Kategori
Artikel

MAHFUD MD : tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga digugat di Mahkamah Konstitusi.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta -Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara MAHFUD MD mengungkapkan tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga digugat di Mahkamah Konstitusi.

 

yang pertama adalah karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional.

“Banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya,”
ujar Mahfud.

 

Kedua, karena ada permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi.

Ketika pembuat regulasi hendak membuat undang-undang ada pihak terkait yang setuju dengan persyaratan tertentu sehingga terjadi tukar menukar materi.

“Pernah ada persoalan seperti ini tentang kesepakatan undang-undang yang kemudian kami batalkan di Mahkamah Konstitusi,”
ujar Mahfud.

 

Ketiga, ada suap dalam pembuatan undang-undang.

“Ini soal jual beli pasal dalam proses pembentukan undang-undang,”
kata Mahud.

 

Banyak isi undang-undang yang dibatalkan MK gara-gara suap.

“Ada delapan orang narapidana yang terbukti melakukan jual beli pasal, dan mereka tertangkap lalu dipenjara,”
kata Mahfud.

TIGA hal ini bukan hanya urusan Kementerian Hukum dan HAM, namun juga banyak pihak lainnya sehingga mereka harus ikut turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.

–. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
SEGERA melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke peradilan setelah ketua DPR ini kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e.

 

“Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi,”
jelas Mahfud.

*Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan maka praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur*.

“Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi,”.

 

Mahfud menilai
KPK berwenang menangkap Setya Novanto, namun dengan beberapa syarat.

“*Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan DIKHAWATIRKAN TIDAK KOOPERATIF*,”.

 

Kemarin,
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-e dan menyatakan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 untuk Setya Novanto.

Saut menyebutkan bahwa KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-e dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada SN di rumah di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat sore, 3 November 2017.

(Rn)