Kategori
All

Kominfo: Per 31 Oktober 2017-28 Februari 2018, Mewajibkan pemegang kartu prabayar melakukan registrasi

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – Pengguna telepon seluler di Indonesia, khususnya pemegang kartu prabayar, beberapa hari terakhir ini tampak diliputi perasaan gundah gulana, risau, bahkan marah.

 

Pasalnya pemerintah melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
Per 31 Oktober 2017-28 Februari 2018,
Mewajibkan pemegang kartu prabayar melakukan registrasi, baik untuk pengguna baru dan atau pengguna lama.

Jika melanggar,
Kartu prabayar milik konsumen akan hangus, alias mati!

Sejatinya,
Pada 2005 pernah dilakukan registrasi prabayar dan terbukti hasilnya nihil.

Kegagalan itu menunjukkan tidak adanya konsep yang jelas, bahkan inkonsistensi pemerintah dan operator seluler.

Mungkin pada 2005 sistem registrasinya masih manual, data yang di-<i>input<p> konsumen gampang dipalsukan dan tidak bisa diverifikasi.

 

Ada beberapa persoalan mengapa kebijakan tersebut harus dikritisi.

Pertama, dari sisi jumlah nomor prabayar.
Saat ini jumlah nomor prabayar yang di tangan konsumen berkisar 330 jutaan kartu.

Namun, ironisnya kartu yang aktif hanya 180 jutaan.
Sisanya menjadi nomor tidur.

Kondisi itu tak boleh dibiarkan mengingat nomor ialah domain publik, bukan milik operator atau milik konsumen.
Makin banyak kartu tidur, kerugian operator makin besar.

Bahkan kerugian negara.
Bahkan operator seluler makin kesulitan ‘mengoplos’ angka untuk penomoran baru.

Jadi, sebenarnya, kebijakan registrasi itu sebenarnya bertujuan untuk instrumen pengendalian jumlah kartu prabayar.

 

Kedua, dalam konteks untuk perlindungan pada konsumen, kebijakan registrasi kartu prabayar bertujuan mengantisipasi maraknya modus penipuan via SMS, yang sangat meresahkan konsumen.

Penggerebekan kepada para pelaku oleh polisi terbukti tak membuat mereka jera karena aksi penegakan hukumnya hanya sporadis dan tidak berkelanjutan.

Maraknya penipuan via SMS itu salah satu pemicu utamanya ialah mudahnya melakukan aktivasi kartu prabayar yang baru.

Diharapkan, dengan mekanisme registrasi fenomena penipuan via SMS akan berkurang.
Jika konteksnya untuk memudahkan pelacakan guna menangkap sang pelaku, klaim tersebut bisa dibenarkan.

Namun, sangat mungkin fenomena penipuan via SMS akan tetap marak sekalipun sudah ada pendaftaran ulang kartu prabayar jika aspek penegakan hukumnya lemah.

 

Ketiga, bagaimana pemerintah memberikan jaminan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, baik untuk kepentingan komersial, nonkomersial, atau bahkan tindakan lain yang merugikan konsumen?

Pasalnya,
Untuk melakukan registrasi, konsumen harus memasukkan dua komponen yang amat privat, yakni
NIK (nomor induk kependudukan) dan
nomor kartu keluarga (nomor KK).

Pasalnya hingga detik ini Indonesia belum mempunyai regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi milik konsumen, seperti alamat rumah, alamat <i>e-mail<p>, nomor telepon, dan nomor kartu kredit.

Indonesia belum mempunyai UU perlindungan data pribadi, sebagaimana negara lain memilikinya.

 

Terkait dengan hal itu,
Konsumen jasa telekomunikasi hanya dilindungi dengan peraturan menteri.

Dengan demikian,
Data pribadi milik konsumen sejatinya sangat rentan untuk disalahgunakan.

Di era yang serba digital seperti sekarang, data pribadi ialah entitas ekonomi yang sangat menggiurkan.

(Rn)