Kategori
Artikel

Kuasa & Wewenang, saya menyoroti soal sulitnya meminta pertanggungjawaban

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Kuasa & Wewenang, saya menyoroti soal sulitnya meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan wewenang karena pemegangnya ‘hanya mau bertanggung jawab ke asal atau akar sumber kuasa itu’.

Ada tanggapan kritis yang mengusik saya untuk menulis ini, lantaran si pembaca mampu menyimpulkan secara dikotomis (baca: logika biner = memperlawankan 2 kubu untuk memperjelas posisi akal sehat antarposisi di sini versus di sana), yaitu berhadap-hadapannya soal ‘nilai versus kepentingan’.
Saya hormati tanggapan itu karena ia memakai pijakan ‘akal sehat’ dalam menggarap persoalan dalam diskusi pendapat.
Memang dalam penelitian antropologi budaya Clifford Geertz (yang kencang meneliti budaya Indonesia bersama istrinya (dahulu) Hildred Geertz, yang saling melengkapi antara ekonomi pertanian dan kebudayaan).
Si antropolog ini induktif (dari ‘bawah’, dengan mengalami sendiri) mengklasifi kasi akal sehat pada tataran paling elementer, saat orang mencandra dan menghayati kehidupannya dalam konsepsi pandangan jagad/dunia yang ia alami.
Lalu, ia usahakan dengan budinya untuk ia ‘mengerti’, pahami, lalu ia rumuskan dalam common sense.
Kemudian berturut turut, ketika akal sehat (akal budi) belajar dan bergaul dengan pendidikan kognitif, lalu masuklah tahapan ilmu pengetahuan.

Namun, dideskripsi pula truth untuk nonkognitif, yaitu pengetahuan dari 5 indra, istilah Baumgarten adalan sensual cognition, yang adalah estetika. Sesudah estetika, lalu dicatat Geertz, yaitu agama sebagai pemahaman yang sumber truth (kebenarannya) dari wahyu Allah, yang dipercayai sebagai ultimate reality, jadi dipercayai sebagai kebenaran sejati dengan dan karena keyakinan atau belief.
Kita akan fokus ke common sense; akal sehat untuk menajamkan soal nilai berhadapan dengan kepentingan.

Dunia modern tidak memercayai tujuan/maksud (purpose), tetapi hanya percaya cause, maka motonya adalah itu terjadi tanpa terikat apa pun.
Makna di mana tempatnya? Dunia modern menawari, bahkan menjerat sudah secara praktik hidupnya, untuk mencapai dan menghasilkan terus menerus ‘kuasa’ di dalam jagat (semesta), yang hampa makna; devoid of meaning, lebih tandas mengosongkan makna. Lihat budayanya (science) yang paling berkuasa dalam sejarah untuk terus meneliti, menemukan yang baru dan bertumbuh.
Hasil langsung modernitas adalah kuasa, yang dikobarkan terus oleh aliansi perkembangan dan kemajuan ilmu dan pertumbuhan ekonomi.
Modernitas dibangun di atas kepercayaan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah mendasar sekali (absolutely essential).
Mengapa perkembangan seperti ini?
Noah menegaskan (dalam dikotomi logika biner) antara science (ilmu pengetahuan) dan religion (agama) (p.189 ibid. “Homo Deus”).
Ilmu pengetahuan mempelajari fakta-fakta, sedangkan agama bicara atau membahas nilai-nilai.
Ilmu pengetahuan harus ‘tutup mulut’ (ekstremnya), mengenai keyakinan dan kepercayaan religius.
Demikian pula agama, tidak punya otoritas kata untuk membahas fakta-fakta ilmiah.
Sejarah menunjukkan fenomena proses sekularisasi agama.
Sekularisasi adalah proses perubahan masyarakat dari pembentukan identitasnya (konstruksi bangunannya) berpijak dan mengacu pada nilai dan ‘institusi’agama, berubah acuannya ke nilai-nilai saeculum dunia, secular = duniawi!
Ranah/wilayah yang semula dikonstruksi di bawah hukum-hukum dan ajaran agama mengalami proses perubahan karena science, perkembangan ilmu pengtahuan menuju ke wilayah-wilayah duniawi dengan hukum dan tata sekuler.
Homo Deusnya Noah Harari, sebenarnya saya pikir, menegaskan habis mengeringnya makna dan yang tinggal hanyalah nilai ekonomis, kapital sebagai acuan yang dihidupi orang-orang modernitas ini, meneruskan ‘babagan’ perkembangan peradaban dari berpusat pada Tuhan: teosentris seperti abad tengah, yakni kuasa Tuhan menentukan semua, lalu dengan renaissance dan will to truth.

