Kategori
Artikel

Kebijakan Kementerian Keuangan yang melakukan moratorium terhadap rekrutmen CPNS

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Kebijakan Kementerian Keuangan yang melakukan moratorium terhadap rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik melalui penerimaan umum maupun lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) sampai dengan 2024.

Adapun kebijakan tersebut tercantum dalam PMK Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang dikeluarkan pada akhir Juni lalu. Kebijakan tersebut akan dijadikan sebagai momen yang tepat bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada masing-masing unit vertikal di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu untuk menerapkan kebijakan minus growth melalui moratorium rekrutmen CPNS, sementara evaluasi terhadap distribusi kebutuhan pegawai dan pengisian jabatan tetap dilakukan secara terus menerus. Kementerian Keuangan menetapkan minus growth sebesar -1,2 % sampai dengan -2,2 % terhadap pertumbuhan pegawai untuk setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut maka diproyeksikan pada 2024 jumlah pegawai pada Kementerian Keuangan akan lebih rendah dari pada jumlah yang ada saat ini. Jumlah pegawai pada Kementerian Keuangan pada saat ini tercatat 82.451 orang, dan dari jumlah tersebut sebesar 6% adalah generasi baby boomer, 29% adalah generasi X, 40% adalah generasi Y, dan 25% adalah generasi Z. Dengan menggunakan asumsi minus growth maka dapat diproyeksikan per 31 Januari 2024, Kementerian Keuangan akan memiliki pegawai sejumlah 76.155 orang. Dari jumlah tersebut sebesar 69% adalah adalah generasi milenial (X dan Y). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan yang terintegrasi dan memiliki budaya kerja yang berbasis teknologi informasi (TI). Melihat hasil proyeksi tersebut dapat dikatakan bahwa nantinya sebagian besar pegawai pada Kementerian Keuangan merupakan generasi milenial. Angka tersebut tentunya akan semakin lebih besar lagi apabila Kementerian Keuangan kembali membuka rekrutmen CPNS. Lalu, bagaimana pengaruh pegawai generasi milenial tersebut terhadap perkembangan sebuah organisasi? Melek teknologi Pada umumnya, seseorang termasuk generasi milenial apabila dia lahir pada 1980 sampai 2000-an. Mereka adalah orang-orang yang lahir pada saat teknologi sedang mengalami perkembangan dan menikmati langsung kemajuan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi memberikan perubahan yang besar dalam proses bisnis, baik sektor komersil maupun pemerintah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kementerian Keuangan atau lembaga pemerintah lainnya akan semakin berat. Ekspektasi stakeholder dan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin besar. Mereka menginginkan agar pemerintah dapat memberikan inovasi baru baik dalam sistem tata kelola maupun pemberian layanan yang berbasis teknologi. Generasi milenial memiliki keunggulan tersendiri. Mereka mampu dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai generasi yang dapat bergerak cepat dan penuh dengan ide-ide baru sesuai perkembangan terkini. Oleh karena itu, di masa depan nanti, mereka sangat diharapkan agar bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru yang dapat mendukung pekerjaan pemerintah khususnya dalam pelayanan publik. Kemudahan dan kecepatan pelayanan akan menjadi kunci penting dalam menilai kualitas pelayanan publik di masa depan. Selain memiliki keunggulan, generasi milenial juga memiliki kelemahan. Mereka terbiasa dan menyukai sesuatu yang serba cepat dan dilakukan dengan cara instan. Hal tersebut merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi khususnya dalam pemakaian komputer dan gawai. Berbeda dengan zaman dulu ketika pencatatan belum terkomputerisasi dan masih menggunakan sistem manual seperti tulisan tangan atau penggunaan mesin ketik. Contoh lainnya adalah dalam hal penyampaian informasi pengiriman surat yang dikirim melalui kantor pos dan membutuhkan waktu berhari-hari. Saat ini penyampaian informasi sangat mudah dilakukan dalam hitungan detik. Generasi milenial juga kurang berminat memahami hal sepeti sejarah dan filosofi pembuatan suatu peraturan. Mereka lebih suka membahas peristiwa yang saat ini sedang viral atau berkembang dibandingkan membahas hal-hal seperti filosofi dan perkembangan sejarah keuangan negara, sejarah perpajakan, sejarah kepabeanan, dan sejarah perbendaharaan negara, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang aparatur negara di Kementerian Keuangan, seharusnya memahami dan mampu menjelaskan pertanyaaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar di bidang keuangan negara seperti; apa alasan pemerintah mengeluarkan 3 paket UU Keuangan Negara? Mengapa negara kita membuat aturan pemungutan pajak? Mengapa hanya ada 3 jenis sistem pemungutan pajak? Mengapa saat ini hanya ada 3 jenis barang yang dapat dipungut cukai? Mengapa negara kita pada akhirnya menggunakan treasury single account? Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Melihat kondisi tersebut, peran pemimpin dan pegawai senior sangat dibutuhkan dalam membimbing pegawai generasi milenial khususnya terhadap pegawai-pegawai yang masih muda. Pemimpin dan pegawai senior perlu untuk memberikan arahan dan melakukan pengendalian agar generasi milenial yang sangat cepat ini tidak keluar dari jalur yang ada. Walaupun telah terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat, mereka juga perlu diberi pengetahuan mengenai filosfi, makna, dan proses untuk mencapai sesuatu. Kita tidak ingin apabila ketika generasi milenial tersebut telah tiba saatnya untuk menjadi pemimpin, justru akan memberikan dampak negatif bagi negara seperti penyalahgunaan teknologi dan pembuatan peraturan yang merugikan masyarakat. Generasi berkarakter Kemajuan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya modal (capital resources) saja, namun yang paling penting adalah sumber daya manusia (human resources).

