Kategori
All hukum

Kuasa Hukum Ahmad Matdoan Sesalkan Direktur LBH Lukman Karena Serang Ranah Pribadi

Busurnews.om,  Jakarta – Kejanggalan Pelaporan Dalam Dugaan
Jakarta, busurnews – Pengacara Hasyim Rahayaan, Ahmad Matdoan (AM) mengatakan jika kuasa hukum Pelapor terdapat terdapat 6 (enam) kejanggalan, tentunya harus ada juga 6 (enam) jawaban, dan kami baru menanggapi 1 (satu) kejanggalan,

“Padahal tanggapan yang disampaikan tersebut sudah menjawab secara keseluruhan dugaan kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum Pelapor,” kata AM saat ditemui di Condet-Jakarta Timur, kamis kemarin (18/6/2020).

Ahmad Matdoan menilai bahwa yang berwenang sudah menerangkan keaslian blangko ijazah maupun kebenaran isi atau keterangan dalam ijazah dan transkrip nilai adalah pihak Perguruan Tinggi.

“Tetapi bukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti), karena perguruan tinggi adalah intitusi yang menerbitkan atau mengeluarkan ijazah,” tandasnya.

Sementara kuasa hukum Pelapor menggunakan pendekatan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain), “Kan bukan terdapat 6 (enam) masalah yang diteliti, maka harus terdapat juga 6 (enam) jawaban, ya tentunya nggak nyambunglah,” sanggahnya.

Sebelumnya, Praktisi Hukum Abdul Halik Roroa, Hasyim Rahayaan dengan melaporkan ke Polres Maluku Tenggara (Malra), adanya dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah beserta transkrip nilai yang dimiliki Hasyim, pada tanggal 15 Mei 2020.

Diwaktu bersamaan, Kuasa Hukum Hasyim Rahayaan, Ali Zein Difinubun menambahkan, jika pangkalan data mahasiswa dan surat dari LL Dikti yang dipergunakan Pelapor sebagai bukti atas dugaannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti kuat dalam membuktikan dugaan ijazah Hasyim Rahayaan asli atau palsu.

Menurut Ali Zein, LLDikti tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan legalitas ijazah asli atau palsu.

“Kemudian dari konteks fungsi, bahwa fungsi Pangkalan Data Mahasiswa (Forlap Dikti) hanya sebagai informasi saja, itu menurut undang-undang bukan menurut kami,” jelas Ali Zein.

Dia juga menegaskan, sesuatu yang sesat jika kuasa hukum Pelapor menggunakan pangkalan data mahasiswa dan surat dari LLDikti sebagai bukti atas dugaan ijazah dan transkrip nilai Hasyim Rahyaan adalah palsu.

Tim Kuasa Hukum Hasyim Rahayaan juga menyesalkan atas pernyataan Direktur LBH ARI Lukman Matutu karena sudah menyerang ranah pribadi. “Tidak fokus pada materi perkara, mestinya sebagai senior memberikan contoh yang baik,” tandasnya..(dms)