Kategori
Artikel

Kesalahan penulisan ada di pasal 6 di bagian tersebut menyebutkan, “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Kesalahan penulisan ada di pasal 6 di bagian tersebut menyebutkan, “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi, “ada empat huruf, a sampai d, yang menjabarkan apa saja peningkatan ekosistem”.

Yang menjadi permasalahan, ternyata dalam Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun.
Tidak ada ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6.

Kesalahan kedua, terdapat pada pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. “Ayat 5 pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3),”
Norma
Salah ketik, begitu orang-orang pemerintah berargumen terhadap dua pasal diatas.
Dua pasal bermasalah itu, dalam penilaian mereka, tidak mengubah substansi.
Kesalahan itu, kata mereka, hanya bersifat administratif.
Hebat. Canggih betul nalarnya.
Kecanggihan nalar ini, boleh jadi, mengalahkan nalar Walter Lippman, propagandis kawakan pada masa pemerintahan Woodrow Wilson.
Josef Goble, propagandis kawakan lain pada pemerintah Nazi Hitler, sangat boleh jadi juga akan terheran-heran.
Boleh jadi dia malah tak mampu berkata-kata mendengarnya.

Menyatakan penambahan huruf dalam pasal atau ayat pada satu UU, tidak berakibat pada perubahan norma, sungguh menarik. Pernyataan itu benar-benar merupakan satu trase baru dalam ilmu hukum.
Trase itu dapat digambarkan sebagai berikut: huruf dalam pasal, ayat atau huruf itu sendiri sama dengan huruf-huruf dalam satu atau serangkaian kata atau kalimat.
Itulah konsekensi kecil yang fundamental dari pernyataan orang-orang pemerintah.
Itu pulalah hukum baru dalam khazanah ilmu hukum mutakhir.
Hukum mutakhir itu menyatakan bahwa huruf dalam pasal tidak memiliki kapasitas sebagai norma.
Ilmu hukum konvensional universal, yang menyatakan “huruf” dalam satu pasal atau ayat memiliki kapasitas sebagai, sirna sudah.
Tidak lagi berlaku.

“Huruf” yang dalam ilmu hukum konvensional universal dirujuk sebagai norma kategoris atau hukum yang berbeda dengan hukum pada huruf sebelumnya, tidak lagi berlaku.
Disebabkan bukan norma, bukan kaidah, bukan pula hukum, maka penambahan huruf dalam ayat pada satu atau beberapa pasal, sama sekali tidak memiliki akbat hukum.
Penambahan itu tidak memiliki akibat substansial.
Hebat.
Penambahan “huruf” pada pasal atau ayat, jadinya tidak lebih dari sekadar salah ketik.
Tidak cermat dalam pengetikan dan sejenisnya yang cukup canggih.
Salah ketik, sehingga hanya berkonsekuensi sebagai kesalahan teknis.
Kesalahan itu tidak menimbulkan akibat munculnya perintah atau larangan baru.

Bagaimana pemerintah menemukan huruf a, b, c dan d dalam pasal yang bermasalah itu?
Salah ketik.
Itulah jawabannya sejauh ini.
Huruf-huruf itu merupakan hasil pengecekan naskah UU yang dikirimkan DPR ke Presiden?

Mengecek naskah, termasuk mengecek pasal demi pasal, yang didalamnya termasuk ayat demi ayat dan huruf demi huruf, lalu menghasilkan tambahan huruf a, b, c dan d?

Pemerintah cukup kreatif. Yang ditemukan bukan salah ketik, misalnya satu huruf seharusnya diketik o ternyata diketik a atau seharusnya diketik k, malah diketik l.
Bukan itu yang ditemukan.
Yang ditemukan adalah kekurangan ayat.
Ayat yang tidak berisi “huruf a, b, c dan d” dalam pengertian ilmu hukum.

Kenyataan hukum itu harus dikualifikasi sebagai kenyataan salah ketik? Hukum a, b, c, dan d yang tidak disetujui bersama DPR-Presiden untuk ditetapkan menjadi norma, harus dikualifikasi sebagai salah ketik?
Salah ketik, karena mengetik hal baru?
Salah ketik atau kelebihan ketik?
Salah ketik yang menimbulkan akibat norma pada pasal berikut yang menunjuk huruf tidak dapat dilaksanakan?
Kekeliruan sefundamental itu tidak mengubah substansi?
Ilmu hukum universal tidak menyebut huruf untuk huruf-huruf dalam satu kata atau kalimat pada pasal atau ayat.
Sama sekali tidak.
Ilmu hukum hanya menyebut huruf pada pasal atau ayat sebagai kategori norma.
Huruf dalam ilmu hukum menunjuk tindakan yang berbeda secara kategoris.
Kategori tindakan pada huruf itu berbeda dengan kategori tindakan hukum pada huruf lainnya.
Tindakan hukum yang dikehendaki atau yang diperintahkan pada huruf itu berbeda dengan tindakan hukum yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh norma pada huruf lain pada pasal atau ayat itu.

 

@garsantara