Kategori
koperaso dan UMKM

Kemenkop UKM Raih Opini WTP Enam Tahun Berturut-Turut

 

Busurnews.com, JAKARTA – Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI. Raihan tahun ini merupakan yang kenam kalinya secara berturut-turut yang dicapai kementerian yang kini dipimpin Teten Masduki tersebut.

“Saya berharap tahun 2020 ini pun kita bisa mempertahankan opini WTP tersebut,” ucap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, usai acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, serta pengelolaan belanja subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019, di Jakarta, Senin (3/8).

Hanya saja, Teten mengakui, meski sudah meraih opini WTP, tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Salah satunya karena adanya program-program baru khususnya yang berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.

“Kita harus lebih hati-hati lagi, meski tahun ini sudah meraih opini WTP. Terlebih lagi, Presiden sudah meminta untuk mempercepat belanja di 2020, dan realisasi program PEN untuk mempercepat stimulus ekonomi,” kata Teten.

Menurut Teten, tahun ini di awal sudah mulai refocusing program-program KemenkopUKM, tambahan program baru, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas

“Kami juga sudah laporkan ada program-program baru sesuai arahan Presiden untuk UMKM dan ini juga masih proses dan semoga ini bisa dijalankan. Kami juga diminta mempercepat belanja 2020 dan realisasi program PEN untuk menstimulir ekonomi di kuartal III/2020,” papar Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenpora) Prof Rully Indrawan menambahkan, raihan opini WTP ini menunjukkan komitmen dalam menggunakan dana APBN untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak.

“Meraih opini WTP dari BPK harus dijadikan tradisi bagi seluruh jajaran Kemenkop dan UKM”, ujar Rully.

Sementara Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang berharap MenkopUKM dan seluruh jajarannya untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan negara, sehingga BPK memberikan opini WTP untuk kesekian kalinya.

“BPK memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan program PEN, dimana KemenkopUKM memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelaksanaan program PEN. Terutama, dalam pemulihan perekonomian pada koperasi dan UMKM terdampak Covid-19”, jelas Pius.

Pius mengingatkan, opini WTP yang diraih ini dapat saja berubah di tahun mendatang, melihat kompleksitas masalah selama 2020 ini.

“Untuk itu, KemenkopUKM perlu mengintensifkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk menangani akuntabilitas tata kelola pertanggungjawaban keuangan negara”, pungkas Pius.(Rz).