Kategori
Artikel

Jangan sampai pilkada yang menelan biaya mahal hanya menghasilkan kepala daerah koruptor

 

 

Busurnews.com, JAKARTA —Jangan sampai pilkada yang menelan biaya mahal hanya menghasilkan kepala daerah koruptor.
Sebagai pesta rakyat, pilkada memang mahal, sangat mahal.
Tentu sangat mahal dari sisi kalkulasi ekonomi.
Namun, inilah ongkos yang berapa pun mahalnya harus dibayar oleh bangsa ini demi tercapainya dan terpeliharanya demokrasi lokal.

Pilkada dipilih oleh rakyat pertama kali digelar pada 2005 di 226 daerah menelan biaya Rp1,3 triliun.
Lima tahun kemudian, Pilkada 2010 di 244 daerah, biaya naik menjadi Rp3,54 triliun.
Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), biaya pilkada periode 2010-2014 mencapai Rp15 triliun meliputi biaya KPU, Panitia Pengawas Pemilu, kepolisian, calon kepala daerah, dan tim kampanye.

Hasil pilkada langsung sama sekali tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.
Rakyat tetap berkubang dalam kemiskinan sementara kepala daerah yang dipilih langsung itu hidup berfoya-foya dan terlibat korupsi.

Data Kemendagri, dari 2004 hingga 2014, 318 kepala daerah terlibat korupsi. Pada mulanya diyakini bahwa biaya yang selangit itu akibat pilkada digelar tidak secara serentak.
Hampir setiap pekan ada pilkada di daerah yang berbeda.
Karena itu, lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, didesain pilkada serentak nasional yang digelar pada November 2024.

Sebelum menuju pilkada serentak secara nasional, digelar pilkada serentak transisional dimulai 2015, 2017, 2018, dan 2020.
Pilkada yang digelar pada 9 Desember ialah pilkada terakhir transisional. Tidak ada lagi pilkada sampai 2024. Meski sudah digelar secara serentak transisional, biaya tak kunjung bisa ditekan.

Pada 2015, diselenggarakan pilkada serentak di 269 daerah dengan biaya Rp7,09 triliun. Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah menguras anggaran mencapai Rp5,96 triliun dan Pilkada 2018 di 171 daerah menelan biaya Rp15,16 triliun. Semula, biaya Pilkada 2020 di 270 daerah dianggarkan Rp15,23 triliun diambil dari APBN dan APBD.
Anggaran membengkak menjadi Rp20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan.
Dengan demikian, empat pilkada transisional sudah menguras anggaran sebesar Rp48,67 triliun. Angka yang sangat fantastis, sementara kepala daerah yang terlibat korupsi selama lima tahun terakhir mencapai 65 orang. Biaya yang disebutkan itu yang resmi dikeluarkan negara.
Belum dihitung biaya yang dikeluarkan pada calon kepala daerah.

Pemantauan GARSANTARA untuk mencalonkan diri sebagai bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp30 miliar.
Setelah berlangsung selama lebih dari satu dekade, berbagai harapan dan ekspektasi atas pilkada secara langsung ternyata tidak terjadi dalam kenyataan.

Pada umumnya pasangan calon yang diusung ataupun didukung dalam pilkada diputuskan secara terbatas oleh segelintir elite partai.
Ironisnya, pilihan terhadap pasangan calon tidak semata-mata atas dasar integritas dan kapasitas atau kapabilitas, tetapi juga ditentukan oleh isi tas. Isi tas itu dikuras untuk membayar mahar politik alias membeli dukungan partai.
Berdasarkan survei KPK, harga setiap kursi berkisar antara Rp50 juta sampai Rp500 juta. Dampak buruk pemilihan calon kepala daerah karena isi tas, bukan isi otak, ialah ketergantungan calon pada sumber pendanaan pihak ketiga. Kajian KPK menyebutkan 82% calon didanai sponsor.
Dukungan sponsor yang juga disebut cukong itu tentu saja tidak gratis.
Kompensasinya, setelah terpilih dalam pilkada, kepala daerah memprioritaskan proyek-proyek pembangunan di daerah kepada cukong.
Dampak berikutnya terjadi praktik suap dan korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pengusaha.
Praktik suap menyebabkan kualitas pembangunan di daerah di bawah standar sehingga proyek hanya seumur jagung, cepat rusak. Dana-dana yang mestinya dikucurkan untuk membantu orang-orang miskin malah digarong oleh kepala daerah dan cukongnya.

Realitas itulah yang menyebabkan pilkada tidak selalu berkorelasi dengan kemakmuran rakyat.
Ongkos demokrasi yang sangat mahal itu hanya untuk mengantarkan kepala daerah menjadi raja-raja lokal yang doyan upeti.

