Kejatuhan  harga minyak akibat meluasnya covid-19.

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, nanggroe ACEH darussalam –:Kejatuhan  harga minyak akibat meluasnya covid-19.

Sepanjang Maret-Mei, harga minyak jatuh di kisaran US$20-US$23/barel.
Ini ialah record harga terendah sepanjang sejarah dunia.
Padahal, pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, harga minyak memang jatuh, tetapi tak separah sekarang ini.
Pada 2008, harga minyak masih di kisaran US$32/barel.
Penurunan harga minyak menyebabkan negara-negara pengimpor minyak tak berjaya lagi.
Korporasi-korporasi di sektor perminyakan, seperti Saudi Aramco dan Exxon Mobil, yang selama ini menikmati untung dari tingginya harga minyak mengalami koreksi total.
Produsen-produsen minyak harus merevisi target produksi dan melakukan banyak efisiensi.
Yang untung ialah para spekulan dan feature trader.
Penurunan harga minyak dipicu tak bergeraknya berbagai sektor.
Mobilitas manusia dan barang-jasa antarnegara terhenti, operasionalisasi industri terhenti, maskapai penerbangan tak beroperasi, dan aktivitas manusia lumpuh.
Ini berpengaruh pada penurunan tingkat konsumsi dan permintaan minyak global.
Sementara itu, di sisi supply (persediaan) negara-negara penghasil minyak terus memompa produksi.
Bahkan Arab Saudi, misalnya, memproduksi minyak di luar perkiraan.
Pada April, Arab Saudi memproduksi minyak sebesar 12 juta barel/hari dan Mei sebesar 8,5 juta barel/hari.

Sepanjang Maret-April 2020, ratarata minyak negara-negara penghasil minyak yang dilempar ke pasar mencapai 20 juta barel per hari. Ini menyebabkan harga minyak tertekan sangat dalam. Meskipun negara-negara penghasil minyak yang bergabung dalam OPEC sudah bersepakat mengurangi produksi sebesar 9,7 juta barel per hari (bph) untuk periode Mei-Juni, jika konsumsi minyak global tertekan, harga minyak belum beranjak naik. Pertanyannya, bagaimana Indonesia dan Pertamina di tengah kejatuhan harga minyak global ini?Semestinya untungRI termasuk negara pengimpor minyak (net importir) untuk memenuhi konsumsi minyak domestik. Produksi minyak RI setiap tahun menurun. Per 2019, produksi minyak hanya mencapai 750 ribu barrel oil per day (bopd). Sementara itu, konsumsi domestik mencapai 1,5 juta bopd.Untuk itu, RI harus membeli minyak impor yang selama ini berada di kisaran US$67/barel. Belum lagi dengan liquefied petroleum gas (elpiji) yang harus diimpor mencapai 70% dari Timur Tengah. Tingginya impor menyebabkan neraca perdagangan defisit.Secara teoretis, dengan kejatuhan harga minyak global, seharusnya RI menikmati untung karena bisa menghemat banyak dana dan menyelamatkan neraca dagang yang selama ini terpukul karena impor migas tinggi. Dengan itu, Pertamina sebagai perusahaan pendistribusi BBM bisa menurunkan harga. Namun, realitasnya, harga BBM masih tinggi. Di SPBU Pertamina harga bensin masih kisaran angka Rp9.000/liter.Pertamina memang berencana mengimpor 10 juta barel minyak mentah, 9,3 juta barel gasoline, dan elpiji 5 kali 44 metrik ton untukmenurunkan cost of goods sold (COGS) perseroan. Namun, Pertamina sebagai BUMN tidak bisa beraksi seperti trader. Pertamina memiliki kewajiban membeli minyak dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas domestik mengikuti Peraturan Menteri ESDM No 42/2018. Itu membuat Pertamina tak leluasa membeli minyak impor pada saat harga minyak global turun.Dengan aturan itu, KKKS diperbolehkan menjual jatah produksi milik mereka ke luar negeri. Dari total produksi minyak Indonesia sebesar 800 ribu barel/hari pada 2019, sekitar 200 ribu-300 ribu barel merupakan jatah KKKS dan biasanya diekspor. Sementara itu, sekitar 40% dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan domestik.KKKS yang telah bersepakat menjual minyak ke Pertamina, seperti PT Energi Mega Persada sebesar 2 juta barel/tahun, Chevron Pasific sebesar 100 ribu bopd/hari, dan minyak milik Exxon Mobil dari Banyu Urip sebesar 181 ribu bopd. Persoalannya, harga minyak KKKS tak semurah harga minyak di pasaran global. Pada Maret 2020, Pertamina membeli crude di harga US$24/barel, sementara harga produk sudah di level US$22/barel. Sudah terjepit aturan, konsumsi domestik juga ikut tertekan dengan covid-19.Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan SPBU Pertamina tetap beroperasi, tetapi penjualan anjlok sampai 50% karena kebijakanpembatasan sosial berskala besar (PSBB). Konsumsi avtur Pertamina turun seiring dengan tidak adanya operasi penerbangan. Di BandaraSoekarno-Hatta, misalnya, konsumsi avtur dalam kondisi normal mencapai 7.000 kiloliter (kl)/ hari. Namun, saat ini turun menjadi sekitar 1.400 kl/hari.Menjaga keseimbanganCovid-19 memang membuat harga minyak global tertekan, tetapi tak serta-merta membuat negara pengimpor minyak seperti RI mendapatmanfaat karena konsumsi domestik juga ikut tertekan.

