Ketum Ansor : Pemerintah Harus Bubarkan HTI

Busur News Com,Jakarta-  Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pemerintah harus membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan aktif mengampanyekan negara khilafah.

“Sejauh ini belum ada tindakan nyata untuk membubarkan HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara khilafah,” kata Yaqut di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Yaqut berpendapat, sangat berbahaya membiarkan organisasi yang bisa mengancam keutuhan NKRI tetap eksis bahkan berkembang subur di Tanah Air.

Apalagi, HTI menjadikan kampus-kampus yang notabene merupakan lembaga yang mencetak calon pemimpin bangsa ke depan sebagai basis dan sasaran utama penyebaran pengaruh mereka.

Beberapa waktu lalu digelar Deklarasi Khilafah yang diadakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan HTI chapter kampus IPB.

“Saya juga bingung apa sih yang ditunggu sehingga penanganan HTI ini terkesan lamban,” kata Yaqut yang juga anggota DPR RI itu.

Menurut dia, “pembiaran” terhadap perkembangan HTI jelas memunculkan pertanyaan bahkan spekulasi bahwa HTI merupakan “mainan” pihak internal negara untuk kepentingan mereka, seperti untuk mengonsolidasi umat Islam untuk merebut kekuasaan.

“Agar tidak muncul spekulasi itu, ya secepatnya HTI harus dibubarkan. Toh mereka itu gak ngaruh dan gak punya jasa sama sekali pada republik ini,” kata Gus Tutut, sapaan akrabnya.

Menilai kampus merupakan tempat yang paling mudah dimasuki gerakan radikal, Ansor kini mulai masuk ke dunia kampus untuk menyuarakan persatuan dan kedamaian NKRI sekaligus menyadarkan mahasiswa terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.

Pada Sabtu (29/4), GP Ansor menggelar Ansor Day Festival di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Di dalam kegiatan yang menghadirkan sejumlah artis itu diangkat pula isu tentang radikalisme dan terorisme.

“Ini baru langkah awal. Mudah-mudahan seterusnya bisa masuk kampus lain supaya sama-sama kita bendung kelompok radikal anti-NKRI,” kata dia.

(Od,Rn).