Kategori
Artikel

KEMENDAGRI mendapati KTP-E sekitar 1,9 juta jiwa penduduk belum dapat diterbitkan karena melakukan PEREKAMAN ELEKTRONIK GANDA.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mendapati KTP-E sekitar 1,9 juta jiwa penduduk belum dapat diterbitkan karena melakukan PEREKAMAN ELEKTRONIK GANDA.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
(Sesditjen Dukcapil Kemendagri) I
Gede Suratha mengatakan hal itu kemarin.

 

Sistem pada program KTP-E yang terintegrasi di seluruh daerah di Indonesia dapat mendeteksi adanya perekaman ganda, melalui DATA BIOMETRIK, yakni
sidik jari dan retina, pada perekaman elektronik.

 

“Dengan terdeteksinya perekaman ganda, maka belum dapat diberikan KTP-E kepada penduduk yang bersangkutan”.

 

Mereka yang melakukan perekaman ganda agar mendatangi kantor kecamatan atau kantor kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan klarifikasi, mana yang benar dan dipilih dari perekaman ganda yang sudah dilakukan.

Lambannya Pencetakan Blanko KTP-E karena sejumlah faktor seperti alat perekaman yang belum lengkap, sinyal internet belum baik, dan blanko KTP-E belum ada.

 

Kemendagri menargetkan akan menyelesaikan program KTP-E hingga Desember 2018 sehingga pada pemilu 2019 sudah 100% selesai.
Saat ini Kemendagri sudah menyelesaikan perekaman elektronik untuk KTP-E hingga 94,98% atau sekitar 175.949.127 juta jiwa penduduk.

 

Saat ini masih ada sekitar 5,02% atau sembilan juta jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman elektronik.
Dari sebanyak 5,02% penduduk yang belum melakukan perekaman elektronik, sudah ditelusuri, tetapi kesulitan menemukan penduduk itu.

 

Di Padang,
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan temuan nomor induk kependudukan ganda itu contohnya ada satu nama yang punya tiga KTP-E dan sampai saat ini Kemendagri belum dapat menemukan nama ibu kandung yang sebenarnya.

“Misalnya,
ada nama yang sama,
alamat sama, tetapi nama ibu kandungnya kan tidak bisa diubah.’’

(Rn)