Kategori
koperaso dan UMKM

Koperasi Sebagai Instrumen Bagi Perkuatan UMKM

Busurnews.com, JAKARTA – Selama ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dibiarkan tumbuh begitu saja. Tak heran bila mereka kalah bersaing dengan sesama UMKM di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Prof Rully Indrawan dalam acara Diskusi Empat Pilar, bertema “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi,” di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).

“Diantaranya dari sisi suku bunga kredit sudah kalah. Begitu juga terkait pengurusan perijinan, dan tingginya biaya logistik,” ujar Rully.

Kondisi itulah mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melakukan perbaikan, diantaranya, suku bunga KUR yang terus menurun, hingga perijinan usaha yang tidak lagi mahal dan lama.

“Begitu juga dengan infrastruktur yang selama ini membuat ekonomi mahal, kini sudah dibangun dimana-mana. Kita sudah on the track dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia,” jelas Rully.

Hanya saja, Rully menekankan, pelaku UMKM saat ini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. UMKM harus tergabung dengan koperasi ataupun membentuk koperasi untuk menguatkan usaha mereka.

“Itulah sejatinya filosofi koperasi lahir sejak abad ke-18,” tegas Rully.
Rully menjelaskan, koperasi itu sebenarnya suatu hubungan formal yang kuat, sehingga membuat skala ekonomi dan usaha para anggotanya turut menguat.

Dia mengakui, sekian lama bangsa ini memahami koperasi dari perspektif yang berbeda dengan cita-cita awal pendiriannya.

“Kita tidak usah saling menyalahkan. Tapi ke depan, kita harus menjadikan koperasi sebagai suatu instrumen bagi perkuatan usaha anggota, yakni pelaku UMKM,” tandas Rully.
Kini, di tengah pandemi Covid-19, hampir 70 persen pelaku UMKM terdampak, baik dari sisi supply maupun demand. Dimana pasar menurun, modal usaha kurang, bahan baku terhambat, dan sebagainya.

“Atas kondisi tersebut, pemerintah hadir dan turun tangan. Diantaranya melalui belanja negara agar ekonomi rakyat berjalan. Prigram PEN sdh mulai berjalan walau di awal-awalnya mengalami kendala.

Sementara terkait Banpres Produktif Usaha Mikro, Rully menjelaskan, dari 12 juta orang yang menjadi target penerima, sudah ada 9,1 juta orang tercatat di tahap pertama. Bahkan, untuk 1 juta orang, bantuan sudah cair ke rekening masing-masing melalui BRI dan BNI sejak 17 Agustus yang lalu.

“Per 27 Agustus 2020, sudah di-SK kan tambahan sebanyak 1,9 juta orang. Artinya, sudah hampir 3 juta orang yang terdaftar sebagai penerima,” papar Rully.

Rully juga mengungkapkan, sebenarnya yang mendaftar ada sekitar 18 juta orang pelaku usaha mikro. Tapi itu butuh verifikasi sesuai dengan permen-nya. Dimana persyaratan penerima Banpres, ada hal tiga hal yang harius dipenuhi, yaitu, memiliki NIK, memiliki usaha (kelas mikro), dan belum pernah mengakses pembiayaan di perbankan (belum bankable) dan bukan PNS, TNI atau pegawai.

Sementara itu, anggota MPR RI dari FPDI-P Hendrawan Supratikno mengaku optimis stimulus ekonomi melalui UMKM akan bergerak dan tumbuh dengan baik mulai kuartal ketiga jika stimulus tersebut secepatnya dikucurkan.

Menurutnya selama ini UMKM atau ekonomi kerumunan tersebut, menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bantuan pemerintah ini, bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi Covid-19. Total ada 12 juta UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Karenanya, Hendrawan berharap realisasi stimulus ekonomi tersebut selain harus dipercepat juga dipermudah syaratnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus untuk pertumbuhan ekonomi.

“Sebaiknya secepatnya direalisasikan dengan syarat yang tak sulit,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.
Hal senada diutarakan anggota MPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang mengatakan bahwa UMKM merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Memurut Herman, jumlahnya sangat besar, yakni sekitar hingga 60 jutaan se-Indonesia.

“Itu akan menjadi penyemangat penopang pertumbuhan ekonomi kecil bahkan ultra mikro seperti keluarga. Apalagi, yang kena dampak pandemi covid-19 ini hanya pertanian, alat kesehatan dan energi. Tapi, apakah petani, nelayan, tenaga honorer dan sebagainya juga harus diberi stimulus. Mereka ini yang harus diperlakukan adil,”pungkas Herman.(Rz).