Kategori
Opini Publok

Jangan Jualan Allah Dalam Politik

Opini Publik

Oleh:  Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com ,Jakarta.

Laporan khusus Pilkada  2017 Wawancara Gatra Dengan KH.Said Agil Siroj.

 

T: Sentimen agama dalam kompetisi Pilkada DKI Jakarta makin kental. Bagaimana NU menyikapi?

J: Islam adalah agama yang mulia, suci dan bermartabat.
Kita berkewajiban memperjuangkan Islam dengan cara suci, bermartabat, dan mulia.

*Agama yang mulia jangan didakwahkan dengan cara kotor, tidak bermartabat, kasar dan terror. Itu malah mencoreng Islam*.

Ketika Nabi Muhammad masuk Makkah pada tahun ke-8 H, tadinya orang Mekah ketakutan.
Dikiranya Nabi Muhammad akan balas dendam.
Nabi Muhammad mengatakan, “Ini adalah hari kasih sayang, rekonsiliasi, semua saya maafkan.”
Orang Makkah masuk Islam semua. Orang berbondong-bondong masuk Islam karena kamu maafkan.
Karena kamu santun, mereka simpati. Seandainya kamu kasar, congkak, mereka pasti meninggalkan.
Itu prinsip.
Ketika Nabi pindah ke kota Yastrib, 485 kilometer utara Makkah, Nabi membangun sistem.
Nabi menjumpai masyarakat yang plural.
Ada muslim pendatang, muslim pribumi, dan Yahudi.
Semua penduduk Madinah diperlakukan sama tidak pandang bulu.
Nabi memutuskan mereka satu umat, asalkan satu visi dan tujuan.

Nabi Muhammmad, pada 15 abad yang lalu, membangun negara yang dasarnya bukan agama dan suku.

*Nabi memperlakukan warga Madinah dengan sistem kewarganegaraan bukan kewarga-agamaan*.
Semua sama.

Di era modern ini namanya “citizenship”.
“Muwathonah” bahasa Arabnya.

Itulah misi Nabi Muhammad.
Dan itu yang kami pegang teguh.
NU berprinsip moderat, seimbang dan toleran.
T: Itu sikap NU sejak awal berdiri?

J: Mbah Hasyim Asyari (pendiri NU) satu-satunya ulama di dunia, sejak tahun 1914, mengatakan
“hubbul wathan minal iman.”
Membela Tanah Air itu bagian dari iman.
Itu kecerdasan.
Nasionalisme Mbah Hasyim bukan nasionalisme sekuler.
Beda dengan gerakan nasionalisme Arab.
*Gerakan nasionalisme Arab itu dimulai Michel Aflaq (Suriah) dengan Partai Baath yang sosialis-nasionalis-sekuler*.
Maka, ulama menolak nasionalisme.
Saddam Huein, Hasan Bkr, Tariq Aziz, Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Moammar Khadafi, itu nasionalis, tapi tidak berhatikan agama.
Ada lagi, agama yang tidak nasionalis. Ada Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Hassan Hudaybi, Saleh Asmawi.
Ketika bentrok, semua ulama besar ini digantung Gamal Nasser tahun 1964 di alun-alun.
Kalau di kita nggak.
Nasionalisme dan Islam sudah selesai oleh Mbah Hasyim Asy’ari.

T: Presiden menyerukan pemisahan politik dan agama.

J: Bukan berarti agama dibuang dari politik.
Agama sebagai nilai universal harus mewarnai.
Umat Islam dalam keseharian harus berangkat dari agama.
Tapi Islam jangan dijadikan kepentingan politik.

*Silakan jadi pejabat, tapi jangan ngomong, kalau enggak milih saya kafir, neraka*.

Gusti Allah diajak kampanye.
Iya kalau menang, kalau kalah?
*Sudah bawa-bawa Allah, kalah pula. Sangat berbahaya*.
T: Ini maksud pernyataan Anda, jangan bawa Tuhan dalam kampanye?

J: Iya. Itu namanya jual Allah untuk politik.
Sangat berbahaya.
Kita sudah mapan.
Tinggal tingkatkan budaya, ekonomi, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.
Sudah selesai.

*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika*.
Sudah, selesai.
T: Di internal NU ada perbedaan Rais Am, Wakil Rais Am dan Rais Syuriah dalam menilai kasus penodaan agama yang menimpa Ahok.
Bagaimana Anda sebagai Ketua NU melihat ini?

J: Sebenarnya itu masalah
“khilafiyah” (polemik).
Itu “debatable”.
Hanya sudah kecampur politik jadi kadang sudah kurang obyektif.
Terus digoreng untuk politik.
Kalau tidak ada masalah Ahok, ayat itu didiskusikan, bisa melahirkan pandangan yang bagus.
Jangan mengambil pemimpin Yahudi dan Kristen.

