Kategori
Artikel

MEMBANGUN KOTA BEBAS KORUPSI BUKAN MERUPAKAN PILIHAN, MELAINKAN SEBUAH KEHARUSAN

 

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com, JAKARTA –:PADA AKHIRNYA,
MEMBANGUN KOTA BEBAS KORUPSI BUKAN MERUPAKAN PILIHAN,

MELAINKAN SEBUAH KEHARUSAN.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 31 Oktober sebagai Hari Kota-Kota Dunia (HKD)
(World Cities Day)
yang tahun ini mengambil tema

INNOVATIVE GOVERNANCE,
OPEN CITIES.

HKD bertujuan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk peduli terhadap urbanisasi global, kerja sama antarnegara untuk mencari peluang dan tantangan urbanisasi, berkontribusi terhadap pembangunan kota, serta mewujudkan kota bebas korupsi.

 

Pemerintah melalui berbagai kementerian gencar melaksanakan program pembangunan kota/kabupaten tematik.

Ada program kota pusaka, kota hijau, kota tangguh bencana, kota layak anak, kota ramah lansia, kota ramah HAM, kota sehat, kota pesisir, kota maritim, kota kreatif, hingga kota cerdas.

Banyak ragam program ditawarkan pusat ke daerah membuat pemerintah daerah sering kali menjadi bingung dan tidak fokus dalam menyusun RPJMD.

 

Pemerintah perlu menyusun pola manajemen kota/perkotaan yang tepat sesuai dengan kondisi kota/perkotaan Indonesia.

Dari semula tata kelola pemerintahan kota yang baik, berjejaring, dan adapatif menjadi manajemen perkotaan yang terpadu, sesuai dengan norma, standar, performa, dan kinerja dari fokus capaian mewujudkan pembangunan kota yang diinginkan.

 

Tata kelola kota harus mampu menjawab berbagai persoalan akibat dampak pembangunan perkotaan.

Bagaimana upaya mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup, meredam laju pertumbuhan dan peluberan kota, tata tertib sistem pertanahan, sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat, termasuk penyediaan perumahan dan permukiman layak huni, pembangunan infrastruktur dan utilitas terpadu, antisipasi dan memitigasi bencana, serta pelestarian kawasan bersejarah kota?

 

Tata kelola kota harus fokus pada masalah kota yang paling penting.

Menurut Bank Dunia,
Masalah penting yang harus ditangani seorang manajer kota mencakup tata kelola pemerintahan, pembiayaan kota, kekompetitifan kota, penguatan kapasitas untuk menarik investasi sektor privat dan penyediaan lapangan kerja, penyediaan layanan publik secara efisien, serta manajerial lingkungan.

 

USAID dalam Program Manajemen Perkotaan Berkelanjutan menekankan lima aspek fungsional utama, yakni

penyediaan hunian dan pelayanan kota;
peningkatan manajemen pemerintah daerah;
peningkatan manajemen lingkungan hidup;
kesiapsiagaan, tanggap dan pemulihan, mitigasi bencana, serta sistem pembiayaan dan keuangan kota.

 

Penanganan simultan dari keseluruhan isu-isu penting perkotaan yang terkait satu dengan lainnya menuntut lebih banyak lagi keterlibatan para pemangku kepentingan dan tuntutan pelaksanaan tindakan multisektoral.

Untuk itu, seorang manajer kota memerlukan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban yang jelas, serta desentralisasi dalam pembangunan kota/perkotaan.

 

Tata kelola kota membutuhkan skenario keterpaduan atau koordinasi. Tanggung jawab dan kewajiban dibuat dan ditetapkan tidak hanya melalui cara otoritas/kewenangan ataupun alokasi administratif tugas, tetapi juga dihasilkan melalui diskusi dan negosiasi di antara seluruh pemangku kepentingan.

 

Kini di dunia tengah terjadi pergeseran dari pemahaman manajemen kota ke tata kelola pemerintahan kota.

Pemerintah telah beralih dari penyedia layanan publik menjadi fasilitator dari proses di saat masyarakat dan swasta mengartikulasikan kepentingan mereka, memediasi perbedaan di antara mereka, serta melaksanakan hak hukum dan kewajiban mereka.

 

Untuk konteks Indonesia, yang dibutuhkan ialah menempatkan pemerintah kota/kabupaten sejajar dengan masyarakat madani dan sektor swasta untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan kota, membangun daya saing kota ke depan, dan mewujudkan kota yang berkelanjutan.

 

Peran pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan perkotaan pun telah mengalami pergeseran.

Dasar dinamika pengelolaan yang digerakkan aturan dan petunjuk pelaksanaan menjadi didorong niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber inisiatif dari gagasan para pakar dan perencana pembangunan ke isu dan peluang pembangunan.

 

Makna desentralisasi dari distribusi kekuasaan dan sumber daya menjadi mendekatkan pengambilan keputusan ke sumber isu.

Penanganan pembangunan kawasan dari semula sentralistis ke desentralistis.

Wawasan pembangunan yang sektoral dan teritorial ke kawasan ekosistem dan fungsional perkotaan.

Perencanaan pembangunan yang dilandasi hanya pertimbangan tekno-ekonomi menjadi dilandasi pertimbangan tekno-ekonomi, sosial-budaya, dan politik.

Pengambilan keputusan dari monolitik-deterministik berdasarkan analisis rasional ke pluralistis interaktif yang dipengaruhi aspek psikososial.

 

Pemerintah harus menyinkronisasi dan mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan (UU)
TERKAIT KE DALAM SISTEM TATA KELOLA KOTA TERPADU, seperti

UU No 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah,  UU No 17/2003 tentang
Keuangan Negara, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan,
serta UU No 25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
UU No 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana,
UU No 26/2007 tentang
Penataan Ruang,
UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 tentang
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
lalu UU No 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dan UU No 41/2009 tentang
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(Rn)