KPK Harus Tuntaskan Kasus E- KTP Dan BLBI

 

 

Oleh : Sandri S.sos

 

Busur News Com,Jakarta.- “antara kerja Target atau kejar trayek”
*Jangan Hanya Sebatas Temuan Tanpa Penyelesain*

Beberapa bulan belakangan KPK disibukkan dengan kasus dugaan korupsi pada megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. dan sudah menjadi konsumsi publik tak boleh di acuhkan kasus ini. Ungkap Sandri Rumanama (Aktivis Yang Selalu Berkicau Soal Korupsi & Ketidakadilan ini)

saya cuman mencoba berfikir positive saja. Dalam waktu yang Begitu berdekatan, antara Kasus E-KTP. tiba tiba saja KPK mengumumkan bahwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ditingkatkan ke penyidikan.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN *Syafruddin Temenggung* sebagai tersangka.
saya secara pribadi beri apresiasi penuh terhadap kerja keras KPK. namun saya juga ragu dengan kerja KPK sebab banyak temuan yang menumpuk tanpa Penyelesain. yang saya kuatirkan jangan sampai ada target politik di balik kasus. E-KTP Masih burum suram. tiba tiba BLBI Kembali di angkat. sibuk sekali KPK. padahal mereka sendirinya juga sering mengeluh dan mengakui kekurangan tenaga penyidik dan administrasi. pokoknya personil KPK itu kurang. di tengah kekurangan yang di miliki KPK namun KPK begitu gerilya terhadap kasus kasus besar yang membutuhkan kerja keras pula. tapi sudahlah saya ber-ikhtiar positif saja ke KPK asal mereka harus mampu menyelesaikan kasus kasus tersebut.

kami akan kawanl kasus BLBI & E-KTP. Sampai tuntas. GmnI Tak pandang bulu dalam menegakkan hukum. kami tak perlu gubris walau dia itu senior. tak pandang siapa yang terlibat. yang salah harus di hajar. yang maling harus di sikat. yang melanggar hukum harus merasakan sanksi hukum atas perbuatan mereka sendiri. Tegas Sandri Rumanana. *Pengurus Presidium Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GmnI)* ini.

coba bayangkan Nilai kerugian negaranya dari kasus e-KTP, & BLBI. Kerugian negara dari Kasus BLBI yakni Rp 3,7 triliun. Itupun masih terkait satu obligor yang menerima SKL, padahal belum melunasi utangnya.
belum para obligor yang lain.
selain itu kasus E-KTP yang menjadi kasus Trend di konsumsi publik ini juga merugikan negara 2.3 triliun para koruptor dari kedua kasus ini merugikan negara sekitaran 5.10 triliun uang sebanyak ini di ambil oleh mereka maka mereka harus merasakan akibatnya itu harus.

 

(Riena)