Kuasa Hukum Syahganda: Banyak Permintaan Substansial Kami Ditolak Hakim, Ada Apa?

 

Jakarta (Busurnews) Sidang lanjutan dugaan hoax, ujaran kebencian terhadap DR. H Syahganda Nainggolan kian menarik banyak perhatian publik. Dari fakta persidangan yang dilansir berbagai media adanya perbedaan pendapat terkait keterangan saksi fakta, saksi ahli, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Syahganda Nainggolan

Pada sidang virtual ke XI, Rabu 24/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat awak media mengkonfirmasi berita seputar sidang Syahganda Nainggolan yang didakwa hoax terkait aksi demo penolakan RUU Omnibuslaw Tahun 2020 lalu.

Dalam keterangannya Kuasa Hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa banyak permintaan terdakwa dan kami selaku kuasa hukum ditolak Hakim seperti agar Terdakwa dihadirkan ke persidangan, kuasa hukum diberi kemudahan akses bertemu langsung dengan terdakwa untuk konsultasi, hingga meminta Tim Penyidik Kepolisian dihadirkan ke Persidangan guna meminta keterangannya.

Akibatnya Alkatiri jelaskan, banyak kejadian dalam persidangan yang tidak terungkap seperti tanggal Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan), tanggal Pelaporan, Keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli, yang kesemua sangat prinsip dan substantif dalam proses pemerikasaan, penahanan hingga penangkapan terdakwa.

“Seperti yang terjadi di sidang tadi (24/2/2021) saksi ahli ditanya soal kapan dimintai keterangan oleh penyidik, ahli jawab tidak tahu, ia jawab lupa, sampai ditanya kapan waktu apakah pagi, siang, sore hingga keberangkatan ke Bareskrim Jakarta naik pesawat dll, dia jawab lupa,” terang Alkatiri heran.

Melanjutkan keterangan Alkatiri, karena banyak hal subtansial tidak terjawab bahkan cenderung lupa, maka kami.meminta Penyelidik dihadirkan agar semua terungkap, terang benderang, sehingga dalam persidangan tak ada lagi perdebatan dan jawaban katanya, lupa, dan tidak tahu.

“Banyak keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli yang ringankan terdakwa atas dugaan yang disandang Syahganda, namun demikian kami tim kuasa hukum tetap meminta Hakim agar Penyidik dan terdakwa bisa dihadirkan dipersidangan tidak virtual yang banyak kendalanya, masa sidang dilain perkara ada yang bisa hadir terdakwanya, dan jangan protokol kesehatan dijadikan alasan selalu,” tutup Abdullah Alkatiri.(Bbg)