Kategori
Artikel

Mendukung Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme Dan Ormas Yang Anti Pancasila

 

Oleh : Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,Jakarta –Mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dan ormas yang anti-Pancasila asalkan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang.

“Semua yang melawan NKRI dan Pancasila harus menghentikan diri,”

Upaya pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus diambil hikmah sebaik-baiknya oleh seluruh pihak karena NKRI terbentuk melalui UUD 1945 dan Pancasila, bukan atas dasar khilafah.
“Usaha-usaha mimpi untuk membangun negara di luar NKRI akan sia-sia.
Apalagi dengan mimpi-mimpi sebetulnya yang tidak pernah realistis untuk membangun khilafah yang menjadikan Indonesia hanya bagian.
Maka khilafah tidak mungkin diterapkan Indonesia,”.

Kita pun mengajak anggota HTI bekerja dengan produktif dan tidak lagi mempersoalkan dasar-dasar negara termasuk apa yang akan dilakukan pemerintah tentunya harus mendapat dukungan dari semua kalangan. –

Pemerintah akan mengedepankan cara-cara dialog untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman HTI sehingga tidak salah jalan.

*PBNU menilai anggapan yang menyatakan bahwa upaya pemerintah yang akan mengusulkan pembubaran organisasi HTI merupakan bentuk larangan terhadap dakwah Islam ialah tidak benar*.

“*Ini salah besar*.
Pemerintah tidak melarang dakwah Islam.
Pemerintah tidak melawan agama Islam, tetapi melarang gerakan politik HTI,”
kata Rais Syuriah PBNU Kiai Ahmad Ishomuddin.

Kami sangat mendukung langkah pemerintah membubarkan HTI secara politik.

Kami juga mendesak pemerintah melakukan pembubaran dengan kekuatan hukum tetap. –

Riena)