Kategori
Artikel

Kasus korupsi yang melibatkan para oknum pejabat publik, malah terjadi di masa pandemi

 

Oleh; Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Kasus korupsi yang melibatkan para oknum pejabat publik, malah terjadi di masa pandemi.
Hal ini, tentunya membuat kita sebagai masyarakat makin prihatin.
Bagaimana tidak?

Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang telah memorakporandakan kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat, sejumlah oknum pejabat justru melakukan tindakan yang menciderai hati nurani masyarakat.

Sungguh begitu ironis, di saat masyarakat merasakan kelaparan, akibat berkurangnya pendapatan selama pandemi, dan maraknya PHK, para oknum pejabat justru secara tidak langsung memakan uang rakyat melalui perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Kondisi ini, tentunya, menunjukkan masih rendahnya keteladanan dari sebagian para pejabat publik.
Para oknum pejabat tersebut, yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat, justru berbanding terbalik dengan perbuatan korupsi yang dilakukannya.
Pasalnya, perbuatan korupsi ini sangat berbahaya, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat untuk tidak patuh terhadap pemerintahnya.

Masyarakat yang menaruh harapan besar agar pemerintah memberikan solusi dan bantuan untuk menyelesaikan bencana pandemi covid-19, justru tercoreng oleh kasus korupsi para oknum pejabat tersebut. Korupsi di era pandemi, menyitir pandangan Eigen (2000) dengan konsep Sistem Integritas Nasional (National Integrity System), menunjukkan adanya pilar-pilar kepemimpinan publik yang bermoral buruk.

Ditambah, keadaan ekonomi yang terpuruk dan lemahnya institusi pengawasan di era pandemi, bisa jadi, turut menyuburkan peluang korupsi di Indonesia.

Begitu pun, keadaan politik menjelang pilkada serentak, dapat memiliki pengaruh yang kuat, dalam kaitannya dengan korupsi politik, demi regimentasi kekuasaan di daerah, atau politik dagang sapi.
Upaya preventif dan represif
Agar korupsi tidak mewabah menjadi pandemi, perlu adanya upaya-upaya terobosan, dalam mencegah dan menanggulangi berbagai persoalan motif dan peluang korupsi.

Penulis sendiri, mencoba merumuskan berbagai upaya edukatif, dan represif untuk mencegah dan menindak terjadinya kembali kasus korupsi.

Upaya edukatif, dapat ditunjukkan dengan sikap para pemimpin bangsa, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), yang memberikan contoh dan teladan bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Para pemimpin dan seluruh pemangku kebijakan pun harus menunjukkan keberpihakannya, dengan menaruh perhatian yang lebih terhadap berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas.
Para pemimpin, dan seluruh pemangku kebijakan, harus terus memasifkan program-program antikorupsi, guna mencegah berbagai tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan siapa pun.

Di samping itu, perlu adanya upaya penguatan sistem hukum, dan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good and clean governance. Upaya tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini, yakni adanya era revolusi industri 4.0, yang berbasis teknologi digital.
Sehingga, jalannya pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.

Dibutuhkan juga upaya kerja sama, antara berbagai pihak baik pemerintah, kalangan swasta, maupun masyarakat, guna meningkatkan penguatan sistem dan kontrol publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Upaya lainnya, yang berbasis sosial budaya pun harus terus dilakukan. Hal tersebut, di antaranya dengan melakukan demokratisasi budaya politik dan memperkuat sistem sistem sosial dan budaya yang adi luhung.
Upaya ini, sangat penting agar mampu mencegah praktik-praktik kebiasaan seperti pemberian ‘buah tangan’ atau gratifikasi di kalangan masyarakat.

Selain itu, pembentukan masyarakat sadar hukum (kadarkum) pun sangat penting untuk dilakukan.
Sehingga, mereka secara sadar bahwa praktik-praktik korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan, bahkan termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).
Upaya pendidikan antikorupsi pun sangat penting dilakukan di berbagai lingkungan institusi pendidikan dan masyarakat.
Pendidikan antikorupsi itu dapat dilakukan melalui tri pusat pendidikan yang ada yakni pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Melalui pendidikan antikorupsi ini, budaya antikorupsi diharapkan dapat terbentuk, sekaligus untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Berbagai upaya di atas, merupakan ikhtiar preventif guna mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Akan tetapi, upaya preventif tersebut harus diiringi dengan upaya represif, untuk menindak para koruptor. Upaya represif tersebut, dapat dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, yang lebih tegas bagi para koruptor.

Begitu pun, dengan pemberian hukuman yang lebih berat, termasuk, pemiskinan dan pertimbangan hukuman mati bagi para pelaku korupsi kelas kakap.

Pasalnya, efek jera pemidanaan selama ini tidak berdampak terhadap minusnya praktik korupsi. Itulah upaya terobosan yang dapat dilakukan, sebagai solusi untuk mencegah dan menindak berbagai modus korupsi yang kian marak.

Diharapkan, Bangsa ini ke depan jauh lebih bersih daripada perilaku korupsi para elite.

Selanjutnya, perlu dibangun kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat budaya antikorupsi, sebagaimana tema yang diusung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2020.

Terakhir, penulis mengucapkan selamat Hari Antikorupsi Sedunia, dan semoga perilaku korupsi tidak menjadi pandemi sebagaimana covid-19 saat ini.

 

@drr