KALAU TUGU ANTIKORUPSI SAJA SUDAH BERANI DIKORUPSI,

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Rozak

BusurNews.Com,PEKANBARU –:KALAU TUGU ANTIKORUPSI SAJA SUDAH BERANI DIKORUPSI,

APALAGI PROYEK-PROYEK LAINNYA.

Mayoritas orang mungkin tidak akan menyangka apabila sebuah tugu megah yang dibangun sebagai simbol pengingat akan pentingnya integritas untuk melawan korupsi, justru menghasilkan skandal rasuah berjamaah.

Ironisnya,
Itu benar-benar terjadi di Provinsi Riau.

Monumen tinggi menjulang berbentuk keris yang diberi nama TUGU INTEGRITAS ANTIKORUPSI itu, awalnya membawa kebanggaan bagi masyarakat Riau yang sudah jengah dengan stigma buruk korupsi di daerah tersebut.

Bahkan,
Sampai ada plesetan memilukan yang populer bahwa RIAU adalah akronim dari
“RUSAK IMAN AKIBAT UANG”.

Bagaimana mungkin warga Riau tidak merasa malu, karena tercatat sudah tiga gubernurnya masuk penjara karena korupsi.

Daftar “PESAKITAN” makin panjang karena masih banyak anggota dewan, bupati, dan kepala dinasnya yang tersandung korupsi akibat rasuah dalam
perizinan kehutanan,
pendanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012,
hingga kasus suap pembahasan APBD Riau.

Ketika Gubernur Riau
Arsyadjuliandi Rachman
mengusulkan pembangunan tugu antikorupsi, itu seperti membawa harapan bahwa pemerintahan yang sekarang berkomitmen kuat untuk melawan korupsi, yang sudah menjalar bagai kanker didaerah berjuluk
“BUMI LANCANG KUNING”.

 

Apalagi tugu itu dikelilingi dengan taman indah di Jl. Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, yang diberi nama Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas.

Tempat itu setiap hari membuat warga setempat gembira karena bisa digunakan untuk berolahraga dan tempat rekreasi gratis.

Rasa bangga itu makin membuncah ketika Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada Desember 2016.

Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta sejumlah utusan dari kementerian, utusan berbagai BUMN, BUMD, dan sejumlah bupati dan wali kota, meninjau tugu antikorupsi itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga bangga melihat tugu megah itu dan sumringah saat berfoto bersama di depannya.

Bahkan,
Agus mengatakan pembangunan tugu integritas yang menghabiskan anggaran APBD Riau hingga setengah miliar rupiah tersebut tidak menjadi masalah.

 

“Tidak ada masalah telah menghabiskan anggaran segitu, selagi itu sesuai dengan aturan dan ketentuannya.
Yang menjadi masalah apabila pembangunan tugu tersebut harganya tidak sesuai atau sengaja menaikkan harga dan pemenang tender sudah ditentukan,”
ujar Agus.

 

PENETAPAN 18 TERSANGKA

Namun,
Sejarah tampaknya akan mencatat lain akan keberadaan tugu itu.

Pada awal November 2017, Kejaksaan Tinggi Riau mengungkap adanya skandal korupsi dan menetapkan 18 tersangka proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas termasuk tugu antikorupsi.

Salah satu tersangka merupakan staf ahli Gubernur Riau, Dwi Agus Sumarno.

Saat kasus itu bergulir,
Dwi Agus menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Riau, yang berperan sebagai pejabat pengguna anggaran.

Dwi juga merupakan menantu dari mantan Gubernur Riau Annas Maamun, yang kini menjalani hukuman penjara akibat kasus korupsi.

Kemudian 17 tersangka lain terdiri dari
12 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan
lima dari pihak swasta.

Lima orang tersangka dari pihak swasta adalah dua orang kontraktor berinisial K dan ZJB, kemudian tiga orang dari konsultan pengawas, yaitu RZ, RM dan AA.

Sementara itu,
Lima PNS dari kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), yaitu
Ketua Pokja IS,
Sekretaris Pokja H, dan
tiga anggota, DIR, RM, dan H.

Lima tersangka lain masih berasal dari pegawai negeri, yang berperan sebagai pejabat penerima hasil kerja di Dinas Cipta Karya dan Bina Marga, yaitu Ketua Tim PHO berinisial A serta dua anggotanya, S dan A, lalu dua dari anggota panitia Tim PHO, R dan ET.

Dua tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen berinisial Z dan kuasa pengguna anggaran, HR.

