Konsep Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah konsep RECHTSSTAAT

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.ComJAKARTA — Konsep Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah konsep
RECHTSSTAAT
atau
the RULE OF LAW UN SICH.

 

Indonesia menganut konsep negara hukum yang di dalamnya bersumber dan didasarkan pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yakni PANCASILA.

 

Betapa penting arti PANCASILA bagi Indonesia.
Negara Indonesia, merupakan negara hukum PANCASILA.

Negara hukum demikian merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral luhur bangsa.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945.

BAHWA PANCASILA MERUPAKAN
norma dasar negara Indonesia (grundnorm)
dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (rechtsidee),
jiwa bangsa (volksgeist)
sebagai kerangka keyakinan
(belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif.

PANCASILA,
Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai.

Pada tahap selanjutnya,
PANCASILA menjadi pokok kaidah fundamental negara
“staatsfundamentalnorm”
Dengan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

 

Konsep negara hukum PANCASILA inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya.

PANCASILA menjadi hal esensial yang membedakan sistem hukum Negara Indonesia.

PANCASILA, yaitu
philosofische-grondslag
Pendirian negara ini, merupakan dasar dan orientasi didirikannya negara Indonesia merdeka.

Sebagai nilai-nilai dasar dan fundamental yang bersifat konseptual paradigmatik dalam bernegara, PANCASILA telah disepakati oleh the founding fathers untuk dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk itu,
HUKUM INDONESIA HARUSLAH HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.

 

Selain itu,
Hukum bukan saja instrumen untuk menciptakan ketertiban bernegara, melainkan harus bervisi mewujudkan sebesar-besarnya manfaat keberadaannya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa saat ini,
Merupakan keniscayaan PANCASILA untuk menjadi tuntunan sistem hukum yang benar-benar hidup di alam realita.

Sistem hukum PANCASILA tidak boleh sekadar menjadi retorika dan wacana.

 

Sekarang waktunya menyadari betapa luhur, betapa unggulnya, dan betapa kompatibelnya sistem hukum PANCASILA dengan perikehidupan bangsa kita.

Sudah seharusnya,
Nilai-nilai PANCASILA yang lima itu kita konkretkan dalam sendi-sendi kita berhukum, baik dalam membentuk maupun dalam menegakkan hukum.

Dengan menggunakan nilai dan dimensi etis lima sila PANCASILA, maka PANCASILA sejatinya memberi landasan moral etik pada hukum Indonesia.

 

Hukum harus diselenggarakan dengan bertitik tolak pada semangat nasional (volksgeist) untuk melakukan hal-hal yang baik, adil, dan benar.

Inilah sebetulnya intisari dari nilai-nilai PANCASILA yang secara hierarkis piramidal berpuncak dan dinaungi oleh SILA KETUHANAN.

Di sinilah sinar ketuhanan memancari kita semua, seluruh bangsa ini, dalam kita berhukum.

Jika berhukum dilakukan dengan dua hal, yaitu
pembentukan hukum dan
pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kedua bidang tersebut sudah semestinya dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

 

DENGAN DEMIKIAN,

HUKUM BENAR-BENAR MAMPU MEMBAHAGIAKAN RAKYAT INDONESIA.

(Rn)