Pencarian kebenaran fakta ilmu pengetahuan dan menaruh manusia si pelaku, aktor semesta ini, maka masuklah tahapan anthroposentris.
Dewasa ini, saat ini (sebelum covid-19) bergeloralah semangat meyakini ‘humanisme’, yang menegaskan manusialah dengan kehendak bebasnya dan akal budi sehatnya merupakan otoritas tertinggi dari semuanya.
Kita menaruh acuan dan mempercayakan hidup pada rasa perasa atau feeling dan hasrat kita.

Kekuasaan
Saya kagum saat sampai titik penting ini pada Bung Hatta.
Di saat negeri derita dan aniaya terhadap hasrat untuk survival di pembuangan Digul, sedih menangis menyaksikan teman-temannya satu persatu meninggal karena frustrasi kehilangan hasrat hidup.
Juga tidak mampu menggunakan anugerah berharga Tuhan, yaitu akal budi, akal sehatnya untuk mengontrol, menguasai, bahkan menjadi nakhoda buat hasrat hidup ini.
Sigmund Freud dengan jasa pokoknya melalui psikoanalisis; analisis bagian psiko manusia melalui induksi praktik membereskan hasrat-hasrat yang direpresi dan trauma alam bawah sadar untuk dibawa ke kesadaran, dimaklumi akal sehat dan penerimaan diri, memberikan pada kita sumber hasrat ini ada di ID.
Dengan itu, psikoanalisis Freud berjasa untuk mengenali apa itu hasrat, yang bila muncul akan berhadapan dalam diri manusia dengan ego: inilah penentu rasional subjek manusia apakah ID (baca: hasrat insting), yang muncul akan dituruti atau tidak.
Hasrat ini naluri yang bergelora begitu saja dan saat muncul, ego rasional penentunya melihat sikon atau realitas yang ada, diiyakan atau disublimasikan, ditunda karena tak bisa dipenuhi. Hasrat itu tidak buruk atau baik, ia sumber yang membuat manusia hidup, gelegak daya hidup, kata Nietzsche.

Namun, manusia diberi kemampuan dengan akal sehatnya untuk menguasainya demi kepentingan- kepentingan apa?
Inilah tugas akhir tulisan ini, soal kepentingan atau interes. J Habermas, fi lsuf yuritis dari teori kritis sekolah Frankfurt menjabar ada kepentingan naluriah dalam ranah serupa hasrat, yaitu cognitive interest; ingin tahu, ingin belajar paham dan mengetahui.

Hasrat untuk kuasa berhadapan dengan will to truth dalam sejarah Republik Indonesia ini, sudah diwariskan ke kita oleh pendiri bangsa dengan akal sehat yang dahsyat dalam wujud sistem masyarakat demokratis yang diberi rambu dasar konstitusi UUD 1945.
Dengan nilai-nilai 5 sila sebagai visi bermasyarakat dan bernegara ditulis jelas-jelas di alinea ke-4 UUD 1945.

Mengapa dipilih demokrasi untuk kita?

Akal sehat cerdas para pendiri bangsa, paham dan kenal sekali bahwa kita ini bangsa yang majemuk, ragam local wisdom dan identitasnya, bayangkan bila tiap-tiap hasrat untuk kuasanya liar, mau dipenuhi masingmasing, apa jadinya?

Demokrasi adalah sistem politik yang paling mengakomodasi kemajemukan Nusantara menjadi Indonesia.

 

@drr