Kemenkop UKM Kembangkan Koperasi Pangan, Guna Antisipasi Krisis Pangan

 

Busurnews.com,BANDUNG – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan mengembangkan Koperasi bidang pangan, guna mengantisipasi krisis pangan dunia yang akan terjadi. Langkah itu dilakukan menyusul peryataan badan pangan dunia (FAO) yang memprediksi bakal terjadinya krisis pangan dunia,dimana tidak ada lagi negara yang mengekspor pangan atau menjual produk pangannya.

Hal tersebuit diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, saat mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq di kawasan Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Minggu (21/6).

“Oleh karena itu, selain mendorong gerakan masyarakat untuk menanam tanaman pangan, kita juga harus terus meningkatkan koperasi pangan sebagai bentuk antisipasi datangnya krisis pangan”, kata Teten, yang hadir bersama Gubernur Jawa Baratr Ridwan Kamil.

Menurut Teten, Koppontren Al Ittifaq sebagai salah satu koperasi sektor riil yang bergerak di sektor pangan, akan dikembangkan ke depan sebagai role model.

“Kemenkop akan memback-up koperasi atau koppontren seperti itu melalui pembiayaan LPDB KUMKM. Kita akan memprioritas sektor pangan”, ucap Teten, yang didampingi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana

Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) Supomo.
Teten menegaskan dengan sudah menerapkan sistem online, pihaknya meyakini Koppontren Al Ittifaq bakal menjadi percontohan bagi koppotren lainnya di Indonesia. Karena, pesantren ini sudah transformatif, pro teknologi, dan sudah melek IT.

“Kita akan mempercepat transformasi digitalisasi ekonomi, terutama untuk KUMKM”, imbuh mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang turut hadir, mengatakan bahwa sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19 adalah perdagangan, jasa, dan industri.

“Sektor pertanian hanya sedikit terdampaknya. Terlebih lagi, kita punya program strategis One Pesantren One Product. Insya Allah, mulai Agustus mendatang, ekonomi kita melaju kembali”, tandas pria yang akrab disapa Kang Emil.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Supomo mengungkapkan bahwa Minggu depan akad kredit pembiayaan dana bergulir sebesar Rp7,3 miliar untuk Koppontren Al Ittifaq akan ditandatangani.

“Dana bergulir itu sebagai modal kerja dan infrastruktur untuk kepentingan ekspor produk”, kata Supomo.
Akad pembiayaan menggunakan pola akad Mudharabah untuk modal kerja dengan nisbah bagi hasil 30 persen untuk LPDB-KUMKM dan 70 persen untuk koperasi. Sedangkan akad Murabahah untuk investasi dengan margin sebesar 3 persen per tahun atau 15persen selama lima tahun dari harga beli.

“Jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan sudah termasuk grace periode pengembalian pokok selama enam bulan”, tukas Supomo.
Supomo menambahkan, peran LPDB KUMKM tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga pendampingan.

“Terlebih lagi, pencairan pembiayaan ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN”, tandasnya.
Sementara sesepuh Ponpes Al Ittifaq KH Fuad Affandi menjelaskan, Koppontren Al Ittifaq yang berdiri pada 6 Juni 1997, memiliki total aset per Desember 2019 sebesar Rp43,5 miliar.

“Kita bergerak di sektor usah pertanian dan peternakan domba dan sapi”, kata KH Fuad.
Koppontren Al Ittifaq menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti jeruk dekompon, horenzo (bayam Jepang), cabai, wortel Sinkuroda, Butter Nut Pumpkin (Labu madu), dan jagung.

“Pemasok hasil pertanian terdiri dari 270 orang petani binaan yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur”, kata KH Fuad.
KH Fuad menjelaskan hasil pertaniannya mereka pasarkan diantaranya melalui jaringan supermarket Superindo, Yogya Supermarket, Aeon Mall BSD, hingga pasar-pasar tradisional.
Selain penjualan secara konvensional, Koppontren Al Ittifaq juga melakukan penjualan secara online melalui aplikasi Alifmart.

“Koppontren Al Ittifaq saat ini melakukan program kemitraan dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) dan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Belanda”, jelas KH Fuaf pula.

Terkait pembiayaan dari LPDB KUMKM, KH Fuad mengatakan, mendapatkan plafon pembiayaan sebesar Rp7,3 miliar.

“Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan investasi”, pungkas KH Fuad.(Rz)