Pertamina bukan hanya perusahaan yang bermain di sisi hilir (distribusi BBM) atau membeli minyak, tetapi juga menjadi pemain hulu.Pertamina mengoperasikan lapangan-lapangan migas potensial, seperti Blok Mahakam (Kaltim) dan ONWJ West Java. Di sisi hulu, Pertamina memproduksi minyak sebesar 400 ribu barel/hari/2020. Penurunan harga tentu memengaruhi sisi bisnis hulu Pertamina.Pertamina harus menjaga keseimbangan bisnisnya sebelum memutuskan sebuah kebijakan, seperti penurunan harga BBM. Beberapa lapangan Pertamina secara faktual biaya produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga minyak mentah saat ini. Jadi, harga di hulu tidak bisa disesuaikan begitu saja.Persoalan lain ada di tempat penampungan. Jikapun Pertamina ingin memborong jutaan barel minyak dari pasar global, tempat penampungan minyak tak cukup. Kilang minyak Pertamina hanya menampung sekitar 600 ribu-800 ribu bpod per hari.Selama ini, sisa produksi minyak diolah di kilang Singapura. Sejak 2014, Pertamina sudah mencari mitra bisnis peremajaan kilang untuk menaikkan kapasitas produksi kilang, tetapi belum terealisasi. Peremajaan kilang Cilacap, misalnya, masih terhambat karena mitra Pertamina, Saudi Aramco, belum tertarik dengan proposal bisnis Pertamina dan pemerintah. Pemerintah memang mulai melakukan konstruksi kilang Tuban, Jatim, tetapi belum bisa beroperasi komersial.Mitigasi yang diupayakan untuk mengantisipasi pasokan berlebih dengan memaksimalkan pemanfaatan tangki dan kapal sebagai penyimpanan sementara.

Di hilir, jika ingin menurunkan harga BBM, pemerintah perlu menaikkan subsidi BBM agar bisa mengamankan sisi bisnis Pertamina.
Kementerian ESDM juga bisa membuat aturan baru dengan alasan pandemi untuk merevisi harga jual minyak KKKS ke Pertamina sesuai dengan pasar global.
Bisa juga memberi ruang bagi Pertamina membeli minyak di pasar global pada saat harga turun.

Pemerintah wajib memberikan insentif fiskal berupa potongan pajak agar produksi migas KKKS pascapandemi tak terganggu.

@drr