Kategori
Daerah

*Kabaharkam Polri Teken Surat Telegram Kapolri Antisipasi Unras dan Mogok Kerja Nasional*

 

Busurnews.com, Jakarta – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, tanda tangani Surat Telegram Kapolri nomor ST/2836/X/Ops.2./2020 tanggal 4 Oktober 2020.

Tim wartawan yang berada di lapangan Mabes Polri mendapat informasi bocoran, Surat Telegram yang di tanda tangani atas nama Kapolri itu di maksudkan sebagai antisipasi rencana unjuk rasa (Unras) dan mogok kerja nasional yang akan di lakukan para buruh/pekerja di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta pada 6-8 Oktober 2020.

Surat Telegram tersebut di alamatkan kepada para Kapolda agar memerintahkan para Dirbinmas, Dirsamapta, dan Dirpamobvit untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif.

Kepada Dirbinmas di perintahkan untuk:

* Mengimbau dan menggalang para buruh/pekerja untuk tetap bekerja dan mensosialisasikan dampak Unras mau pun mogok kerja, baik dari sisi kesehatan mau pun pemulihan ekonomi.

* Melakukan imbauan dan pendekatan secara persuasif kepada buruh/pekerja agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak melanggar.

*  Menyampaikan solusi dan mendorong agar tuntutan di sampaikan melalui jalur yang sudsh di sediakan.

Kepada Dirsamapta di perintahkan untuk:

* Menyiapkan Almatsus Dalmas serta Sarpras lainnya termasuk APD (masker, sarung tangan, dan faceshield) dalam rangka pengamanan rencana Unras dan mogok kerja di masa pandemi.

*Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada seluruh personel terkait teknis dan taktis pelaksanaan pengamanan Unras sesuai SOP/cara bertindak yang telah di buat dengan protokol kesehatan.

* Melakukan penyekatan di setiap titik kumpul/keberangkatan massa dengan melibatkan Satgas 3 Penanganan Operasi Aman Nusa II untuk selanjutnya melakukan pengecekan kesehatan.

* Melakukan patroli skala besar/gabungan ke perusahaan dan pabrik dengan melibatkan TNI dan Satpol PP untuk mencegah aksi sweeping terhadap buruh/pekerja.

* Dalam setiap kegiatan patroli, pengamanan, penyekatan, dan lain-lain agar tidak membawa Senpi dan mengedepankan pendekatan humanis, tegas, dan terukur, serta menghindari perilaku arogan dan kontra produktif.

Kepada Dirpamobvit di perintahkan untuk:

*  Mendeteksi secara cermat dan terukur dengan membuat rencana pengamanan yang detail untuk pengamanan Obvitnas dan Obviter di wilayah masing-masing (termasuk Renpam kontinjensi).

* Mengidentifikasi dan membagi tugas personel yang melakukan pengamanan di obyek-obyek vital.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk di laksanakan,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.
(RED/RPK RI)