 

@garsantara
[10/12 21:32] Riena Firman: JAKARTA —:

 

Apakah Indonesia akan sukses menggelar pilkada di musim pandemi, atau justru menjadi petaka dengan munculnya klaster baru penyebaran korona.

Hak atas kesehatan
Hak fundamental, yang harus betul-betul dijaga dalam penyelenggaraan pilkada kali ini, ialah hak hidup dan hak atas kesehatan.

Negara harus hadir melindungi warga negara, sebagaimana, diamanatkan konstitusi kita. Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kenapa kita perlu mempertegas hal ini lagi, jelang pelaksanaan hari pemilihan Pilkada 2020?

Tentu, karena pilkada kali ini sangat berbeda.
Pelaksanaanya digelar di saat penyebaran covid-19 masih sangat tinggi. Negara punya tanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Jauh di atas capaian partisipasi memilih, substansi hak asasi manusia ini, harus dipenuhi dan dilindungi, terlebih dahulu.
Betapa pentingnya hak atas kesehatan ini, sehingga, dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang lahir pada 10 Desember 1948 menegaskan, pengakuan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia pertama.

Hal ini, ditindaklanjuti, dengan keluarnya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2005. Dengan meratifikasi itu, artinya Indonesia bersepakat untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan, perlin dungan, dan penghormatan hak atas kesehatan dari warga negaranya.
Keputusan untuk tetap menggelar pilkada serentak 2020, merupakan hasil keputusan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Tentu, berani memutuskan artinya wajib bertanggung jawab atas segala hal yang mungkin terjadi.

Pilkada di 9 provinsi, 224 kabupten, dan 37 kota tahun ini, akan melibatkan angka pemilih yang sangat besar yakni mencapai kurang lebih 106.774.112 pemilih.
Dalam Indeks Kerawanan Pilkada yang dirilis Bawaslu, 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada tahun ini yakni Jambi, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi catatan, ada 50 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi, 126 kabupaten/kota dengan kerawanan sedang, dan 85 kabupaten/kota dengan kerawanan rendah.

Harusnya, indeks ini bukan sekadar angka tanpa makna.
Tetapi, menjadi peringatan dini, bahkan bisa menjadi puncak gunung es, dari ancaman atas hak kesehatan warga negara di daerah-daerah yang berpilkada.
Realitas sebelum hari pencoblosan, harus menjadi peringatan dini.
Pilkada 2020 yang diikuti 687 pasangan calon sudah memakan korban, 60 orang positif korona.
Bisa jadi, ini puncak gunung es mengingat para calon tersebut sangat mungkin berinteraksi intens dengan tim sukses masing masing.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga dengan masyarakat yang menjadi basis konstituennya.

Berbagai organisasi sipil, telah menyatakan, permintaan penundaan, sebut saja NU, Muhammadiyah, ICW, GARSANTARA , JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfi d, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, Kemitraan menginisiasi petisi untuk menunda pilkada.

Ini menandakan, bahwa publik gelisah dan khawatir, jika penyelenggaraan pilkada, tidak bisa menjalankan protokol kesehatannya, maka akan berdampak buruk.
Harus ada komitmen KPU, dan pemerintah yang jelas dan terukur.

Terutama, jika pilkada benar-benar menghadirkan petaka menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
Apa yang akan KPU, dan pemerintah lakukan, dan bagaimana wujud nyata tanggung jawab penyelesaian masalahnya?

Skenario ini sangat penting disiapkan, hingga ke rinci dan implementatif, sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab kelembagaan.
Hak untuk memilih Hak fundamental lainnya, yang juga wajib dilindungi adalah hak warga untuk memilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama pemerintah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada Pilkada 2020.
Tentu, ini bukan pekerjaan mudah untuk mencapainya.
Situasi pandemi yang belum terkendali, membuat semua pihak harus berpartisipasi.

Hak konstitusionalitas warga negara, untuk memilih memang dijamin konstitusi kita. Di Indonesia, hak pilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan, juga diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Hak pilih merupakan bagian dari hak politik yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Juga, dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966).

Sejak pandemi melanda Indonesia.
Terutama, sejak pemerintah mengumumkan covid-19 sebagai bencana nasional nonalam di bulan Maret lalu, banyak orang jatuh sakit.
Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang melakukan isolasi di fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, juga banyak yang melakukan isolasi mandiri.

Situasi ini, tentu harus dengan cermat diidentifikasi oleh para penyelenggara.
Sebagai konsekuensi pilkada tetap digelar di musim pandemi, maka tentu saja, KPU wajib menyisir data, dan memberi peluang kepada seluruh pemilik suara, untuk bisa menyalurkan pilihan politiknya. Jangan sampai, nanti jadi alasan ketidakmaksimalan Pilkada 2020, akibat situasi yang serbaterbatas.

