Jawaban Kepala Daerah Soal APBD Dalam Pandangan Anggota Dewan

 

Oleh: Lookh Mahfudz

Busurnews.com|MALANG RAYA,- Menyikapi jawaban kepala daerah soal APBD dalam sebuah rapat paripurna beberapa hari lalu.
Seorang Anggota Dewan yang duduk di Komisi B memberikan tanggapannya.

Dalam tanggapan tertulisnya yang diviralkan melalui medsos oleh politisi asal Partai Amanat Nasional.Tulisan yang punyai nilai konstruktif ini bagus dan layak untuk dimuat dan disampaikan kemasyarakat sebagai bagian dari keterbukaan ruang publik.Sabtu (19/06/2021).Seperti inilah yang ditulis oleh Loohk Mahfudz

*MASIH SEPERTI DULU…??*
[ kapan mau maju …]

Jawaban kepala daerah kita Malang atas PU [ pandangan umum fraksi ] ttg pelaksanaan APBD 2020; masih tetap seperti dulu- dulu, terkesan normatif dan kurang memuaskan. Utamanya jawaban atas pertanyaan pendapatan asli daerah [ yang sebenarnya ] memiliki potensi sangat besar.

Semakin besar pendapatan, otomatis kepala daerah akan lebih memungkinkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD kita masih jauh dari kata mandiri, karena masih tergantung dari dana transfer dari pusat [ dana perimbangan ].

Lemahnya pemda menggali potensi pendapatan asli daerah, lebih disebabkan karena lemahnya motivasi ASN untuk melakukan inovasi dan kreasi pembangunan di segala bidang sesuai tugas dan fungsi [tusi]. Bahkan kalau kita melihat detail dari semua persoalan; ada struktur paling azazi, yakni rasa keterpanggilan dan kepedulian membangun kotanya.

Kata kunci perbaikan, sebenarnya kalau ingin jujur adalah lebih pada [ pola kepemimpinan ] ??? Socrates menitik beratkan pada pola pathernalistik, sedangkan ibnu kholdun menumpukan pada sosok figur secara utuh.
الناس على الدين ملكه
Pola hidup masyarakat berkaca pada sosok pemimpinnya….

Ketidak-berani-an [ kalau tidak dikatakan ] kurang cepat mengambil resiko terhadap kebijakan, terutama soal 2 pasar yang terbengkalai [ gadang dan blimbing ], gorong-gorong di jl. Bondowoso dan kasus cucian mobil exit tol madyopuro memberikan kesimpulan kurang sigap-nya kepala daerah.

Saat membaca angka- angka APBD, saat itu pula muncul banyak pertanyaan. Dalam ketentuan yang berlaku, dewan terbatasi kewenangan [ hanya memberikan catatan ] setelah diaudit oleh BPK-P dan sudah mendapatkan penilaian WTP….[ wow !!! ]

Masyarakat kota Malang, diharapkan memberikan tanggapan atas pandangan dewan dan memberikan saran agar pemda lebih riel dalam perencanaan pembangunan; hingga APBD untuk rakyat benar- benar dirasakan masyarakat.

#goodwill is good#
Ditulis oleh : Lookh Mahfudz
(Li)