Kategori
All

Kota Tangsel Menjadi Kota Terpesat Dan Termaju Di Provinsi Banten Banten

Anggota DPR RI, Siti Masrifah, Anggota DPR RI Dapil III Banten, Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Oleh: Dra. Siti Masrifah, MA

Busur News Com,Tangsel – Meskipun tergolong baru sebagai daerah otonom, Kota Tangerang Selatan melesat menjadi kota yang strategis di Provinsi Banten. Kota Tangsel menjadi kota terpesat dan termaju di Provinsi Banten, terutama dalam bidang pembangunan dan besarnya Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun begitu, di tengah laju pembangunan dan besarnya angka APBD, tidak sedikit permasalahan yang terjadi di kota Tangerang Selatan, terutama menyangkut kebijakan Pemerintah Kota dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Badan-Badan Daerah.

Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang saat ini diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

APBD tahun 2017 yang disahkan pada 30 November 2016 yang lalu besarnya mencapai 3,281 triliun rupiah, terbesar di antara kabuaten/kota yang ada di Banten, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 638 miliar, belanja langsung sebesar Rp 2,5 triliun. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 331 miliar, belanja barang dan jasa Rp 928 miliar dan belanja modal Rp 1,293 trilyun.

Sementara untuk belanja hibah sebesar Rp 69,9 miliar, belanja bantuan keuangan ke Provinsi/Kab/Kota/pemerintah daerah dan partai politik sebesar Rp 416 miliar serta belanja tak terduga sebesar Rp 19,5 miliar  (Data Poskota, 30/11/2016).

Melihat besarnya APBD Tangsel, masyarakat perlu mengawal  dan mengritisi pembangunan di Tangsel. Pembangunan di kota dengan tujuh kecamatan ini masih banyak terjadi ketimpangan dalam prosesnya.

Selain itu hal yang cukup penting adalah masalah transparansi birokrasi. Diakui atau tidak di Tangerang Selatan masih sering dijumpai  bangunan liar atau bangunan yang tak memiliki izin, baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal)nya.

Sebagai salah satu contoh adalah pembangunan gedung Transmart yang terletak di Bintaro. Beberapa minggu lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) menyegel bangunan  yang sedang dikerjakan tersebut, karena tak memiliki IMB dan Amdal.

Namun anehnya selang beberapa hari proses pembangunan Transmart kembali dilakukan. Entahlah, apakah pemilik bangunan sudah mengantungi izin dari Dinas terkait pasca disegel, atau belum sama sekali.

Belum lagi masalah angka kriminal dan masalah peredaran narkoba yang terjadi di Tangerang Selatan. Merujuk pada  laporan Kapolres Tangerang Selatan, sepanjang tahun 2016 sampai 2017  tingkat kriminalitas terus meningkat. Telah terjadi belasan kasus.

Sementara masalah peredaran narkoba, laporan BNN kota Tangerang Selatan menyebutkan, tahun 2016 sampai 2017, BNN kota Tangsel telah menciduk 9 tersangka kasus narkoba.

Yang terbaru tahun 2017 BNN menciduk 4 orang pengedar narkoba di Serpong, namun BNN hanya membuka satu nama, sedangkan tiga nama lainnya masih dalam pengembangan.

Selain itu, sebagaimana hasil laporan Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Tangerang Selatan, Feb Amni Hayati,  masalah kekerasan pada anak dan kekerasan seksual di kota Tangerang Selatan sepanjang tahun 2016 sebanyak 136 kasus dan tahun 2017 per  April sebanyak 25 kasus.

Pembangunan di Kota Tangerang Selatan sejatinya harus dikawal dan dikontrol secara kritis. Sebab tidak sedikit persoalan yang terjadi yang tidak diketahui publik. Banyak Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini bermasalah, sehingga dikritisi.

Sebagai kota penyangga antara Banten dan Jakarta, Tangsel masih banyak menghadapi  persoalan, baik infrastruktur, pembangunan yang belum maksimal, masalah perizinan, maupun pengelolaan anggaran, terutama pengolaan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diakui atau tidak di Tangerang Selatan tidak sedikit SKPD yang bermasalah terutama SPKD di bidang pelayanan perizinan terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Lingkungan Hidup (LH), Dinas Bangunan dan Penataan Ruang,

Penulis Adalah Anggota DPR RI Dapil Banten III Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).