Sehingga muncul pemakluman atas ketidakberesan penyelenggaraannya, dengan menyalahkan situasi pandemi yang terjadi saat ini.
Menyangkut hak memilih ini, jangan sampai juga ada modusmodus baru, yang memanfaatkan pandemi untuk keuntungan elektoral pasangan calon tertentu. Misalnya, memanipulasi data pemilih, di tempat-tempat isolasi, di rumah sakit atau tempat-tempat isolasi mandiri untuk menjadi suara “hantu” salah satu pasangan.
Terutama, pasangan yang memiliki akses kuasa terhadap data dan sistem kendali manipulasi pemilih. Memilih, harus diposisikan sebagai hak.
Oleh karena memilih merupakan hak konstitusional warga negara, menggunakan atau tidaknya, kembali ke tiap warga yang menjadi pemilih. Jangan karena situasi pandemi, ada upaya mobilisasi pemilih melalui ragam cara yang sesungguhnya melanggar ketentuan PKPU maupun UU Pilkada. Misalnya, membungkus cara membeli suara dengan mengatasnamakan bantuan di kala pandemi covid-19.
Seribu satu cara, bisa dilakukan untuk memobilisasi suara warga, dengan modus-modus baru memanfaatkan pandemi ini.
Peran Bawaslu menjadi sangat penting terutama dalam mengidentifi kasi, membatasi, serta menutup peluang modus-modus tersebut.

Manajemen kebencanaan
Pilkada kali ini, jangan dianggap pilkada biasa.
Wajib ditempatkan dalam satu paket manajemen bencana pandemi covid-19.
Merujuk ke bukunya Damon Coppola dan Erin K Maloney, Emergency Preparedness Strategies for Creating a Disaster Resilient Public (2009), mengatakan bahwa, manajemen bencana modern secara komprehensif mencakup empat komponen fungsional.

Pertama, mitigation yang mencakup reduksi atau mengeliminasi komponen risiko bahaya. Dalam konteks pilkada, reduksi dan eliminasi harus dimulai dengan aturan dan mekanisme yang jelas dan tegas, menyangkut penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. KPU, sudah mengeluarkan PKPU terbaru No.13/2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non alam covid-19 yang banyak merevisi isi PKPU No.6/2020 dan PKPU No.10/2020.
Segala teknis pengaturan kampanye di musim pandemi yang ada di PKPU tersebut, harus secara konsisten dan persisten dijalankan untuk tidak membuka celah bahaya.

Kedua preparedness, dengan cara melengkapi masyarakat yang memiliki risiko terkena bencana, atau menyiapkan, agar mampu membantu orang pada peristiwa bencana dengan berbagai alat-alat/perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan meminimalkan risiko. Selama proses pilkada, akan banyak orang terlibat dan memiliki risiko tinggi.
Misalnya saja, masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih, serta para petugas di TPS yang akan berinteraksi dengan banyak pemilih, petugas yang mendatangi para pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, atau tempat-tempat isolasi.
Semua harus disiapkan dan terorganisasi.
Sering kali dalam praktik terutama di daerah-daerah banyak yang tidak merasa covid-19 itu nyata bahayanya. Kelonggaran demi kelonggaran aturan terjadi, dan ini akan menjadi preseden buruknya penanganan protokol kesehatan di hari pencoblosan.

Ketiga, response, mencakup tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana. Saat ini, imbuan saja tidak cukup, karena dianggap normatif,dan tidak ada memiliki konsekuensi serius pada para peserta. Respons tegas itu salah satunya harus ada penerapan sanksi mereka yang nyata-nyata melanggar. Aturan harus ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Jika ada pasangan calon, tim sukses, simpatisan yang melanggar protokol kesehatan, wajib ditindak. Pun demikian jika ada penyelenggara yang melanggar prosedur pilkada di musim pandemic, harus ditindak sesuai aturan karena akan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain.

Keempat, recovery, mencakup perbaikan dari apa yang telah rusak sebagai bagian dari bencana, dan idealnya mengurangi risiko dari kekacauan yang sama di masa depan.
Dalam konteks ini, KPU harus sudah memikirkan jika ternyata kekhawatiran banyak orang terbukti, banyak warga yang terpapar korona, perbaikan seperti apa yang telah disiapkan.

Jangan cuci tangan jika masalah mengemuka seusai pilkada.
Sedari awal harus disiapkan langkah-langkah yang terukur dan terencana jika bencana benar-benar mengemuka.
Jangan menunggu ada korban berjatuhan, baru menyiapkan perbaikan.

Semua mata dan telinga publik kini tercurah pada perhelatan pilkada yang memuncak di 9 Desember.

Ketidaknyamanan dan ketidakpastian wajib dijawab oleh para penyelenggara pilkada dengan kerja terorganisasi dan berbasis data, bukan dengan cara kerja ugal-ugalan!

 

@garsantara