Kategori
Nasional

Kep.Div.Nuni Suryani Membuka Rakor Bid.LaLin Dan Ijin Tinggal Keimigrasian

 

Busur News Com ,Jakarta- Kepala Divisi administrasi Hukum dan HAM DKI Jakarta Nuni Suryani membuka  Rapat Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Divisi Keimigrasian dengan tema  “Peningkatan  Pelayanan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI Untuk Mencegah Terjadinya TKI Non Prosedural” di Swiss-Bel Hotel Jakarta, kamis (23/3/17).

Kepala Kanwil   Endang  mengatakan bahwa  warga negara bekerja ke luar negeri umumnya karena faktor ekonomi dan tidak terserap pasar kerja dalan negeri karena rendahnya kemampuan.

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri  ada legal dan ilegal. TKI  legal mengikuti prosedur dan TKI ilegal tidak mengikuti prosedur. Pemerintah telah menegaskan TKI  yang berangkat ke luar negeri harus legal, memiliki ketrampilan dan kemampuan bahasa.
Banyak TKI yang baru pertama kali ke luar negeri dan direkrut makelar. Pemalsuan tidak hanya usia tetapi juga nama dan alamat. Untuk meminimalisir TKI Non prosedural campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Banyak ditemukan TKI tidak mengetahui negara tujuan dan bekerja sebagai apa.

“Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan banyak tenaga kerja  yang ke luar negeri,”jelasnya

Endang menambahkan  ,bahwa Imigrasi melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan mengedepankan sense of security. Menyamakan persepsi dalam pencegahan penerbitan paspor keberangkatan WNI di TPI, perlindungan dan pencegahan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga akan melakukan kegiatan bekerja di luar negeri dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang sah sesuai peraturan berlaku.

TPPO adalah kejahatan Transnasional Organized Crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya memerlukan cara-cara yang luar biasa (extra ordinary),

“Peran Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensipkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan paspor dan yang akan keluar dari wilayah Republik Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi,” pungkasnya.(Bobi).