Kotak Saran atau ‘Suggestion Box’.Alih-alih diisi kertas masukan atau kritik, kotak itu malah dipenuhi uang kertas dan koin seperti kotak amal yang sering dijumpai di minimarket

 

 

Busurnews.com , JAKARTA —Kotak Saran atau ‘Suggestion Box’.Alih-alih diisi kertas masukan atau kritik, kotak itu malah dipenuhi uang kertas dan koin seperti kotak amal yang sering dijumpai di minimarket.

‘Siapa bilang orang Indonesia miskin?’.

Kotak saran berisi uang itu tidak selamanya membuktikan orang Indonesia tidak miskin.
Tidak sedikit pula orang mengisi kotak amal dari kekurangan mereka, bukan dari kelebihan uang yang dimiliki.
Mereka berniat berbagi sesuai dengan pesan moral yang mereka yakini bahwa beramal ialah tiket masuk surga.
Kebiasaan berbagi itulah yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara paling dermawan di dunia pada 2018.

Posisi pertama menurut survei yang dilakukan Charities Aid Foundation (CAF), organisasi nonprofit asal Britania Raya yang bergerak di bidang amal dengan data yang dihimpun Gallup, perusahaan riset asal Amerika Serikat. Kedermawanan rakyat negeri ini sangat nyata selama pandemi covid-19. Kegiatan berbagi tumbuh subur di kalangan warga, yang mampu membantu mereka yang tidak beruntung tanpa pandang asal usul maupun keyakinan. Kedermawanan masyarakat itu justru dimanfaatkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) untuk mendapatkan dana operasional. Modusnya JI menyebarkan 20.068 kotak amal di seluruh Indonesia.

Menurut polisi, di kotak amal untuk pendanaan kelompok teroris JI tersebut tercantum nomor SK dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Kementerian Agama. Kata polisi, kebanyakan dari kotak amal itu ditempatkan di warung makan karena hanya perlu meminta izin dari pemilik atau pekerja di warung tersebut. Pengumpulan uang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pasal 4 menyebutkan pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah menteri sosial apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara.

Bila pengumpulan uang atau barang untuk satu wilayah provinsi, cukup meminta izin kepada gubernur dan izin bupati/wali kota untuk pengumpulan di wilayah kabupaten/kota. Penempatan kotak-kotak sumbangan yang lazim disebut kotak amal diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pasal 5 ayat (1) huruf h membolehkan penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum.

Juga dibolehkan Pasal 11 ayat (1) huruf g Permensos Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Sesungguhnya tidaklah mudah untuk menempatkan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum karena harus mendapatkan izin tertulis dari menteri sampai bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengumpul sumbangan ialah organisasi yang jelas keberadaannya. Karena itulah, sesuai dengan keterangan polisi, JI menggunakan yayasan tertentu untuk mendapatkan izin pengumpulan dana melalui kotak amal yang dipasang di beberapa lokasi yang mudah dijangkau orang. Kotak amal tersebut terdaftar resmi. Saat ini kotak amal dapat dengan mudah dijumpai pada ruang-ruang publik seperti warung makan dan toko swalayan.
Penelitian berjudul Komersialisasi Kotak Amal itu menyebutkan mereka (pemilik kotak amal) membangun relasi yang saling menguntungkan dengan pemilik tempat yang dititipi melalui pemberian timbal-balik berupa doa-doa dan keuntungan lainnya.
Tinjauan pustaka penelitian itu menyebutkan lembaga amal sudah diteliti James Leiby (1984).

Dalam analisisnya, Leiby mencoba melihat motif ekonomi politik yang melatarbelakangi munculnya lembaga amal.
Untuk mendapatkan dana, lembaga amal menggunakan simbol-simbol dan doktrin keagamaan.
JI sepertinya memahami betul psikologis penderma sehingga menggunakan simbol-simbol keagamaan pada kotak amal.
Kotak amal JI menjual kemiskinan untuk kejahatan.
Saatnya para dermawan memastikan sedekah itu jatuh pada orang selayaknya, bukan kelompok teroris.

 

@garsantara