Kategori
hukum

Jaksa Tolak Hadirkan Saksi Kunci Kebenaran Pemidanaan Sunarta Terkait Sengketa Lubang buaya

Busurnews.com, Jakarta  – Tim Kuasa hukum Sunarta, Armyn Rustam Effendy, mendesak majelis hakim untuk memerintahkan kepada Jaksa agar menghadirkan saksi kunci Tajuddin Anwar.

Armyn dkk, memohon kepada Majelis Hakim agar meminta JPU dapat menghadirkan saksi kunci dalam perkara Narto ini agar bisa menggali kebenaran formil terutama kebenaran materiil karena jaksa Tri Wahyu pratekta menolak menghadirkan saksi kunci Tajudin Anwar.

“Kebenaran yang sebenar-benarnya agar menjadi terang dan berharap majelis hakim bisa objektif dalam melihat perkara sengketa kepemilikan tanah yang berujung pada pemidananan kepada sunarta ini,” ujar Armyn.

Sementara Majelis hakim menolak dengan mengatakan bahwa Jaksa sudah merasa cukup.

“Kewenangan jaksa sepenuhnya kami tidak bisa memaksa, jika PH mau menghadirkan Saksi jaksa yang tidak hadir, silahkan hadirkan sendiri,” ujar Majelis Hakim kemarin ruang sidang di PN Jakarta Timur (22/9/2020).

Hal ini, Armyn menilai Jaksa sengaja menolak menghadirkan saksi kunci dan bahkan majelis hakim yang terkesan memihak , mengesampingkan permintaan kuasa hukum untuk bisa mengungkap kebenaran kriminalisasi pada kasus sunarta alias Narto .

“Sehingga untuk bisa mengungkap kebenaran materiil perlu melalui saksi kunci dalam perkara ini yang di jadikan acuan utama kepolisian dan jaksa menjadikan status Sunarta alias Narto sebagai terdakwa , dimana keterangan saksi kunci Tajuddin Anwar di BAP dinilai sangat memberatkan Sunarta karena banyak pernyataan yang tidak sebenarnya , terkesan di buat-buat untuk menjeratnya,” tandas Armyn.

Sebelumnya, sengketa tanah di Jalan SPG Vll RT 13 RW 09 kelurahan Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur, antara warga yang membeli dengan itikad baik , merawat dan menguasai tanah dimulai dari tahun 1975 dengan Herman Triatmo dkk. Orang yang tiba-tiba muncul pada tahun 2018 dan mengaku memiliki sertifikat tanah yang terbit sejak tahun 1998 yang berujung diseretnya salah satu warga bernama Sunarta ke Meja Hijau.

Selain dari Jaksa yang menolak menghadirkan saksi kunci Tajudiin Anwar dalam sidang pembuktian.

“Jaksa juga tidak memberikan atau menunjukkan surat perjanjian asli antara Tajuddin Anwar dengan Sunarta kepada Sunarta maupun tim kuasa hukum, yang seharusnya kuasa hukum berhak melihat asli dari surat perjanjian untuk melihat kebenaran tidak ada pemalsuan dokumen atas surat perjanjian tersebut,” tambah Armyn.

Justru Jaksa hanya menghadirkan Rio Nurdiyanto petugas (karyawan: red) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur.

Armyn menganggap petugas BPN yang didatangkan juga tidak mengetahui sama sekali riwayat kepemilikan tanah. “Sebelumnya saya mempertanyakan atas dasar hukum apa sertifikat atas nama Herman Triatmo dkk bisa diterbitkan oleh BPN Jakarta Timur?,” tanya Armyn saat di persidangan.

Katanya lagi, dari keterangan saksi dari BPN Jakarta timur Rio Nurdiyanto ditemukan fakta bahwa jika masih ada masalah dengan tanah atau sengketa , Maka alamat yang berbeda antara yang ada di sertifikat di Jl SMP 81 RT 11 RW 03 sangat jauh berbeda dengan lokasi objek tanah sunarta alias Narto di jalan SPG Vll RT 13 RW 09 , ditambah tidak pernah ada alamat tersebut di kelurahan lubang buaya , sehingga sertifikat tidak bisa dilakukan perbaikan,” tutupnya.

Ini membuktikan bahwa masih ada sengketa secara keperdataan dan ada masalah dengan sertifikat tersebut yang harus di buktikan terlebih dahulu, tidak serta merta memaksakan untuk memidanakan seseorang karena berusaha mempertahankan hak tanahnya yang dibeli dengan itikad baik dan mempunyai dasar girik asli,” tambah Bambang Riyanto.

“Kami meminta kepada Majelis hakim untuk memberikan perhatian dan atensi dalam pembuktian perkara yang menjerat Sunarta ini.
Karena selama ini penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah , menunjukkan trend dan eskalasi yang meningkat ya.. perlu kita ketahui,” ujar Eka.

Menurut Eka, kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan sangat menggiurkan , sehingga sangat berpotensi kasus kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik di kalangan oknum perorangan, mafia tanah, atau makelar kasus.

Eka juga mengingatkan, jangan sampai ada indikasi praktik mafia tanah terhadap kasus yang menimpa Sunarta ini yang berpotensi pada berjalannya praktek peradilan sesat.

“Jangan sampai kasus sengketa yang harus diselesaikan secara keperdataan atau dalam ranah perdata terkesan dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana atau pemidanaan yang menyeret seseorang di kursi pesakitan,” tambahnya.

Eka berharap dalam perkara Sunarta terutama maupun perkara lain yang perkara pidananya berupa tanah, harus secara sungguh-sungguh disikapi dengan objektif , profesional dan proporsional.

“Jangan sampai dipengaruhi manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi terutama oknum penegak hukum yang bisa mencederai citra dan marwah penegakan hukum,” tutupnya Eka.

Tampak, sidang dipimpin oleh Hakim ketua Tri Andita Juristiawati SH dan Suparman Nyompa dan I Wayan Sukanila SH sebagai hakim anggota dan Bambang Sirajuddin sebagai Panitera Pengganti. (ams),