*KORBAN Miskin Tidak Menerima BANSOS PKH ADALAH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN*

 

Busurnews.com, Medan Sumut – “Ketika ada warga miskin yang komplen kenapa tidak menerima bansos, siapa yang akan menjadi ‘korban’ komplen?? Tentu saja pemerintah setempat dimana warga tersebut berdomisili. Kenapa? karena warga ‘diarahkan’ untuk mengajukan komplen mereka kesana, sebab yang paling awal mendata adalah pemerintah setempat!!

“Semua data dari desa/kelurahan sebelum diverval dan tiba di pusat”!!
Sebuah ‘alasan’ klasik dimana ‘bola panasnya’ dilempar ke pemdes/lurah.

Hanya segelintir pemdes yang mau mengeluh terkait hal itu…meski mereka di bully, dicaci-maki,diamuk bahkan ada yang dibacok warga. Kemana mereka mengeluh? Ngak ada instansi atau lembaga khusus menangani hal itu. Semua ‘kesalahan’ dilempar ke pemdes…lah kan dia sumber datanya?
(Apalagi pemdes adalah hirarki terbawah dari struktur kepemerintahan…bisa apa??

Tulisan ini adalah pendapat pribadi serta ketika mengikuti sebuah webinar yang diselengarakan oleh KPK di chanell yutubenya kemarin (19-08-2021);
WEBINAR JAGA: BANSOS DIPOTONG KEMANA HARUS MINTA TOLONG?
Dimana nara sumbernya adalah ‘orang2 hebat’ yg paling berkompeten soal bansos (mensos juga hadir).

Meski bukan peserta, serta mengikutinya full sebagai simaker..(menjadi peserta akan membuat kecewa sebab dengan durasi singkat begitu, pasti anda hanya akan jadi simaker juga..Kemudian diberi ‘sertifikat’ tidak berguna.

Pada intinya kelima narsum tersebut berdialog soal polemik persoalan ‘data’ bansos dengan kompleksitas permasalahannya. Kelima-limanya berusaha memaparkan kevalidan kinerja masing2 sesuai tupoksinya. TIDAK ADA YANG SALAH (dan memang ngak mau dipersalahkan), tapi juga tidak bisa MEMASTIKAN siapa yang salah…
Artinya…’ada yang keliru tapi ngak tahu kelirunya dimana’. Endingnya sedang/akan ditindaklanjuti.

Meski dialog tidak menyingung pendataan dari yang (ter)bawah dan tidak ada perwakilanya, ujung-ujungnya yang PASTI dipersalahkan adalah pemdes…karena pendataan awal untuk mendapatkan bansos.

Masyarakat mendaftarkan diri ke desa. Dilakukan musyawarah tingkat desa. Hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditanda tangani kepala desa….

“berita acara’ ini yang akan melewati proses verval dan legalitas di beberapa instansi sebelum diterima pusat..

“Kenapa ada warga miskin yang pentas menerima tidak menerima? Kenapa ada lansia yg terlewatkan? Tidak menerima bansos apapun?kenapa tidak tepat sasaran?”
SALAH SIAPA??…..PEM..DES!!!

logikanya begitu sebagai ‘masyarakat sipil’ yang notabene adalah yang ter’hilir’, serta tentu punya analisa tersendiri soal ‘salah dan keliru’ dalam permasalahan ini. Dan sebagai warga sata punya hak bicara/berpendapat….karena, TIDAK ADA YANG TAHU PERSIS PERMASALAHANNYA SELAIN YANG TER’HILIR’ ITU SENDIRI…
Logis tidak logisnya ‘pendapat’ sata ini terserah org yg menilainya.

Aturan dan regulasi pendataan yang sangat carut-marut soal kriteria dan persyaratan pendaftaran KPM. Regulasi ini menyebabkan kenapa seseorang yang pantas menjadi KPM tapi tidak bisa menjadi KPM.

Seperti kita ketahui bersama ; seorang KPM bansos itu HARUS didaftar/mendaftarkan diri utk menjadi peserta DTKS. Syarat utamanya adalah, si pendaftar ini harus memiliki ‘dokumen kependudukan’…tanpa NIK KTP dan KK, semiskin apapun si pendaftar tentu tidak bisa menjadi peserta DTKS!
Faktanya….banyak penduduk yang tidak/belum punya dokumen kependudukan! Tentu hal itu punya alasan masing2. (sata tidak akan membahas ‘alasan’nya, krn itu urusan individual).
Dan…yang berpotensi tanpa ‘dokumen kependudukan’ justru rata2 adalah mereka yang miskin dan punya keterbatasan.

