Memajukan Pilkada DKI Damai Dengan Dogma Dan Liberasi Politik

 

Busur News Com,Jakarta – Pilgub DKI bisa dikatakan merupakan suatu proses yang mendahului proses-proses dan pola-pola pemilu berikutnya. Artinya pemilihan di DKI Jakarta, dinamika yang terjadi bisa jadi merupakan progres bagi pemilihan 5 tahun ke depan. Hal ini dikatakan politisi muda Golkar, Indra J. Pilliang dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan tema Dogma dan Liberasi Politik Dalam Mewujudkan Politik DKI Jakarta Damai, Senin (17/4/2017) di Jakarta.

Indra berpendapat bahwa dinamika pilkada DKI Jakarta saat ini tidak terlepas dari fenomena media sosial dengan bahasa yang sedemikian rupa sehingga ada ketakutan-ketakutan yang dipaksakan seolah-olah pilgub ini akan menjadi irasional. Sementara isu pertarungan nasionalisme dan agama, menurutnya persoalan tersebut sebenarnya sudah selesai.

“Saya kira ini problema bahasa saja, bukan problema masyarakat. Saya tidak melihat ada tanda-tanda yang irasional dalam pilgub DKI Jakarta ini. Terkait isu nasionalisme dan agama menurut saya hal itu sudah selesai.” Ujar Indra.

Pendapat yang sama dikemukakan Pengamat Politik LIPI, Indria Samego. Menurutnya, keramaian yang terjadi selama ini di Pilkada DKI Jakarta hanya berada pada tataran media sosial (Medsos). Jika melihat politik orde baru, dalam sistem otoriter ini bisa dikatakan semuanya terkendali. Mulai dari sisi bahasanya dan otoritas keamanannya semuanya terkendali. Artinya yang ada dibawah ini bisa terdeteksi secara dini, terbukti enam kali pemilihan legislatif masa lalu relatif terkendali.

“Kehadiran medsos ada plus minusnya, plusnya memberikan informasi tetapi minusnya kalau informasi tersebut tidak benar. Kalau ini memang benar merupakan paksaan-paksaan dalam melihat fenomena, bersyukur buat kita bahwa memang terjadi apa yang disebut liberasi politik didalam proses electoral.” Ungkap Indria.

Sementara itu, Pengamat Politik UI Arbi Sanit melihat dinamika yang terjadi selama ini dikhawatirkan merupakan ancaman bagi Negara. Ada sebuah trend, saat ini ancaman tersebut semakin terstruktur. Gerakan-gerakan yang pada umumnya sebagai anti penguasa dan hanya bertujuan menjatuhkan penguasa dan menggantikannya dengan pemimpin baru, namun saat ini ada indikasi mengubah Negara.

“Kekecewaan bahwa Negara ini tidak memenuhi harapan, hal ini yang menjadi alasan.” pungkas Arbi.(Iksan).