Komunitas Langgudu Kecam Pembabatan Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Langgudu

 

Busur News Com,Bima – Komunitas Langgudu yang dikoordinir oleh Emen Al Muhaimin mengecam keras aksi penebangan hutan mangrove di pesisir pantai kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Hal ini disampaikan langsung oleh Emen Al Muhaimin kepada .team Redaksi Kamis (23/03/2017).

“Maraknya tindakan pengerusakan lingkungan yaitu pembabatan hutan lindung sampai hutan mangrove yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan di wilayah kecamatan Langgudu secara langsung meresahkan masyarakat Bima dan Masyarakat Langgudu khususnya,” Ujar Emen.

“Tidak ada lagi penyangga (Buffer Zone) antara daratan dan laut. Tidak ada lagi pencegah intrusi air laut dan populasi ikan di pesisir pantai terganggu,” tegasnya.

“Hutan mangrove di sini merupakan areal konservasi. Tempat tinggal biota laut, ikan, udang, kepiting berada di bawah akar mangrove itu. Mangrove ini juga berfungsi agar pantai tidak mengalami abrasi. Kalau ditebang bisa abrasi dan terjadi pengikisan pantai,” kata dia pula.

“Kami meminta kepada pemerintah kabupaten bima untuk segera mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan segala bentuk pengerusakan kawasan hutan, mulai dari hutan tutupan negara sampai hutan yang berada di garis pantai dan melakukan penindakan tegas sesuai porsi hukum yang berkeadilan,”Kecamnya.

Senada dengan sikap komunitas langgudu, di Jakarta Muh Ikhsanul Yakin (Can Al Jabar) Ketua Komisi Lingkungan Hidup dan ESDM Pengurus Besar HMI mengecam tindakan pengerusakan hutan mangrove di pesisir pantai kecamatan langgudu tersebut.

“Negara tidak boleh diam, ini masalah serius, siapapun pelakunya harus di proses berdasarkan undang-undang yang berlaku,” Tegasnya.

“Kementerian kehutanan RI harus segera berkoordinasi dengan dinas kehutanan prov NTB untuk merespon masalah ini,” Ujarnya.

“Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan dapat mengakibat kerusakan hutan mangrove dilarang oleh Negara,”pungkasnya.

“Dan perbuatan ini merupakan tindakan pidana berat sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 50,” tutupnya.(Furkon,Riena).