Penyidik kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp1,23 miliar dari proyek senilai Rp8 miliar tersebut.

Anggaran untuk proyek tersebut berasal dari APBD Riau tahun 2016.
Proyek itu diduga telah direkayasa dalam proses tender dan indikasi pengaturan “fee” proyek, sehingga ada kerugian negara sebesar itu.

 

“Ini hitungan kerugian minimal yang kita lakukan diperkirakan Rp1,23 miliar. Untuk hasil hitungan final dari ahlinya BPKP masih belum keluar dan kita tunggu bersama-sama,”
ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau
Sugeng Riyanta di Pekanbaru.

Penyidik Kejati Riau menemukan indikasi pengaturan tender proyek penuh rekayasa dokumen pengadaan, sehingga kerugian negara timbul akibat pemalsuan itu.

Dari bukti juga ditemukan bahwa para pejabat yang harusnya sebagai pengawas, ternyata secara langsung atau tidak langsung terlibat atau punya kepentingan dalam proyek tersebut.

 

“Jadi selain dikenakan ancaman pasal tindak pidana korupsi, tersangka pegawai negeri atau ASN ini juga terancam Pasal 9 UU No.20/2001 yakni PNS yang memalsukan dokumen.

Kemudian larangan bagi PNS terlibat secara langsung atau tidak langsung,”.

 

Membuka “KOTAK PANDORA”

Dalam catatan,
Proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas termasuk di dalamnya tugu antikorupsi, memang terdapat kejanggalan sejak awal.

Tidak lama setelah peresmian oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Pemprov Riau tiba-tiba menutup RTH itu untuk umum dan dipagari dengan seng pada Januari 2017.

Dwi Agus Sumarno saat itu beralasan penutupan dilakukan selama enam bulan, karena proyek tersebut belum diserahterimakan oleh kontraktor ke Pemprov Riau.

Kemudian,
Tepatnya pada 27 April 2017, Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan hasil dari penyelidikan ditemukan bukti permulaan ada indikasi korupsi pada proyek dua RTH Pemprov Riau di Kota Pekanbaru, yakni RTH Tunjuk Ajar Integritas dan RTH Kaca Mayang.

Tidak lama berselang,
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mendadak menonaktifkan Dwi Agus Sumarno dari jabatannya, dan menggesernya menjadi staf ahli gubernur.

Ketika menetapkan 18 tersangka kasus RTH Tunjuk Ajar Integritas, Aspidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta juga mengungkap adanya korupsi lainnya menggunakan motif serupa.

Sebabnya,
Penyidik menemukan indikasi kuat dugaan korupsi proyek tersebut merupakan bagian dari skema kejahatan dalam proyek dan tender di Pemprov Riau, yang terindikasi ada permainan pengaturan proyek.

Kerugian negara muncul karena rekayasa dan pemalsuan untuk mencari “fee” atau keuntungan melebihi aturan yang biasanya 10-15 persen.

Bisa jadi pengungkapan kasus RTH dan tugu antikorupsi tersebut ibarat mitologi Yunani tentang kisah membuka “kotak pandora”, yang akan menguak praktik korupsi lainnya di proyek-proyek Pemprov Riau.

Meski begitu,
Kejati Riau sepertinya tidak ingin berspekulasi.

 

“Nanti kita lihat di pengadilan.
Yang pasti upaya mencari keuntungan itu dari sisi Tipikor adalah pidana,”.

Perdebatan mengenai kasus itu pun makin ramai, meski persidangannya belum dimulai.
Sebanyak sembilan ASN dari 18 tersangka kasus tersebut, akan mengajukan praperadilan.

Gubernur Riau,
Arsyadjuliandi Rachman, memilih tidak ingin berpolemik dalam kasus itu demi menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Riau.
Politisi Partai Golkar itu justru berpesan agar kasus ini harus jadi pembelajaran berharga bagi ASN di Riau.

Selain sebagai pembelajaran,
Andi mengatakan kasus tersebut sebagai cobaan bagi institusi Pemprov Riau.
Karena itu, ia berharap skandal rasuah ini tidak mengendorkan semangat ASN Riau untuk tetap melakukan reformasi birokrasi dan menegakkan integritas.

Tentunya publik berharap ada kepastian hukum untuk menuntaskan skandal korupsi berjamaah tersebut.

Masyarakat Riau yang terutama sangat mendambakan pembangunan daerah bisa benar-benar bersih dari korupsi.

­čô▓ 08121361931

(Rn)