Langkah pembatasan yang sudah dilaksanakan selama ini berhasil menekan penyebaran covid-19.

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Langkah pembatasan yang sudah dilaksanakan selama ini berhasil menekan penyebaran covid-19.
Meski grafiknya sudah menurun, Ibu Kota Negara belum berada dalam kondisi aman untuk memulai kegiatan sehari-hari.
Langkah yang ditempuh setelah evaluasi secara saksama bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Rabu (3/6) malam menunjukkan pemerintah sangat memperhatikan kesehatan masyarakat.
Pelaksanaan masyarakat produktif dan aman covid-19 tidak dilakukan dengan serta-merta.
Sejauh ini baru 102 kabupaten/kota yang diizinkan untuk memulai kembali kegiatan masyarakatnya. Di 102 kabupaten/ kota itu memang diketahui belum ada kasus covid-19 sehingga dikategorikan sebagai zona hijau yang diperkenankan menjalankan kegiatan sehari-hari.

Sistem monitoring dan evaluasi memang harus dijalankan secara ketat.
Dashboard yang dimiliki gugus tugas menjadi alat ukur yang dipakai untuk menilai kondisi sebuah daerah.
Setelah zona hijau, gugus tugas sedang mempertimbangkan zona kuning untuk bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman covid-19.
Untuk dua zona lain, yaitu oranye dan merah, diputuskan untuk belum boleh diizinkan melakukan kegiatan.

DKI Jakarta dinilai masih masuk dalam kedua zona itu karena masih ada 66 rukun warga atau 2,8% RW yang masih membutuhkan pengawasan intensif.
Gubernur DKI Jakarta berharap dua pekan mendatang kondisinya akan semakin baik sehingga masyarakat bisa menjalankan kegiatan yang sehat, aman, dan produktif.
Apabila kita ingin mempercepat mengembalikan kondisi Jakarta untuk bisa segera menjalankan kegiatan produktif dan aman covid-19, jawabannya ada pada masyarakat.

Sejauh mana kita mau disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, “Protokol kesehatan harga mati!”

Perpanjangan PSBB di Jakarta tentu membawa biaya.
Paling tidak kondisi ekonomi masyarakat masih akan tertekan.
Jangan lupa, perekonomian Jakarta merupakan pilar perekonomian nasional.
Rantai pasokan nasional akan terganggu ketika Jakarta masih diminta untuk melakukan hibernasi.

Untuk tidak membuat perekonomian terus berhenti, Gubernur DKI menjadikan Juni ini sebagai PSBB transisi.
Beberapa kegiatan yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat dan memiliki efek risiko terkendali sudah bisa dimulai kembali.
Namun, apabila sepanjang masa transisi ada peningkatan kasus lagi, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi.
Pemerintah pun sudah mengantisipasi perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran bagi penanganan covid-19 dinaikkan dari Rp405 triliun menjadi Rp720 triliun.
Bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat miskin akan kembali dikucurkan, termasuk untuk subsidi listriknya.
Kita tidak boleh berlama-lama dengan kondisi wabah seperti ini.
Ada batas yang masih kita toleransi dan setelah itu semua akan dihadapkan pada kesulitan.

Bukan hanya kemampuan ke- uangan negara yang semakin menipis, kemampuan dunia usaha untuk bisa bertahan juga ada batasnya.

Berulang kali kita sampaikan, jangan sampai dunia usaha mengalami punch drunk, apalagi sampai knock-down.
Kalau sempat dunia usaha terjatuh, akan sulit bagi mereka untuk bisa bangkit.
Butuh suntikan modal kerja yang tidak kecil agar kegiatan bisnis bisa berputar kembali.
Dalam kondisi seperti sekarang, kita jangan pernah berpikir untuk bisa meraih keuntungan apalagi tumbuh.
Bisa bertahan saja sudah merupakan kesuksesan luar biasa.
Kita harus berupaya menyelamatkan dunia usaha karena 85% perekonomian negara ditopang oleh mereka.
Itu mencakup semua kelompok, baik itu pengusaha besar, menengah, maupun kecil dan mikro.
Pandemi covid-19 membuat semua kelompok itu terdampak.
Mereka yang bertahan hanyalah yang bergerak di bidang kesehatan, farmasi, kebersihan, dan makanan serta minuman.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar Indonesia Moving Forward mengatakan enam sektor yang menyumbangkan 69% terhadap produk domestik bruto memang terpukul berat.
Keenam sektor itu ialah industri pengolahan, perdagangan besar, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, pertambangan, dan transportasi.
Dampak yang lebih berat dari terganggunya keenam sektor andalan itu ialah kepada pengangguran.
Jumlah orang yang terkapar karena PHK sekarang ini mencapai 3,7 juta.
Kita tidak boleh membiarkan jumlah itu terus membesar.
Ini membutuhkan disiplin bersama karena, kalau tidak, kita semua merasakan akibatnya.

@drr