Kenapa ayat itu turun?
Konteks apa?
Bisa jadi wacana ilmiah seandainya enggak ada Ahok.
Coba kalau yang bahas Pak Quraish (Shihab) yang ahli tafsir, enak kedengarannya.
*Jadi, konteks ayatnya, jangan mengambil pemimpin Yahudi dan Kristen yang berkhianat*.
Ada imbangannya dengan ayat yang lain.
*Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bersahabat dengan non-muslim yang tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari negerimu*.
T: Apa hal itu yang melatarbelakangi hasil Muktamar NU di Lirboyo, pemimpin harus muslim kecuali darurat?

J: Pada dasarnya kriteria pemimpin tidak harus Islam.
Yang utama harus adil.
Karena kita mayoritas Islam, secara etik, kalau yang jadi bukan Islam, agak tersinggung.
Kita bisa kaget, Jakarta gubernurnya non-muslim.
Sama misalnya dengar kabar di Jeddah atau Riyadh pemimpinnya non-muslim.
Tapi kita balik lagi ke prinsip “citizenship” tadi.
Semua warganegara berhak menjadi presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya.
Menang atau tidak, itu urusan lain.
T: Senin lalu, PBNU menerima Ahok-Djarot.
Apa artinya?

J: Semua tamu ke sini, “monggo”. Anies sudah ke sini.
Dulu Agus dan Sylvie sudah ke sini.
Prabowo ke sini.
Pak Jokowi ke sini.
“Lha wong” cuma ke NU aja kok, bukan ke partai politik.
Seratus kali ke sini, kalau enggak ada kendaraan partai politik ya enggak bisa “nyalon”.
Ke sini cuma sekadar tamu, diskusi, canda-canda.
Saya dukung?
Enggak ada gunanya. “Lha wong” bukan partai politik.
T: Bukannya NU ‘punya’ PKB dan PPP yang juga mendukung Ahok?

J: PKB dan PPP bukan elemen NU.
PKB dan PPP partai politik mandiri.
Kebetulan pengurusnya banyak orang NU.
Tapi bukan sayap NU.
*Sayap NU itu Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU*.
T: Ketika mengambil keputusan politik, mereka tidak diskusi dengan NU?

J: Diskusi boleh-boleh saja.
Kalau Muhaimin (Ketua Umum PKB) mau ambil keputusan politik lalu diskusi dengan saya, ada masalah? Engak ada.
Atau Djan Faridz atau Romy atau Setya Novanto ke sini.
Ya, namanya tetangga, namanya teman.
Tapi kaitan secara formal organisasi enggak ada.
Tapi kalau Ansor, Fatayat melawan PB (PBNU), bisa saya ancam.
T: Penerimaan Ahok itu bukan tindak lanjut setelah Ansor menerima Ahok?

J: Bukan, bukan, bukan. Semua boleh ke sin.
Silakan. Guyon-guyon.
Enggak ada yang serius kok.
Kalau sowan politik, serius.
Bagaimana supaya lawan kalah, apa strateginya, bagaimana saya menang. Itu baru serius.
Bicara soal saya menang dan lawan kalah, (di sini) enggak ada.
T: Bagaimana arahan untuk warga NU?

J: Semua warga NU saya imbau melaksanakan Pilkada damai, tenteram, santai.
Di PBNU sendiri ada yang ke Anies. Simpati pribadi.
Enggak apa-apa.
Guyon-guyon saja.
Waktu pemilu presiden, saya cenderungnya ke Prabowo, Pak As’ad (Waketum PBNU) ke Jokowi. Ya, santai-santai saja.
T: Atau strategi yang dipasang memang seperti itu?

J: Enggak. Enggak ada politik-politikan. Kembali ke khitah.
Kalau ada orang NU mencalonkan diri menjadi apa pun, itu bukan atas nama NU.
Siapa pun boleh sebagai warga negara.
T: Tidak ada kekhawatiran pasca-pilkada konflik sosial akan berkepanjangan?

J: Khawatir harus ada, agar tidak lengah.
Tapi dasarnya, jangan di-“blow up”, jangan dbakar-bakar, jangan dihasut. Jangan ada provokasi.
Tanya tukang bakso, sopir bajaj, tukang rujak di depan itu, mau ribut atau mau tenang?
Pasti mereka mau tenang.
Mana ada orang kecil maunya ribut. Itu permainan politik yang bikin ribut.

(Riena).

 

[LAPORAN KHUSUS PILKADA,
GATRA, 19 April 2017]