Kategori
Artikel

KEPALA BNPT : PENANGANAN KASUS PENDANAAN TERORISME YANG BERAFILIASI DENGAN KELOMPOK IS TERUS MENINGKAT SEJAK 2014.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – KEPALA BNPT
Komjen Suhardi Alius mengungkapkan

PENANGANAN KASUS PENDANAAN TERORISME YANG BERAFILIASI DENGAN KELOMPOK ISLAMIC STATE (IS) TERUS MENINGKAT SEJAK 2014.

 

“Meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan IS masih menjadi ancaman, khususnya di Indonesia,”
kata Suhardi di Jakarta.

 

Menurut dia,
kelompok teroris pada dasarnya membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya.
Pihaknya bersama PPATK berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan IS.

 

“Pergerakan IS luar biasa.
Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana.
Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu,”
kata Suhardi.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan,
Pihaknya terus menelusuri aliran dana jaringan terorisme yang terafiliasi dengan IS.

 

Bahkan,
Tidak menutup kemungkinan kelompok teror ini berkedok sebagai lembaga dakwah.

“Tidak semua lembaga dakwah seperti itu, tergantung motifnya.
Oleh karena itu, Densus 88 Polri sangat hati-hati”.

 

Berdasarkan data BNPT,
Gembong teroris Poso Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. ALSree di Filipina sebesar Rp21.150.000.

Pengiriman uang hasil infak para pendukung Mujahidin Indonesia Timur itu berlangsung pada 5 Maret 2015 dan 26 Maret 2015.

BNPT juga menemukan dana sebesar Rp468.376.080 yang dibayarkan melalui visa elektronik untuk membeli tiket pesawat rombongan dari Indonesia ke Suriah dan Filipina sebanyak 12 kali.
📧

Di sisi lain,
Pembahasan RUU Terorisme kembali dilanjutkan kemarin.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme M. Syafii mengatakan

Dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas akan diatur mengenai hak-hak korban terorisme.

 

Pasal 35 A dalam RUU tersebut menegaskan,
KORBAN tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara para korban akan mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

 

“Bantuan medis itu sesaat setelah kejadian harus langsung diberikan sampai korban pulih.
Yang mengurusi tak terbatas hanya LPSK, tetapi juga BNPT”.

 

RUU Terorisme akan selesai awal bulan Desember karena sudah tidak ada lagi perdebatan substansial.

(Rn)