Lembaga/instansi yang terlibat dalam verifikasi dan validasi juga legalitas KPM itu KEBANYAKAN. Banyaknya instansi ini justru mempersulit calon KPM itu sendiri.

Setiap instansi yang dilibatkan, semuanya punya kepentingan juga regulasi tersendiri dengan tupoksinya masing2…dan sulitnya disini adalah; ‘setiap data harus singkron satu sama lain sebelum si calon KPM ditetapkan sebagai penerima bansos’.

Nama di dokumen kependudukan saja dipersoalkan, apa ngak konyol?? Apa korelasinya bansos dgn nama (NA70)??….
Data di adu dengan data, dokumen kependudukan di adu dengan dokumen kependudukan, KTP dan KK diadu dgn KTP dan KK….
NGAK COCOK….SELESAI PERKARA
(diadukan ke ‘JAGA’….staf jaga meneruskan ke instansi terkait-konon sebagai ‘tindak lanjut’- , instansi bilang DATA TIDAK VALID. Jaga mengklaim aduan fiktif..
Tanpa pernah sambangi pengadu.

Dari dua faktor di atas, jangan heran jika masih ada komplen2 TIDAK TEPAT SASARAN, meski katanya ada pemutakhiran data setiap bulannya (pumtakhiran DTKS).

“SOLUSI” Sebagai lembaga sumber awal pendataan, pemdes sebenarnya terikat dgn regulasi syarat dan kriteria pendataan, meskipun pemdes tahu warganya tersebut sangat pantas menerima…dia tak mungkin mendata warganya tanpa dokumen resmi dukcapil (NIK KTP dan KK). Dan ketika data yang diusulkan pemdes pada akhirnya tidak valid, rata2 pemdes tidak tahu pasti ketidak validan data tersebut kelirunya dimana.

KEMENSOS seharusnya memikirkan hal itu dan harus membuat regulasi baru…karena tak dapat dipungkiri bahwa; PEMDESLAH YANG PALING PAHAM, PALING TAHU PERSIS WARGANYA…SEMISKIN APA WARGANYA, SEPANTAS APA WARGA TERSEBUT MENJADI KPM!
Gubernur,bupati,kadis sosial,camat bahkan pendamping sekalipun tidak pernah tahu persis kondisi sosial warga selain PEMDES itu sendiri…

Dus…kenapa tidak mengunakan DATA desa saja sebagai acuan tunggalnya??apakah pemerintah tidak bisa mempercayai pemdes sehingga butuh basis data lain??ingat tupoksi pemdes…dia itu terpilih utk mengsejahtrakan,menjaga dan mengayomi warganya!!

-“Bagaimana jika pemdes mendata warga yang tanpa dokumen resmi??”….
lah, itu benar warganya…berdomisili di wilayahnya, penduduk desanya, apa salahnya di data jika memang status sosialnya miskin??

– “Bagaimana jika pemdes memanipulasi data? Memberikan data fiktif, mengusulkan yg sebenarnya tidak patas menjadi KPM krn faktor keluarga??”…
Lah…kan ada musdes, dimana hasil musdeslah yg diberita acarakan..

Oklah jika ada pemdes yang pada akhirnya melakukan kecurangan…disinilah peran lembaga2 pengawasan dan instansi aduan dimaksimalkan. Ada APH, camat, inspektorat bahkan JAGA utk unjuk integritasnya..
Libatkan warga dalam hal ini karena warga adalah elemen yang paling bisa dan mampu juga efektif memgawasi kecurangan…sebab mereka juga TAHU persis siapa saja PEMDESnya.

Poinnya disini adalah;
PANGKAS BIROKRASI….hilangkan instansi/lembaga2 yg dilibatkan dalam penyaluran bansos yg sebenarnya tidak tahu persis lapangan…PEMDES itu lebih dari cukup!

Permudah regulasi pendataan…karena tidak semua punya dokumen kependudukan resmi.

Dengan demikian ibu “Tri Rismaharini” tidak perlu ‘titik koordinat’ lokasi KPM utk memantau KPM…
(Bagaimana jika KPMnya numpang tinggal dirumah orang yg fisik bangunannya bagus??….ketika terpantau maka si KPM ‘game over’

“Sesuatu yang simpel sebenarnya jangan diperumit jika ingin bansosnya TEPAT SASARAN. RED/VENUS NEWS