Kategori
opini publik

Kesuksesan Kepala Daerah Apabila Dia Sudah Mampu Mensejahterakan Masyarakatnya

 

Oleh : Alatas .EL.

Busur News Com,Jakarta – Bilamana seorang Kepala Daerah sudah mampu mensejahterakan masyarakat nya, baik dalam tarap kehidupan, lapangan pekerjaan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) maka itu suatu tanda bahwa dia sudah bisa masuk dalam kategori sukses..!

Bagaimana tidak jika masyarakat nya sudah bisa sejahtera sudah bisa mendapat lapangan pekerjaan yang sangat luas dan terbuka dalam suatu daerah nya, tanpa harus mencari lagi kehidupan di luar dari tempat/asal mereka..!.

Bilamana masyarakat nya sudah keluar dan hijrah ke daerah lain yang lapangan pekerjaan lebih menjanjikan dibanding tempat asal mereka berdomisili, itu bertanda bahwa daerah mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan yang bisa menopang kehidupan mereka, sehingga mereka harus berlenggang dan mengambil langkah dalam mencari kehidupan di luar dari daerah tempat mereka berasal..!.

Menjadi Pemimpin di suatu Daerah, itu adalah tanggung jawab seorang Kepala Daeraah terhadap masyarakat nya yang mana dia harus memperhatikan Masyarakat/Warganya yang tidak mampu dan tidak memiliki lapangan pekerjaan.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak Kepala Daerah yang mempunyai karakter dan mental Nepotisme, Kolusi bahkan menjurus ke Korupsi..!, baik dalam Korupsi Materi dan Korupsi waktu dalam mengambil kebijakan yang sudah diluar dari aturan dan Perundang-undangan yang ada dan telah tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (UU-OTODA).

Kita bisa lihat dan mengetahui bersama bahwa tidak sedikit Kepala Daerah yang terkena kasus hukum, baik dalam bentuk Grarifikasi, Korupsi, Narkoba dan lain-lain yang dapat menjerat seorang Kepala Daerah.

Itu bagian dari keserakahan, nepotisme, otoriter, monopoli dalam mengambil kebijakan, misalkan untuk keluarganya, kloninya, kelompoknya, rekanannya, orang terdekatnya bahkan fee proyek yang berlebihan sehingga dapat menjerat sang Kepala Daerah tersebut..!.

Pengaduan Masyarakat mereka tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah nya, terkadang hanya sebatas pengaduan semu yang proses hukum nya kadang terselesaikan dan di selesaikan dengan oknun penegak hukum juga yang ada di Daerah tersebut, sehingga pengaduan masyarakat nya tersebut dianggap fiktif atau hoax adanya..!.

Masyarakat perlu mencerna dan mengingat kembali bahwa tidak sedikit para oknum penegak hukum yang terjerat kasus pelanggaran hukum, contoh: Onum Kapolsek, Kapolres, Pengacara, Hakim, Jaksa, bahkan sampai Kajari dan Kajati yang kena suap dari Kepala Daerah atau dari Makelar kasus (Markus) .

Mungkin masih  banyak rakyat atau masyarakat Indonesia yang masih mengingat kejadian-kejadian yang telah menimpa para oknum Pejabat dan Penyelenggara Negara yang masih bobrok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya di Tanah Air kita ini..?.