Memastikan keberhasilan penerapan PSBB di Jakarta merupakan kunci.

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Memastikan keberhasilan penerapan PSBB di Jakarta merupakan kunci.

Baik dalam hal episentrum penyebaran maupun kompleksitas persoalan ekonomi dan sosialnya.
Jika PSBB sukses di Jakarta, mudah kiranya bagi pemerintah untuk menerapkannya di daerah lain.

Untuk itulah, PSBB di Jakarta memerlukan ketegasan dan skenario yang efektif sehingga mampu mengurangi pergerakan warga dengan sangat siginifikan.
Penegakan hukum yang ketat, yang tegas, sesungguhnya amat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan bagi masyarakat.

Termasuk juga bagi korporasi swasta untuk menerapkan pembatasan kegiatan yang bisa meningkatkan risiko.
Jika perkantoran tidak bisa diajak bekerja sama dalam penegakan aturan, upaya menanggulangi penyebaran korona pun hanya akan berkubang pada kondisi yang sama.

Begitu pun moda transportasi, sudah sepantasnya ikut berkontribusi dalam pembatasan penumpang.
Jika transportasi umum diwajibkan melakukan pembatasan penumpang, wajar kiranya jika layanan ojek daring dihentikan.
Di dalam bus dan mobil, masih memungkinkan melakukan pembatasan jarak, sedangkan di roda dua jelas tidak mungkin.

Go-Jek dan Grab sebagai perusahaan penyedia layanan mestinya punya kepekaan atas kondisi ini.
Setop layanan transportasi penumpang berbasis kendaraan roda dua untuk wilayah Jakarta.
Aplikator ojek daring tidak bisa lepas tangan atas keselamatan dan kesehatan para pengemudi ojek daring dan masyarakat secara luas.

Pemprov DKI Jakarta jelas butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk kesuksesan PSBB, terutama dari pemerintah pusat. Itu terutama dalam upaya penegakan hukum dan regulasi yang memadai, termasuk merealisasikan izin pelaksanaan PSBB kawasan penyangga Jakarta sehingga mampu menekan penyebaran virus ke sejumlah daerah lainnya.

Pemerintah juga perlu segera merealisasikan program bantuan sosial di sejumlah daerah terdampak covid-19, dengan sistem pendistribusian yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jika stimulus penyangga ekonomi bagi masyarakat yang terhenti mata pencahariannya karena PSBB tidak tepat sasaran, justru akan muncul persoalan baru.

Para warga terdampak jelas sulit memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa bantuan negara.

Di sinilah peran negara diuji untuk mengayomi rakyat di tengah bencana.

@drr