Sudah menjadi kewajiban profesionalnya apabila seorang aparatur negara mengembangkan kompetisinya secara terus menerus baik dari sisi managerial skill maupun technical skill. Sesuatu yang bersifat hard skill sangat mudah untuk didapatkan. Saat ini telah tersedia banyak cara untuk meningkatkan kompetisi tersebut seperti mengikuti diklat dan pembelajaran elektronik (e-learning). Namun, ada juga sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan oleh seseorang yaitu membangun karakter pribadi yang baik. Karakter sangat erat hubungannya dengan budaya di lingkungan kita berada, dalam hal ini kita melihat budaya yang ada di organisasi kita berkerja. Budaya bekerja saat ini tentunya berbeda dengan budaya bekerja pada zaman dulu. Budaya kerja saat ini sudah lebih modern dan lebih terbuka. Generasi milenial rentan terhadap pengaruh negatif dari adanya globalisasi. Berkurangnya semangat gotong royong dan nasionalisme bisa saja terjadi pada generasi milenial dan akan menjadi ancaman, apabila hal tersebut menjadi budaya mereka. Di titik ini, peran pemimpin juga menjadi sangat penting untuk menjaga budaya organisasinya ke arah yang lebih baik. Karakter juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini. Nilai memiliki macam bentuk dan bersifat universal. Terdapat sebuah nilai yang perlu dimiliki oleh generasi milenial di mana pun dia berada, yaitu integritas. Integritas tidak melihat waktu karena di semua generasi, nilai integritas akan selalu sama dan menjadi yang utama. Karakter pribadi yang baik adalah karakter yang memiliki integritas. Oleh karena itu, menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawainya sudah menjadi kewajiban bagi setiap organisasi pemerintah. Reformasi pengembangan SDM yang saat ini dilakukan di Kementerian Keuangan dapat menjadi benchmark bagi kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Perkembangan teknologi tidak hanya berdampak pada aspek keuangan tetapi berdampak pada semua aspek kehidupan.
Walaupun organisasi pemerintah pada dasarnya bersifat non-profit oriented, namun mereka tak akan menjadi relevan lagi kalau tidak mau mengikuti perkembangan zaman.
Mereka harus mengikuti sisi pembaharuan visi, misinya maupun kualitas sumber dayanya karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai kualitas kinerja pemerintah.

@drr