Kategori
KPK

KPK Perlu Memantau BPK dan BPK – P

 

Oleh :  Alatas .E.L

Busur News Com, Jakarta – Terkait dengan adanya OTT oleh oknum petinggi BPK, maka kita bisa menganalisa dan berasumsi, bahwa tidak menutup kemungkinan adanya main mata dan kerja sama negatif antara Kepala Daerah yang ada di Tanah Air (Indonesia).

” Bisa jadi antara BPK dan BPK-P serta petinggi Daerah, mulai Bupati, Walikota serta Gubernur yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dan Pengecualian (WDP) sehingga Daerah tersebut tidak dianggap Disclaemer…,” ungkapnya Alatas.

“Predikat WTP maupun WDP di Daerah yang ada di Tanah Air kita ini (Indonesia) masih ada yang kita lihat mengenai hal yang janggal tentang predikat tersebut,”katanya..

Pertanyaannya  saya,

“apa bisa dan layak kah Daerah yang masih carut marut Birograsi dan Managemen Keuangan dan Pengelolahannya, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim namun mendapat predikat WTP atau WDP..,”jelas Alatas.EL.

Saya bernaung di DPP-LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (Divisi.Hubungan Antar Lembaga) sengaja menjelaskan dan memaparkan opini dan asumsi saya ke Awak Media Online  BNC Nasional 24 Jam.

Semoga ada PR baru buat KPK yang mungkin belum di sentuh permasalahan antara Kepala Daerah dan Oknum BPK dan BPK-P khusus nya Perwakilan yang ada di Daerah.

“Dan mungkin  Predikat WTP serta WDP tersebut hanya hasil Lobby dan Main Mata..!!”pungkasnya.

” Itu akan berdampak dan menjurus ke Gratifikasi,”tutup Alatas mengakhiri.

(Rn)