Kategori
All

Masyarakat Dan Pemerintah Harus Bergandeng Tangan Dalam Menghadapi Kekerasan Pada Anak

 

Depan Kantor P2TP2A kota Tangsel. Dari 136 kasus Ada 95 Kasus Kekerasan Anak di Tangsel. Padahal Tangsel disebut Kota Layak Anak.

 

Busur News Com,Tangsel – Berbanding terbalik, kota layak anak yang disematkan untuk kota Tangerang Selatan, ternyata tidaklah berbanding lurus dengan yang senyatanya. Selama dua tahun terakhir, kasus kekerasan seksual maupun kekerasan pada anak, di kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 secara keseluruhan angka kasus kekerasan pada anak sebanyak 136 dengan jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 92 kasus, sementara pada tahun 2017, angka kekerasa yang baru diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Tangerang Selatan sebanyak 32 kasus dengan kategori kekerasan pada anak.

“Jadi kasus kekerasan, pada setiap tahunnya meningkat, dan jenis kasusnya beragam, baik secara fisik, psikis mapun seksual, saat ini ada juga kasus remaja yang membuang bayi.” ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Herlina Mustikasari saat ditemui tim redaksi  Jumat (19/05) di Jl. Ciater Tangerang Selatan.

Selain itu, Herlina juga menjelaskan, tingginya peningkatan kasus kekerasan selama dua tahun terakhir, disebabkan karena perkembangan pesat teknologi dan adanya ketidak nyamanan anak di dalam rumah, yang semestinya rumah merupakan bagian dari pagar anak.

“Ini tentu ada penyebabnya, dan kita menyadari, pertama karena begitu mudahnya mengakses situs situs porno, ini karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa mudahnya diakses, kedua karena adanya ketidak nyamanan anak pada orang tua di rumah, sehingga si anak ini lebih mendengar masukan dari luar dibandingkan dari dalam rumah,” Jelas Herlina .

Senada dengan Herlina, Pengurus Kohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabotabeka-Banten, Sintia Aulia Rahma menambahkan, upaya untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak baik secara fisik maupun psikis harus dikawal oleh semua elemen masyarakat, yang terpenting adalah mengkawalnya dari dalam rumah.

“Semua harus berperan aktif mengontrolnya, mulai dari rumah karena kekerasan terhadap anak bisa terjadi di dalam rumah entah itu dilakukan oleh pamannya, supirnya atau bahkan ayahnya.” tambah Sintia, saat dihubungi lewat pesan singkat, Wats Apps Jumat (19/05).

Penggiat Kajian Perempuan dan Kesetaraan Gender ini lebih lanjut menjelaskan, selain di dalam rumah, kekerasan biasanya tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, dan terjadi di dalam rumah saja, di lingkungan sekolah dan tempat bermain juga sering terjadi.

“kemudian di sekolah kekerasan biasanya dilakukan oleh teman, kakak kelas bahkan gurunya serta di lingkungan sosialnya yang bisa jadi kita tidak tahu atau si anak melakukan aktivitas sosialnya dengan siapa maka siapa saja bisa melukai dirinya.” jelas Sintia.

Oleh karena itu, masih lanjut Sintia, peran utama orang tua sangatlah penting, bagaimana orang tua mendidik dan mengajarkan anak tentang pemahaman atau sikap positif, agar dapat menghindari subjek yang ingin mencelakakan anak.

“Peran orang tua sangat penting, dan
kedua orang tua juga harus tegas mengontrol anak dalam menggunakan gadget, anak harus diajarkan norma agama dan budaya yang baik.” lanjut Sintia.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari sebelumnya, Kapolres Tangerang Selatan, berhasil mengungkap kasus kekerasan pada anak, dalam hasil ungkapan tersebut, sebanyak 7 kasus kekerasan pada anak berhasil diungkap, diantaranya 4 kasus terjadi di Tangerang Selatan dan 3 kasus terjadi di Kabupaten Tangerang.

Pemerintah kota Tangerang Selatan, jelas Sintia, harus memiliki program-program yg responsif terhadap kasus ini, misalnya bekerja sama dengan P2TP2A atau Dinas-Dinas terkait, mengadakan pelatihan dan gencar melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada anak.

“Pencegahan dan controling pada anak maupun sikap anak yang lebih positif dan berprestasi, atau buat himbauan agar seluruh element masyarakat ikut serta bersama-sama, mengontrol anak-anak di sekitarnya.” jelas Sintia (Tegas).

Sebagaimana diketahui, masalah kekerasan pada anak, Pemerintah sudah membuat serangkaian aturan terkait persoalan anak, sebagaimana tertera dalam Undang-undang (UU) Perlindungan Anak, Pasal 72 telah dijelaskan Tentang Peran Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak. Menanggapi hal tersebut.

Menyikapi hal tersebut, ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Herlina Mustikasari juga menghimbau, agar pemerintah dan masyarakat, agar bergandengan tangan, untuk bisa mencegah kekerasan pada anak.

“Kita harus bergandengan tangan, untuk bisa mencegah kekerasan pada anak, bergandengan tangan itu dari Masyarakat dan pemerintah. Saya optimis jika semuanya bergandengan tangan kasus kekerasan pada anak ini akan menurun. Saya juga fesimis jika tidak adanya bergandengan tangan kekerasan pada anak akan mengalami peningkatan.” ujar, Herlina.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi, komentar dan Tanggapan dari Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany, Komnas Ham, maupun Dinas Terkait di kota Tangerang Selatan.

(Gol,Rn).