Kategori
News

Larangan Export CPO Oleh UNI Eropa ,Jokowi Harus Pecat Menteri KLH

 

Busur News Com,Jakarta- Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit, dengan sorotan utama Asia Tenggara, terutama Indonesia.

Berdasar siaran pers Parlemen Uni Eropa pada pekan kemarin, Resolusi itu menilai industri sawit menciptakan masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu secara khusus menyebut industri sawit Indonesia sebagai salah satu pihak pemicu masalah-masalah tersebut.

Resolusi ini disetujui 640 anggota Parlemen Uni Eropa, ditolak 18 lainnya serta 28 sisanya abstain. Laporan itu akan diserahkan ke Komisi dan Presiden Uni Eropa.

Parlemen Uni Eropa mendesak Komisi Uni Eropa menerapkan skema sertifikasi tunggal bagi produk sawit impor demi menghentikan dampak buruk industri ini. Resolusi itu juga menyarankan penghentian penggunaan minyak nabati secara bertahap sampai 2020.

Tentu saja resolusi Uni Eropah ini akan semakin memperparah pemasukan devisa negara ,dimana uni eropah setiap tahunnya mengimport 7 juta ton minyak sawit
Ancaman Boikot Produk Sawit oleh negara Uni Eropa akibat kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup tidak bekerja dengan baik dan berpotensi akan merugikan kehidupan Petani sawit dan Industri sawit Indonesia.
Tentu saja ini merupakan bentuk kerja dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup yang tidak becus dalam melakukan kampanye dan sosialisasi serta pendataan terkait isu isu lingkungan hidup ,korupsi ,pekerja Anak serta pelanggaran HAM dalam Industri Kehutanan ,kalau sebenarnya Industri sawit indonesia tidak melanggar hal hal yang dituduhkan parlemen uni eropah

Lalu sudah hampir Dua tahun dana pungutan eksport CPO dipungut dari usaha Perkebunan ,dan salah satu tujuan untuk melakukan kampanye tentang hasil sawit Indonesia untuk melawan kampanye hitam terhadap Industri perkebunan sawit

Nah patut dipertanyakan pengunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang katanya untuk membantu kampanye produk sawit Indonesia agar tidak di tolak oleh luar negeri terkait masalah pengrusakan lingkungan , pelanggaran HAM dan isu pekerja anak .

Hal lain yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo untuk bisa meyakinkan masyarakat Uni Eropah agar tidak menolak produk Industri sawit Indonesia yaitu dengan mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang tidak becus bekerja terkait sosialisasi dan pendàtaan tentang Industri sawit Indonesia yang sudah ramah Lingkungan ,dan zero pekerja Anak dan melakukan pelanggaran HAM serta tidak adanya pratek pratek korupsi dalam kegiatan Industri sawit

Jika terus mempertahankan Menteri KLH yang tidak mengerti kalau Industri sawit itu merupakan Industri andalan bagi penerimaan negara Maka dikhawatirkan Industri sawit akan merosot dan 4 juta Rakyat indonesia kehilangan mata pencahariannya .

Wakil Ketua Umum Gerindra

Arief Poyuono

 

(Riena).