Kategori
Artikel

LEMBAGA KEAGAMAAN MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PERHATIAN KHUSUS ATAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (medsos).

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta- LEMBAGA KEAGAMAAN
MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PERHATIAN KHUSUS ATAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (medsos).

 

Paling tidak selama tiga bulan ini, September-November, mereka menggelar rangkaian pelatihan literasi medsos bagi kaum muda di berbagai kota atau lokasi.

Tujuannya agar kaum muda paham betul cara bermedsos ria secara baik dan benar, serta tidak terperosok ke jerat RADIKALISME dan AKSI TERORISME.

 

Lembaga-lembaga agama itu menyelenggarakan pelatihan medsos bekerja sama dengan
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kemenkominfo.

 

MUI misalnya, menggelar pelatihan di 16 kota atau lokasi.

KWI dan PGI masing-masing mengadakan latihan di tujuh kota.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan

Parisada Hindu Dharma masing-masing di lima kota.

Sementara itu kelompok antariman akan menggelar pelatihan medsos di lima kota.

 

Tujuan pelatihan,
Yang rata-rata diikuti 100-an peserta per kota itu, antara lain untuk membuka wawasan dalam bermedsos.

Peserta diperkenalkan dengan berbagai teknik dan cara mempergunakan serta memproduksi konten medsos.

Selain itu,
Mereka diajak mengenali seluk-beluk medsos seperti informasi bohong (hoaks), berita palsu, dll.

Peserta dilatih mengenali berbagai tata cara bermedsos, baik yang berkaitan dengan etika berkomunikasi lewat medsos maupun ketentuan hukum atau UU yang melandasinya.

Dalam kaitan dengan bermedsos itu, MUI menerbitkan fatwa No 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman dalam Bermuamalah melalui Media Sosial.

Bermuamalah adalah proses berinteraksi antarindividu atau dengan kelompok.

Dalam kaitan dengan medsos,
MUI mengharamkan sejumlah hal, di antaranya
GIBAH
(penyampaian informasi tentang orang atau kelompok yang tidak disukai),
FITNAH
(informasi bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain),
NAMIMAH
(adu domba atas seseorang atau kelompok),
BULLYING, dan UJARAN KEBENCIAN dan permusuhan yang berkaitan dengan SARA lewat medsos.

 

MUI DALAM FATWANYA MELARANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS),
KONTEN PORNOGRAFI DAN KEMAKSIATAN,
TERMASUK MENYEBARKAN KONTEN YANG TIDAK TEPAT TEMPAT DAN WAKTUNYA.

MUI juga mengharamkan penyebaran konten informasi dengan maksud menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.

Aktivitas buzzer yang memproduksi dan menyebarkan berita hoaks, gibah, fitnah, ujaran kebencian, dan lain-lain juga diharamkan.

Sementara itu,
KWI menerbitkan buku Panduan Penggunaan Medsos, dan mengingatkan agar umat benar-benar paham etika berkomunikasi, berinteraksi, dan pembuatan konten yang disebarkan lewat medsos.

Karena moralitas menjadi otoritas lembaga keagamaan,
ETIKA bermedsos menjadi tekanan dalam buku itu.

KWI juga mengharapkan gereja lokal seperti keuskupan-keuskupan, paroki, dan lembaga-lembaga di lingkungannya membuat panduan bermedsos yang sesuai situasi dan kondisi umatnya.

Misalnya apa yang dibolehkan dan dilarang disebarkan di medsos.
Gereja setempat bisa pula menetapkan pedoman usia berapa anak-anak boleh menjadi pengguna medsos.

Bahkan keuskupan bisa pula menetapkan
‘AKSI PUASA TANPA HP’
Pada Jam-jam tertentu.

(Rn)