengan Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, dan Depok
– di mana arus pertukaran informasi sangat cepat, sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih rasional.

Pemilih Mantan Wali kota Bandung tersebut lebih banyak berada di daerah Priangan Timur dan Barat.

*Dua wilayah ini, secara akses teknologi lebih rendah, sehingga memungkinkan proses penentuan calon hanya dilihat dari tingkat popularitas melalui persepsi yang dibentuk oleh media*.

Hal yang sama juga terjadi pada paslon nomor urut empat, di mana petahana yang juga berlatar belakang sebagai artis senior, mendulang suara yang sangat signfikan di daerah pantura.

Senada dengan paslon nomor urut 1, Deddy Mizwar juga memiliki elektabilitas yang tinggi dikarenakan memiliki eksposur pemberitaan yang tinggi, khususnya saat masyarakat sering menyaksikan informasi dari layar televisi.

JEBAKAN THIN SLICING

–. Meskipun demikian, Simbiosis Mutualisme pada Survey dan Eksposur Media itu pada akhirnya bisa terbantahkan dengan munculnya kuda hitam, yaitu paslon nomor 3.

Meskipun harus diakui baru bergerak secara massif dan sistematis, baik melalui jalur udara (media sosial) dan darat, namun pencapaian paslon bersimbol
#Asyik itu penuh kejutan dengan suara lebih dari 100 kali lipat dari hasil survei yang dipaparkan oleh banyak pollster bahkan di saat H-1 bulan.

Paslon #Asyik meraih peringkat kedua dengan unggul di atas Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Pun halnya yang terjadi di Jawa Tengah, di mana paslon Sudirman-Ida meraih suara 41 persen dari hanya perolehan survei tertinggi di angka 13 persen.

Dari fenomena Pilkada Jabar dan Jateng di tahun 2018 ini, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Angka itu memiliki catatan negatif yang berpotensi untuk merusak fairness dalam kompetisi.

Jauh sebelum Pilkada 2018 berlangsung, pada Pilpres 2014, hampir semua pollster terkemuka memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

*Faktanya, hasil quick count berbanding terbalik dengan hasil survei*.

Fairness dalam kompetisi pilkada menjadi hilang, karena publik terus disuguhkan berulang-ulang oleh potongan tipis (thin slicing) bernama hasil survei.

Dalam buku “Blink” yang ditulis oleh Malcolm Gladwell, Thin Slicing itu terus dicoba di lidah masing-masing responden untuk menentukan mana yang lebih nikmat antara Pepsi dengan Coca Cola.

Responden diminta minum sampling dari kedua jenis minuman soda tersebut tanpa diberi label dengan warna air yang sangat mirip.

Saat ditanya, mana yang memiliki rasa lebih baik, mayoritas menjawab Pepsi.

Melihat itu, Litbang Coca-Cola segera membuat produk baru bernama New Coke.

Menurut mereka, rasa New Coke ini lebih enak dari Pepsi.

Meskipun demikian, setelah melakukan ribuan penjualan, ternyata pasar merespon negatif (penjualan tidak signifikan).

Penikmat setia Coca Cola menuntut rasa Coca Cola untuk kembali ke awal.

Ternyata, di sinilah jebakannya.

Litbang Coca-Cola terjebak dengan Thin Slicing tersebut.

Publik memang menghendaki rasa manis, tapi itu hanya untuk takaran gelas kecil.

Sedangkan, jika rasa manis tersebut dikonsumsi dalam jumlah banyak (1 botol) maka akan menimbulkan rasa enek atau membosankan.

BEGITULAH, PILKADA.

Hasil survei itu adalah jebakan rasa manis dalam Thin Slicing.

Namun,
real count adalah total hasil penjualan yang menunjukkan tren negatif atau positif.

Rasa manis bisa saja dapat diukur dalam informasi singkat yang diperoleh voters terhadap paslon.

Namun, keputusan untuk loyal pada suatu produk, dibangun karena pendekatan jangka panjang.

Jangka panjang itu bisa berarti intensitas interaksi antara voters kepada partai atau paslon yang berkontestasi.

JADI, MASIH PERCAYA PADA REPUTASI DAN RILIS HASIL SURVEI?

GARSANTARA
‘election monitoring

(Rf)