Mengapa Humas Kemendag Membatasi Wartawan Ikut Media Gathering Ke Cirebon?

 

Busur News Com,Jakarta- Pegawai  Humas  Kementerian Perdagangan RI, yang bernama Aliah, diduga telah mencederai kemitraan instansi Kemendag RI dengan pers yang selama ini telah berjalan baik, Pasalnya Aliah yang mengaku dari tahun 2012 mengabdi di Humas Kemendag ini dengan kewenangannya telah membatasi profesi jurnalistik terkait  undangan  Kemendag yang akan mengadakan media gathering ke Cirebon.

Acara 31 Maret sampai 1 April 2017  di Cirebon Jabar itu menurut rencana akan dihadiri Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita.

Aliah ketika di konfirmasi oleh beberapa rekan jurnalis via ponselnya. Minggu (26/3/17) mengatakan tidak semua wartawan boleh ikut acara gathering tersebut.

“Kami membatasi  dalam mengundang wartawan. Satu media hanya  satu orang wartawan yang bertugas meliput di Kementerian Perdagangan ini saja,” tuturnya.

Menurut Aliah, dia hanya mengundang wartawan yang ngepos dan yang dicatat di *data base* Humas Kementerian Perdagangan RI saja.

“Maaf , mas,  yang tidak terdaftar tidak bisa ikut,” ungkapnya.

Menurut Mas Sugeng Wartawan Senior, seharusnya pihak humas Kemendag mengakomodir wartawan berapapun jumlahnya jangan sampai membatasi pekerjaan jurnalistik yang ingin ikut kegiatan tersebut. Bila sampai demikian, Humas Kemendag bisa dikatagorikan telah melanggar Pers UU No 40.

“Karena toh untuk biaya akomodasi dan  transportasi sudah ditanggung oleh Negara (Kemendag)  yang tentunya  menggunakan anggaran negara,  yang harus dipertanggungjawabkan dan disampaikan ke publik,” ungkapnya.

Sementara itu Ahmad Yani Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Advokad Al-Islam dan NKRI (DPP-AAN) dengan tegas  mengatakan, Humas Kemendag tidak bisa membatasi kegiatan jurnalistik wartawan dalam peliputan berita apapun. Termasuk kegiatan Media Gathering di Kemendag.
Sebab,  semua kegiatan wartawan dijamin oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Menurut Ahmad Yani, bahwa  pembatasan jumlah wartawan oleh Humas Kemendag akan menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan oleh pihak  ataupun wartawan lain, dalam rangka apa kegiatan tersebut ?

“Kemendag harus transparan memberikan alasan yang jelas,  mengapa sebagian wartawan lain tidak di undang atas peliputan kegiatan tersebut,”katanya.

“Ini kan menyangkut kegiatan pemerintah khususnya Kemendag. Jadi  justru seharusnya di buka pintu seluas luasnya untuk diliput agar kegiatan tersebut dapat diketahui kalangan luas yang akan berdampak positif dalam dunia industri,”tegasnya

“Sekali lagi, saya sebagai Sekjen DPP- AAN menghimbau kepada Kemendag untuk membuka pintu seluas- luasnya kepada para wartawan untuk melakukan peliputan Media Gathering Kemendag,”pungkasnya.

“Jadikanlah  wartawan itu sebagai pilar ke 4 Demokrasi dan garda terdepan dalam mendukung program keberhasilan target -target di Kemendag RI untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat Indonesia,” tutupnya (Lazuardi).