Kenapa HTI Diadili ,Bukankah Ormas Itu Bergerak Dalam Bidang Dakwah…?

 

Oleh : Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,Jakarta – Ada juga yang menanyakan, kenapa HTI kok diadili, bukankah ormas itu bergerak dalam bidang dakwah?

Saya yakin pemerintah tidak gegabah mengadili ormas tersebut karena soal keyakinan agama.
Setahu saya, pengikut HTI melakukan ibadah sesuai dengan umumnya umat Islam di Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk itu.

*Alasan politik dan keamanan tentu menjadi landasan keputusan pemerintah tersebut*.

*Beberapa kejadian dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap sepak terjang HTI yang secara berani berpromosi terhadap gagasan khilafah*. –

Secara formal cita-cita khilafah itu tidak tertulis hitam putih di dalam anggaran dasar dan rumah tangga.

Tetapi, secara materiil bisa dibuktikan dengan penyelenggaran konggres atau konferensi khilafah, nasional bahkan internasional tentang khilafah, termasuk dihadiri utusan dari Malaysia yang sudah melarang organisasi sejenis.
*Hizbut Tahrir merupakan organisasi transnasional yang menurut berbagai sumber berpusat di Inggris dan bergerak secara tertutup di Palestina*.
Tentu saja gagasan khilafah itu memang pernah exist di dunia Islam sampai 1924.
Upaya dunia Islam untuk melakukan kesepakan internasional tentang khilafah sebanyak tiga kali pertemuan di Kairo dan Mesir yang juga dihadiri utusan Indonesia pada 1924 dan 1925 gagal menyepakati suatu keputusan.

Walhasil, setiap negara berijtihad untuk negara masing masing. –

Di Indonesia, kaum nasionalis religius dan kaum religius nasionalis menyepakati negara Pancasila, yakni bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan.

*Sistem khilafah yang digagas Hizbut Tahrir tentu saja bertentangan dengan Pancasila karena bersifat teokratis, antidemokrasi, totaliter, jejaring internasional*.

Seandainya terbukti dan dibubarkan, akan banyak anggotanya terkena dampaknya dan tidak sedikit yakni pegawai negeri yang sudah diketahui aparat keamanan.

Untuk itu, alangkah baiknya ada komunikasi antara pemerintah dan pengurus HTI, sebelum pengadilan berlangsung. –

 

(Riena)